Walhi Sulsel Sebut 4 Tambang Dapat Izin Konsesi Diduga Danai Pemilu
Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin (tengah). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menduga, ada beberapa perusahaan pertambangan swasta yang telah membuat kesepakatan politik untuk mendanai peserta Pemilu 2024 setelah mengantongi izin konsesi.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengungkapkan, setidaknya sampai 31 Desember 2023, pihaknya mencatat ada 4 perusahaan di Sulsel yang sudah mendapat konsesi baru dengan luas rata-rata 4000 Ha.
"Ada empat perusahaan tambang mendapat konsesi baru, artinya jelang Pemilu 2024 ini ada transaksi atau ada pemberian izin baru. Kita tidak tahu apa tujuan dan manfaatnya," ungkap Amin saat gelar Catatan Akhir Tahun (Catahu) Walhi 2023, di Massagena Coffee, Makassar, Minggu petang (31/12/2023).
"Kami sebagai civil society mengkritisi itu, kemungkinan itu salah satu cara pemberian (perusahaan) swasta untuk bisa terlibat dan mendanai Pemilu 2024. Karena perizinan itu terbit di tahun krusial, 2023 ini," lanjutnya.
1. Walhi sebut 9 perusahaan tambang punya izin konsesi capai 98 ribu Ha
Walhi Sulsel merilis catatan akhir tahun 2023 di Makassar, Minggu (31/12/2023). IDN Times/Dahrul Amri LobubunWalhi Sulsel mencatat, hingga akhir 2023 ini, 9 Perusahaan tambang di wilayah Luwu Timur menguasai lahan konsesi seluas 98 ribu Ha. Amin menilai, luas lahan konsesi tersebut memperparah krisis iklim.
"Krisis iklim itu adalah cermin dari semakin buruknya lingkungan hidup kita, dan ketika kita melihat ada kerusakan lingkungan yang semakin buruk maka itu adalah cermin dari kebijakan (konsesi) negara kita," tegas Amin.
Khusus krisis iklim di Sulsel, aktivis Walhi melihat tidak adanya perhatian dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam hal pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup di Sulsel melalui kontrol terhadap izin konsesi.
"Bukti-buktinya (krisis iklim) itu jelas, gagal panen, krisis air, sampai pemadaman listrik bergilir. Itu adalah potret, itu adalah situasi nyata krisis yang kita alami. Bagaimana kita tidak mengalami pemadaman listrik? Kalau PLTA yang menjadi punggung kelistrikan itu airnya habis, karena PLTA yang memerlukan air di gunung itu airnya habis oleh karenanya hutan-hutan kita dihilangkan," terangnya.
2. Akibat krisis iklim, Walhi Sulsel sebut ada 3 masalah besar 2024
Walhi Sulsel merilis catatan akhir tahun 2023 di Makassar, Minggu (31/12/2023). IDN Times/Dahrul Amri LobubunAkibat dari krisis iklim ini, aktivis Walhi memprediksi tahun 2024 nanti akan ada 3 masalah besar di Sulsel. Pertama, masalah kemiskinan ekstrem diakibatkan meluasnya kerusakan lingkungan yang semakin masif.
"Kedua, bencana ekologis yang bisa saja ini menelan korban lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Kita punya data bahwa di DAS (daerah aliran sungai) Walanae sudah rusak parah dan Jokowi tidak pernah perhatikan di Sulsel, mungkin karena suaranya anjlok di Pemilu 2019 jadi tidak ada perhatian untuk pemilihan lingkungan hidup," jelas Amin.
Kemudian ketiga, menurut Amin, hadirnya tipologi masalah baru di kawasan pesisir laut antara lain migrasi iklim. Masyarakat di kawasan pesisir, jelas Amin, terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman.
"Dan itu mulai nampak sedikit demi sedikit, pulau-pulau kecil Makassar, Pangkep dan Barru sudah mulai pindah ke pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat, ke Kalimantan, ke Morowali untuk cari hidup. Dan itulah cara survive masyarakat untuk bisa menghadapi masalah perubahan iklim," sambungnya.
3. Harapan Walhi kepada masyarakat untuk Pemilu 2024
Walhi Sulsel merilis catatan akhir tahun 2023 di Makassar, Minggu (31/12/2023). IDN Times/Dahrul Amri LobubunUntuk itu, Walhi Sulsel tidak lagi menaruh harapan kepada pemerintah saat ini, baik di daerah bahkan di pusat untuk bisa memberi solusi konkret untuk persoalan lingkungan. Mengingat, kata Amin, banyak kepala daerah saat ini hanya berkapasitas sebagai pejabat sementara.
"Kemudian di tingkat Pemerintah pusat itu kan Jokowi, dan tahun depan kan otomatis diganti, dan lima tahun terakhir ini tidak ada kebijakannya soal perbaikan lingkungan, jadi harapan kita di masyarakat yang nanti pada Pemilu 2024 itu bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik," tambah Amin.
Baca Juga: Puluhan Pohon Ditebang untuk Bangun MPP Makassar, Walhi Sulsel: Ironi!
