2. Demonstrasi mahasiswa Papua kerap mendapat perlakuan represif

IDN Times/Muhammad Khadafi

Peristiwa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya memicu gelombang demonstrasi masyarakat di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 dan berlangsung lebih dari sebulan. Jalanan di sejumlah kota seperti Manokwari, Sorong, Fakfak, Jayapura, Timika dan Merauke menjadi mimbar protes warga atas tindakan rasisme yang dialami mahasiswa. Demonstrasi dilakukan secara damai, kendati sejumlah aksi berakhir rusuh lantaran menurut Polri ditunggangi oleh kelompok separatis. Tak sedikit jatuh korban jiwa akibat kekerasan, seperti yang terjadi di Wamena pada 23 September 2019.

Victor, dalam webinar, lebih menyoroti kesan tebang pilih yang dilakukan oleh aparat saat menindaki mahasiswa Papua yang melakukan aksi mengecam tindakan rasial di luar Papua. Salah satu contoh yakni tujuh mahasiswa Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dituntut hukuman penjara hingga belasan tahun atas tuduhan makar. Padahal, ketujuh mahasiswa tersebut melakukan aksi damai. 

"Apa orang-orang ini (pelaku pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya) dihukum atau tidak? Orang yang di Surabaya cuma 7 bulan, kita (mahasiswa Papua di Balikpapan) lebih. Padahal kita adalah korban," paparnya.

3. Kemajemukan di Indonesia harusnya tak menjadi alasan untuk tercerai berai

Pixabay.com/Endho

Natalia Soebagjo, pendiri Yayasan Centre for Chinese Studies, menyebut ada tiga masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat saat memandang masalah rasial. Pertama, kebingungan membawa arah negara. Kendati sudah mengakui bahwa kemajemukan adalah hal yang pasti dan sulit dinafikan, Indonesia disebut Natalia sebagai negara yang sangat kompleks dengan berbagai masalah.

"Masalah ekonomi, sosial, politik, semua bercampur baur. Penting bagi kita untuk tahu cara memanfaatkan kemajemukan yang dimiliki agar semakin kuat dan malah tak tercerai berai," ujarnya.

Kedua, adalah mengukur sejauh mana tingkat kematangan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Dirinya mengambil contoh bahwa tulisan atau diskusi yang mengangkat masalah kemanusiaan di Papua selalu dicap sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Sementara kritik terhadap pemerintah malah langsung diberi label dukungan menjatuhkan kekuasaan yang sah.

4. Pembangunan demokrasi di Indonesia memang masih panjang, namun diharap menuju arah yang positif

idn media

"Ini menunjukkan ketidakmampuan kita menghayati nilai-nilai demokrasi. Saya tidak melihat (pemahaman yang) tidak sama satu sama lain. Sama seperti pertanyaan jika kita mengkritik Jokowi maka apakah kita ingin menjatuhan Jokowi. Ini membutuhkan kematangan berdemokrasi, kalau memang kita hendak menuju bangsa yang seperti itu," lanjut Natalia.

Yang ketiga adalah kultur penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah. Kultur kekerasaan disebutnya justru lebih melanggengkan budaya kekerasan yang sudah ada dan membuat penyelesaian secara komprehensif ibarat jauh panggang dari api.

"Penyelesaian yang tepat adalah membuka dialog agar kita saling mengerti. Intinya kita harus saling kenal dan saling paham karena masyarakat kita begitu kompleks. Tak ada solusi instan. Ini adalah pekerjaan yang masih belum kita bicarakan. Perjalanan memang masih panjang, yang penting menuju arah positif dan bukannya kembali ke zaman represif," tukasnya.

Baca Juga: Rugi karena Internet Diblokir? Warga Papua Bisa Minta Ganti Rugi

5. Kelompok buzzer disebut sering kali menyerang suara-suara kritis di dunia maya

IDN Times/Arief Rahmat

Menyoal isu brutalitas aparat penegak hukum, Tantowi Anwari selaku jurnalis SEJUK mendorong program pemolisian masyarakat. Ia mengambil contoh aspirasi damai yang dilakukan masyarakat Papua kerap mendapatkan tindakan represif dari negara. Sementara, aksi kritis terhadap pemerintah oleh kelompok lainnya tidak menemui masalah. Ini disebutnya sebagai bentuk ketidakadilan yang dicontohkan negara.

"Program semacam pemolisian masyarakat perlu dilakukan, yaitu bagaimana polisi bersikap persuasif. Soal Papua, sudah saatnya tidak lagi bertindak seperti polisi masa lalu yang represif," tegas pria yang akrab disapa Thowik.

Selain itu, kata Thowik, juga perlu didorong bagaimana pemolisian siber. Ini tak lepas dari maraknya buzzer yang beramai-ramai menyerang media arus utama ketika memberitakan masalah yang terjadi di Papua.

Sorotan bisa dialihkan kepada maraknya praktek kriminalisasi dan spambot terhadap suara-suara kritis pemerintah di dunia maya. "Divisi siber di kepolisian juga harus punya perspektif yang lebih maju. Bukan dengan kriminalisasi, tetapi membuka ruang dialog," jelas Thowik.

6. Kebebasan pers dan informasi menjadi satu-satunya cara menuju Indonesia yang adil bagi semua etnik, agama dan golongan

idn media

Lantas apa yang bisa menjadi senjata untuk melawan rasisme? Menurut Nathanael Gratias Sumaktoyo, Postdoctoral Fellow Center for the Study of Religion and Society University of Notre Dame di Indiana, AS, kebebasan pers dan informasi bisa menjadi cara ampuh. Namun, ini harus dibarengi dengan jaminan tidak adanya kriminalisasi dan intimidasi demi menciptakan ruang percakapan yang adil bagi siapa pun.

Ia menyebut penting masyarakat untuk mengecam setiap tindakan yang menjurus pada ejekan berbau SARA. Ini demi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kebencian yang dipelihara hanya karena perbedaan warna kulit dan etnik sama sekali tidak baik. Namun, sensor terhadap informasi dan UU ITE dianggap merusak tatanan itu. Para pengabar perihal tindakan diskriminasi dan rasial rentan diseret ke meja hukum.

"Langkah paling konkrit adalah membuka informasi yang tidak hanya bersumber dari negara. Namun LSM dan aktivis harus tetap punya channel. Sayangnya, ini masih harus kita perjuangkan. Itu sangat esensial. Kalau kita bisa memastikan kebebasan media dan informasi, kita sudah membuat langkah yang cukup besar menuju Indonesia yang lebih adil untuk semua etnis, agama, dan golongan," pungkas Nathanael.

Baca Juga: Didakwa Makar, Aktivis KNPB: Memerdekakan Papua itu Hak Orang Papua