Merauke, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Merauke telah menetapkan dan menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam kegiatan rembuk stunting tahun 2024 di Kantor Bupati Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kamis (4/4/2024).

Kegiatan itu turut menghadirkan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, TNI-Polri, Tenaga Ahli Iney Bangda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri.

Adapun 9 komitmen yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut yakni sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1,5 persen.

Kedua, menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.

Ketiga, mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas.

Keempat, menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN.

Kelima, meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Keenam, meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan.

Ketujuh, mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan.

Kedelapan, mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas.

Kesembilan, bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggung jawab.

Selain itu, di dalam rembuk stunting tersebut, juga dilakukan penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025.

20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam, dan Wantarma.

"Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Sementara, Tenaga Ahli Iney Bangda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri, Muhamad Jumhadi, menyebut bahwa sebagian besar angka stunting di Provinsi Papua Selatan menurun pada tahun 2021-2022, terkecuali Kabupaten Asmat yang meningkat. Merauke sendiri di tahun tersebut menurun 4,6 persen.

"Untuk itu, terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk mendorong agar dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPD maupun APBD 2024 ada prioritas stunting," ujar Jumhadi.

Dia menyampaikan bahwa hasil pertemuan sebelumnya, seluruh dinas sudah mampu melakukan upload anggaran masing-masing berbasis DPA 2024 maupun berdasarkan rencana kerja OPD 2025.

"Kami salut atas kinerja bapak ibu sekalian apalagi kalau lihat di data 2023 yang nanti besok kami akan kumpul di Provinsi Papua Selatan untuk melakukan Bimtek Tim Penilai, kami lihat data ini untuk anggaran 2023 sudah relatif komplit."

Lanjut dikatakan, untuk menurunkan angka stunting harus meningkatkan kualitas intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas.

Dia mengungkapkan, hasil penelitian tahun 2018 membuktikan bahwa stunting bukan hanya dikarenakan masalah kesehatan saja, tetapi juga 70 persen penyebab stunting adalah di luar faktor kesehatan. Oleh sebab itu, setiap pihak di luar sektor kesehatan harus lebih banyak berperan.

"Karena mereka yang melakukan intervensi lebih banyak maka harus dilakukan secara sistematis, struktural yang memastikan lintas sektor ini berjalan secara harmonis," tuturnya.

"Bappenas menyusun pedoman pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Untuk menurunkan stunting, konvergensi yang paling pertama ada pada level keluarga, maka koordinatornya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan yang diutamakan kualitas layanan menyasar pada sasaran prioritas. Sementara delapan aksi dimulai dari level Pemda, kabupaten/kota maupun provinsi memastikan lintas sektor terkait berjalan harmonis," lanjutnya.

Sementara Wakil Bupati Merauke, H. Riduan, mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting.

Sebab, menurutnya masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Baca Juga: Naiknya Harga Komoditas Picu Inflasi Bulan Maret 2024 di Papua