Akademisi UBM Sebut Penerapan New Normal di Gorontalo Prematur
Petugas Satpol PP memberhentikan pengendara bentor yang melebihi kapasitas penumpang. IDN Times/Elias
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gorontalo, IDN Times - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid I dan II belum mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Namun pemerintah daerah setempat kini mempersiapkan rencana penerapan kebijakan pola hidup baru atau new normal.
Akademisi Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo, William Indra S. Mooduto menyebut rencana penerapan new normal terbilang prematur. Alasannya, penyebaran virus corona di Gorontalo masih menunjukkan peningkatan walaupun PSBB sudah dilaksanakan dua kali.
“Menurut saya, penerapan new normal di Gorontalo ini prematur, belum mendesak. Namun, saya pikir pemerintah sudah berhitung dan melakukan analisis dalam penerapan new normal ini. Dan kita perlu melakukan persiapan yang matang untuk penerapan new normal ini,” tulis Willi kepada IDN Times melalui email, sabtu (30/5).
Baca Juga: Bupati di Gorontalo Khawatir Warga Susah Diatur saat New Normal
1. New normal berkaitan dengan pemulihan ekonomi
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus KhoirunasWilliam mengungkapkan, new normal merupakan istilah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang muncul sekitar tahun 2007 dan 2008. Istilah ini mengilhami para pakar ekonomi dalam membuat kebijakan ekonomi industri yang diharapkan dapat berjalan kembali dengan metode dan cara baru.
Dia menyebut salah satu artikel yang membahas tentang new normal dalam perspektif ekonomi yaitu dengan judul ‘Post-Subprime Economy Means Subpar Growth as New Normal in U.S’ yang ditulis oleh Rich Miller dan Matthew Benjamin. Artikel ini diterbitkan tanggal 18 mei 2008 melalui Bloomberg.
Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi corona saat ini, new normal diartikan sebagai perubahan aktivitas masyarakat yang akan dijalankan dengan normal. Namun aktivitas yang dilakukan ditambahkan dengan protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran virus corona.
“ini sebagaimana diungkapkan oleh Wika Adisasmita selaku Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan CORONA-19,” ucap William.
Dia pun menilai bahwa penerapan new normal oleh pemerintah pusat maupun daerah berkaitan dengan motif pemulihan ekonomi. Sebab pandemik sangat berdampak kepada sektor perekonomian.
"Apalagi telah diberlakukan PSBB di beberapa daerah," katanya.
2. PSBB sebabkan guncangan fundamental pada perekonomian
ANTARA FOTO/Adeng BustomiPSBB yang diberlakukan di berbagai daerah, termasuk Gorontalo, disebut berdampak langsung terhadap perekonomian. Dalam kajian teori ekonomi, kebijakan PSBB berakibat pada turunnya penawaran (supply) dan permintaan (demand) barang dan jasa.
Guncangan pada fundamental ekonomi riil dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Sebab terjadi gangguan pada aspek-aspek vital ekonomi seperti penawaran dan permintaan tersebut.
“Oleh karena itu, menurut saya langkah untuk menerapkan kebijakan new normal yang diawali dengan pemulihan ekonomi setidaknya akan dapat menstabilkan perekonomian,” William menulis.
Menteri Keuangan Sri mulyani indrawati memprediksi akibat virus corona pertumbuhan ekonomi indonesia dengan skenario terburuk dapat jatuh hingga mencapai minus 0,4%. Sehingga menurut William, kebijakan new normal perlu dilakukan untuk memulihkan krisis ekonomi.
“Oleh karena itu, tidak mungkin kita membiarkan masyarakat terus menerus terisolasi dalam rumah tanpa kepastian dan jaminan. Kita tahu bersama, kita bukan negara maju yang memiliki anggaran berlebih dan sumber pendapatan melimpah sehingga dapat menjamin kehidupan masyarakatnya secara penuh,” katanya.
3. Kedisiplinan menjadi tantangan pada penerapan new normal
Razia pelanggar PSBB di Palembang. (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi)William melanjutka, tantangan penerapan new normal di Provinsi Gorontalo adalah tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat. Karena menerapkan pola hidup baru tidak mudah dilakukan, apalagi dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi.
Pemerintah diminta tegas mengawasi dan menjalankan penerapan new normal. Hal itu demi mengantisipasi glombang ke dua penyebaran virus corona, apalagi jika protokol kesehatan tidak diterapkan sebaik mungkin. Tapi sebelum itu, ada enam syarat yang perlu diperhatikan.
“Saya kira dari enam syarat ini, hanya satu yang belum bisa dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, transmisi COVID-19 belum bisa dikendalikan seutuhnya. Walaupun kebijakan PSBB sudah diterapkan. Akan tetapi kita perlu mengkaji kenapa PSBB jilid 1 & 2 yang telah dijalankan di Gorontalo belum mampu menekan atau mengendalikan penyebaran COVID-19,” katanya.
Jika pemerintah ingin menerapkan new normal, menurutnya pemerintah harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. “Sehingga dapat mengendalikan transmisi penyebaran COVID-19.”
Baca Juga: Sembuh dari Virus Corona, Pasien di Gorontalo Justru Dikucilkan Warga
