Perempuan Nelayan di Makassar Protes Peresmian Makassar New Port
anging
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Sejumlah perempuan nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi unjuk rasa memprotes peresmian Makassar New Port, Kamis (22/2/2024), di depan Gardu Induk PLN Tallo.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, Suryani, yang mendampingi perempuan nelayan mengatakan, peresmian pelabuhan MNP oleh Presiden Joko Widodo, merupakan bentuk nyata pengabaian negara terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan pesisir dan nelayan tradisional.
"Aksi penolakan dan protes yang disuarakan oleh perempuan pesisir merupakan bentuk kekecawaan dan kemarahan perempuan nelayan yang selama ini memperjuangkan hak atas ruang lautnya," kata Suryani dalam keterangan persnya, Kamis.
1. Penolakan MNP bergulir sejak awal pembangunan
angingPenolakan terhadap pembangunan Pelabuhan MNP, kata Suryani, dilakukan sejak tahap pembangunan pertama pada tahun 2017 oleh perempuan pesisir bersama nelayan tradisional di Kelurahan Cambaya, Buloa, Tallo.
"Aksi protes tersebut dikarenakan aktivitas pembangunan telah menghilangkan mata pencaharian nelayan, sumber pangan perempuan, pencemaran lingkungan, lumpur dampak dari transportasi alat-alat berat, sampah hingga limbah minyak, melahirkan
ketimpangan sosial, ekonomi, dan ketimpangan gender," jelas Suryani.
2. Sebanyak 150 perempuan nelayan terdampak pembangunan MNP
Ilustrasi pelabuhan. (Dok. Kemenhub)Hingga saat ini, kata Suryani, 150 perempuan nelayan masih terus berjuang mempertahankan ruang kelolanya di pesisir yang terdampak proyek MNP. Dugaan pelanggaran hak perempuan yang dimaksud telah diadukan kepada KOMNAS HAM dan KOMNAS Perempuan Republik Indonesia, namun belum ada titik terang penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.
"Berbagai upaya telah ditempuh perempuan pesisir dan nelayan tradisional dalam mencari keadilan atas ruang hidup mereka di pesisir, bertemu dengan pihak perusahaan (Pelindo), berdialog dengan pemerintah Gubernur Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, Komisi E,
Komisi B, Komisi C, Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel.
Dalam berbagai ruang dialog, jelas Suryani, para perempuan pesisir dan nelayan tradisional menyampaikan tuntutannya yakni mendesak pemerintah dan perusahaan memulihkan hak ekonomi dan pemulihan hak atas lingkungan terdampak MNP.
Baca Juga: Unjuk Rasa Jejaring Perempuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nusantara
3. Jokowi sebut MNP pacu perekonomian Indonesia timur
Presiden Joko Widodo meresimkan proyek perluasan pelabuhan Makassar New Port, Kamis (22/2/2024). (IDN Times/Dahrul Amri)Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pelabuhan Makassar New Port di Kota Makassar mengatakan, infrastruktur baru itu diharapkan bisa mendorong pemerataan logistik, terutama di kawasan Indonesia timur.
Presiden meresmikan perluasan pelabuhan fase 1B dan 1C seluas 1.280 meter persegi. Pelabuhan ini dibangun di atas lahan seluas 52 hektare, dengan investasi mencapai Rp10 triliun.
"Makassar New Port ini akan memberikan dampak daya saing produk-produk Indonesia di bagian Timur, dan juga efisiensi. Biaya logistik juga akan lebih baik lagi, sehingga produk-produk di Indonesia bagian Timur bisa bersaing dengan wilayah lainnya, atau negara lain," kata Jokowi.
Baca Juga: Lahan Milik 141 Warga Makassar Dibebaskan untuk Tol MNP
