2. Tiga periode bencana semua bisa dimitigasi

Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Ilham Alimuddin saat meninjau lokasi banjir di Luwu/Istimewa

Ilham pun menjelaskan ada tiga tahapan dalam proses terjadinya bencana. Pertama, sebelum terjadi bencana. Kedua, saat tanggap darurat. Ketiga, pasca kejadian bencana.

Semua periode tersebut, kata Ilham, bisa dimitigasi. Mitigasi sendiri berarti pengurangan risiko bencana. Kondisi ini dapat diprediksi dengan mengacu pada dokumen kajian risiko bencana di setiap kabupaten dan kota.

"Ada berapa kabupaten memang yang belum memutakhirkan peta-peta kajian risiko bencananya. Sudah pernah ada tapi belum dimutakhirkan daerah mana yang sudah dulunya tidak rawan tapi karena seiring perjalanan waktu menjadi rawan karena dulunya tutupan lahannya bagus, sekarang sudah dibuka," kata Ilham.

Kondisi itu pun akhirnya menjadi rentan. Ada ancaman bahaya di sana. Namun sayangnya, implementasi dan edukasi ke masyarakat belum optimal. Padahal itu adalah upaya dari mitigasi.

"Ada tapi belum maksimal. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak membuka lahan di daerah-daerah rawan atau membuka pemukiman yang harusnya menjadi daerah resapan," kata Ilham.

3. Pemerintah harus memaksimalkan penanganan bencana

Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (3/5/2024)/BPBD Sidrap

Maka dari itu, Ilham menegaskan pemerintah tentu masih harus mengevakuasi korban selama masa tanggap darurat. Pemerintah harus membuat para korban merasa lebih nyaman dan terlindungi.

Untuk hal ini, Ilham bersyukur karena pemerintah telah berupaya maksimal menyalurkan bantuan dan mengevakuasi warga meskipun medannya sulit. Sulitnya medan yang terputus mengakibatkan bantuan harus didistribusikan melalui udara.

Saat diwawancarai, Ilham sedang berada di Bandara Palopo. Dia tengah bersiap mendampingi tim BNPB menuju lokasi terisolasi dengan menggunakan helikopter. Hingga kini, distribusi bantuan dan evakuasi warga terus berlangsung.

"Alhamdulillah kami pemantauan di lapangan sudah dilakukan dengan upaya maksimal bagaimana korban dibantu. Kemudian kita salurkan bantuan-bantuan," kata Ilham.

Kemudian, BNPB telah mengucurkan dana siap pakai sebesar Rp2,5 miliar untuk bencana banjir dan longsor di Sulsel. Hal lainnya yang dilaksanakan pemerintah yakni koordinasi untuk penyaluran bantuan, pembuatan hunian sementara atau daerah pengungsian untuk masyarakat terdampak, baik itu kesehatan maupun logistik.

Meski begitu, upaya-upaya tersebut tetap harus dimaksimalkan. Dengan begitu, tidak ada korban yang tidak terakses atau terlayani. Kekhawatiran ini karena banyak kejadian bencana di mana masyarakat tidak terdistribusi bantuan secara merata.

"Jadi perlu sekali management pasca bencana yang lebih bagus. Jadi itu yang kami harapkan bisa dilakukan pemerintah daerah," kata Ilham.

Baca Juga: Banjir dan Longsor di Sulsel Akibat Alih Fungsi Lahan dan Tambang

4. Pemprov akui kondisi alam Sulsel rentan bencana

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bertindak sebagai Pembina Upacara pada upacara bendera peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN), di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/4/2024). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menyebut peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah tak terlepas dari kondisi alam dan lahan yang kritis. Hal tersebut bisa mengancam kehidupan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Bahtiar saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2024). Dia mengakui bahwa banjir yang terjadi di tujuh kabupaten karena kerusakan alam.

"Masalah lingkungan itu sejak tahun lalu, saya sudah bilang Sulsel ini mungkin dua per tiga keadaan alamnya, lahannya itu sudah kritis dan bahkan sangat kritis," kata Bahtiar.

Baca Juga: 16 Desa di Luwu Sulsel Masih Terisolasi usai Banjir dan Longsor