Pansel Dorong Aktivis Perempuan Sulsel Daftar Capim dan Cadewas KPK
Wakil ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Arief (Kanan). (IDN Times/ Faisal Mustafa
Intinya Sih...
- Hanya satu perempuan dari 79 pendaftar capim KPK
- Pansel KPK mengajak aktivis perempuan untuk mendaftar, karena baru satu orang yang mendaftar sebagai capim dan 6 orang sebagai calon dewas
- Proses seleksi dilakukan secara profesional dan transparan, dengan partisipasi aduan masyarakat yang penting
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak aktivis perempuan untuk mengikuti seleksi, pasal sejak dibuka pada 26 Juni lalu pendaftarnya masih sepi. Dari total 79 orang yang mendaftar untuk calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) sebanyak 64 orang.
“Sampai hari ini, baru satu orang yang mendaftar untuk capim. Sedangkan calon dewas baru 6 orang. Padahal aktivis perempuan tidak sedikit di Indonesia," kata Anggota Pansel KPK Rezki Sri Wibowo usai acara sosialisasi partisipasi publik terkait seleksi capim dan dewas KPK 2024-2029 di Makassar, Kamis (11/7/2024).
1. Pansel capim dan cadewas dorong partisipasi perempuan untuk mendaftar
Ilustrasi buronanRezki melanjutkan, KPK sangat mendorong perempuan di Indonesia untuk mendaftar. Sebab, menurutnya aktivis perempuan di Indonesia terbilang banyak. Apalagi populasi perempuan di Indonesia angkanya tinggi ketimbang laki-laki.
"Ini sangat penting karena perempuan bisa menjadi pejuang utama dalam pemberantasan korupsi. Kita sangat membutuhkan banyak perempuan yang mendaftar. Ayo, para aktivis perempuan dan penggiat antikorupsi yang berpotensi, mohon segera mendaftar," pintanya.
Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/. Pendaftaran akan ditutup pada 15 Juli mendatang. Nantinya akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI.
2. Masyarakat diminta melaporkan rekam jejak capim dan cadewas
republikaRezki melanjutkan, proses seleksi dilakukan secara profesional sesuai dengan perindang-undangan. Kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya untuk meminta aspirasi masyarakat tentang figur-figur yang pas di daerah masing-masing.
Sebelum kota Makassar, Pansel capim-cadewas KPK juga telah melakukan sosialisasi partisipasi publik di Surabaya dan Medan. “Harapan kita masyarakat bisa membantu kami dengan mengawasi capim. Kalau memang enggan mendaftarkan diri. Masyarakat bisa mengadukan terkait rekam jejak capim dan cadewas,” paparnya.
Dia bilang, laman https://apel.setneg.go.id/ juga berfungsi sebagai kanal aduan dari masyarakat "Justru yang paling penting masukan dari masyarakat lewat kanal tersebut karena mungkin ada informasi yang terlewatkan dari jalur formal," jelasnya.
3. Telusuri jejak rekam dengan data PPATK, BIN, dan BNPT
Pansel capim dan cadewas KPK. (IDN Times/Faisal Mustafa)Sementara itu, Wakil Ketua Pansel, Arief Satria menyatakan, proses seleksi berjalan transparan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Pansel juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) menelusuri rekam jejak pendaftar.
Meski demikian, partisipasi aduan masyarakat juga penting. "Meskipun kami punya instrumen-instrumen yang akan kita lakukan, misalnya melalui analisis PPATK aliran transaksi, kemudian kami juga dengan berbagai institusi, dari BIN kami dapatkan, BNPT, pajak dan sebagainya," tegas Arief.
Baca Juga: SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Tiga Bersaudara Terjerat Korupsi
