Malaysia Butuh 7.237 Tenaga Kerja Asal Sulsel. Tertarik?
IDN Times/Abdurrahman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Konsul Jenderal Republik Indonesia Malaysia mengajak Pemerintah Sulawesi Selatan untuk bekerja sama di bidang ketenagakerjaan. Salah satunya dengan menggelar bursa kerja atau job fair.
Salah satu tujuan kerja sama ini adalah meminimalisasi tenaga kerja Indonesia asal Sulsel yang banyak bekerja secara ilegal di Sarawak, Malaysia. Bursa kerja yang dibuka mulai 26-27 Maret 2019 di Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar. Ada 7.237 tenaga kerja asal Sulsel yang dicari melalui job fair itu.
Adapun perusahaan yang membuka lowongan terdiri dari 12 perusahaan bidang wood manufacture, 2 perusahaan bidang konstruksi, dan 36 perusahaan bidang perkebunan kelapa sawit.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kerja sama ini untuk mengatasi tenaga kerja Indonesia yang banyak bermasalah di negara tetangga. Job fair tersebut bisa membuka peluang kerja melalui jalur formal. “Kita ingin ada aspek legal standing-nya,” kata Andi Sudirman, Selasa (26/3)
1. Tenaga kerja akan ditempatkan di perusahaan yang terjamin
IstimewaIa berharap pekerja migran Indonesia bisa terorganisir, terutama yang bermasalah dan masuk ke Negeri Jiran dengan cara ilegal. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan aspek legal. “Banyak jalur dilalui pekerja migran ada yang formal dan tidak,” tutur adik kandung Menteri Pertanian ini.
Malaysia mencari pekerja di Sulsel lantaran merosotnya pekerja dari berbagai sektor. Sehingga Konsulat RI untuk Sarawak, Malaysia Yonny Tri Prayitno berkunjung ke Sulsel untuk mencari tenaga kerja. Pasalnya saat ini pertumbuhan ekonomi di Malaysia cukup pesat.
2. Ratusan ribu migran Sulsel tak memiliki dokumen sah
IstimewaSebanyak 400 ribu warga asal Sulawesi Selatan tidak memiliki dokumen sah di Sarawak Malaysia. Mereka bekerja di Negeri Jiran menjadi tenaga kerja Indonesia secara ilegal.
Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sulawesi Selatan, Muhammad Agus Bustami mengungkapkan total warga Sulsel yang terdaftar itu sebanyak 700 ribu orang. Akan tetapi yang memiliki dokumen yang sah kurang dari setengahnya, atau sekitar 300 ribu orang.
“Awalnya kan mereka berangkat semua memiliki dokumen yang sah, cuma karena ada over stay dan semaunya pindah perusahaan akhirnya tidak sah,” ucap Muhammad Agus.
Menurut Agus, over stay itu terjadi lantaran sudah waktunya pulang, tapi pekerja migran bertahan di sana. Yang pindah-pindah perusahaan juga itu tidak sah dokumennya. Alasannya dalam aturan kerja luar negeri saat pindah harus melaporkan kembali dokumennya.
“Inilah menjadi masalah termasuk di pemerintahan kita. Warga juga keasyikan menerima penghasilan besar, tapi tak menyadari melakukan pelanggaran,” ujarnya.
3. Sekitar 500 orang tertangkap karena kasus kriminal
Pexels.comSelain tak memiliki dokumen sah, kata Agus, sebanyak 500 orang juga kerap tertangkap saat sweeping dan terlibat kasus kriminal dan dijebloskan ke balik jeruji. Bahkan ada 150 orang tiap minggu dikeluarkan dari penjara Malaysia.
“Ini khusus yang terlibat kasus kriminal saja, ada juga yang sampai meninggal lima atau enam orang,” ucap Agus.
Oleh karena itu pemerintah tidak boleh membiarkan warganya seenaknya saja ke luar negeri. Masyarakat pun juga jangan cepat tertarik calo atau ajakan orang, dan ikut-ikutan.
Baca Juga: WNI di Malaysia yang Ingin Ikut Pemilu Dihantui Razia Imigrasi
Baca Juga: 7 Spot Camping di Sulawesi Selatan Ini Bikin Kamu Gak Mau Pulang
4. Mayoritas yang bermasalah di Malaysia adalah pekerja migran ilegal
Flickr.com/Rokok IndonesiaKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Agustinus Appang mengungkapkan mayoritas pekerja migran yang bermasalah adalah ilegal. Sehingga ia berharap dengan kerja sama ini bisa menjawab persoalan yang dialami masyarakat Sulsel di Negeri Jiran.
“Semoga saja negara bisa selesaikan semua persoalan migran ilegal,” ucap Agustinus. Apalagi perusahaan Malaysia yang langsung datang di Sulsel, sehingga diketahui jumlah gajinya dan kerjanya. “Jadi tidak diiming-imingi pekerjaan lagi, apalagi warga di desa yang tak paham sama sekali,” tambahnya.
