Westerling 73 Tahun Lalu: Antara Horor, Bias Sejarah dan Trauma

11 Des 2019, 22:22 WIB

Relief Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan (Pembantaian Westerling), di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. (IDN Times/Achmad Hidayat Alsair)

Makassar, IDN Times - Setiap tanggal 11 Desember di Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan yang terletak di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dilangsungkan sebuah acara peringatan atas salah satu peristiwa kelam dalam sejarah negeri ini. Tepat di hari tersebut, 73 tahun silam, Kapten Raymond Westerling memimpin aksi polisionil yang merenggut nyawa rakyat sipil.

Tak hanya sampai di situ, sosok berjuluk de Turk alias Si Turki tersebut juga melancarkan aksi brutalnya di Jawa Barat --di bawah komando Angkatan Perang Ratu Adil-- di Bandung pada Januari 1950. Indonesia dan Soekarno geram dengan sepak terjang pria yang menjadi sinonim dari kata "horor" itu. Upaya meminta pertanggungjawaban Westerling nyatanya berakhir buntu.

1. Upaya Indonesia melakukan ekstradisi atas Raymond Westerling pada 1950 berujung kegagalan

Raymond Westerling, mantan kapten Korps Pasukan Khusus KNIL, sedang menuruni tangga pesawat setelah mendarat di Belgia. (Wikimedia Commons/Nationaal Archief)

Westerling disinyalir mendapat bantuan dari pemerintah Belanda dalam proses pelariannya, usai aksi APRA gagal total. Dalam buku Tanpa Pamrih Kupertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Intermasa, 1984), buku biografi Jenderal (Purn.) TNI Mohamad Rivai, dijelaskan bahwa Westerling nyaris ditangkap oleh militer Indonesia ketika hendak melarikan diri lewat Tanjung Priok, Jakarta.

Unit khusus yang dibentuk oleh intelijen APRIS kalah gesit dibanding jurus langkah seribu milik Westerling. Sang buruan diangkut menggunakan pesawat amfibi milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang sudah menunggu kedatangannya.

Sempat singgah di Singapura, Westerling ditahan oleh keamanan Inggris selama beberapa bulan dengan alasan masuk tanpa izin. Enggan melepas momentum, pemerintah Republik Indonesia Serikat melayangkan permintaan ekstradisi. Hasilnya? Ditolak. Westerling pulang kampung ke Belanda pada Agustus 1950.

2. Belakangan, muncul teori bahwa metode sarat kekerasan dianggap wajar lantaran dalam situasi perang

Ministerie van Defensie Netherlands

Geram, pemerintah Indonesia langsung melabeli Westerling sebagai penjahat perang. Sejumlah sejarawan sepakat bahwa Den Haag merestui aksi keji sang kapten di Indonesia. Kampanye militer pria kelahiran Istanbul itu dianggap "sarat kekerasan, namun efektif" di mata para petinggi militer Kerajaan Belanda.

Buku terbaru tentang kampanye militer Westerling, Kapitein Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (desember 1946 - maart 1947) (2019), kembali menyinggung keterlibatan pemerintah Belanda era 1940-an dalam pembantaian di Sulawesi Selatan.

Dalam buku tersebut, Bauke Geersing menulis bahwa Westerling menerima perintah dari pimpinan politik dan militer di Batavia yang sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah Belanda. Operasinya selama tiga bulan dianggap sebagai tindakan militer yang diperlukan, berdasarkan peraturan dan prinsip hukum yang berlaku pada masa itu.

Terlebih Westerling punya reputasi sebagai komandan militer yang kompeten dalam perkara perang gerilya.

3. Permintaan maaf memang sudah dilayangkan, namun trauma tetap akan membekas

Seorang veteran bersama keluarganya melintas di depan Monumen Korban 40.000 Jiwa usai mengikuti upacara peringatan pembantaian Korban 40.000 Jiwa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/12/2019). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Lebih jauh, Geersing menyatakan label "penjahat perang" sebagai sepihak, bias dan ideologis. Namun, mendiang sejarawan Louis De Jong memandang masalah ini dari kacamata kemanusiaan.

"Mungkin ada korban yang membantu para pejuang, tetapi tentu saja ada korban tidak bersalah di antara mereka. Selain itu, hukum tidak membenarkan penumpahan darah atas nama negara dalam keadaan perang sekalipun," tulisnya dalam buku The Kingdom of the Netherlands During World War II (1969).

Westerling mangkat di Pumerend, Belanda pada 26 November 1987 di usia 68 tahun. Sisa hidupnya dihabiskan dengan membuka toko buku antik, serta menerbitkan beberapa buku memoar berisi pembelaannya.

Pemerintah Belanda baru menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada 2013, 66 tahun lewat setelah unit Westerling menumpahkan darah di Sulawesi Selatan. Kompensasi sebesar 20 ribu Euro (Rp293 juta) telah dibayarkan.

Namun, tetap saja trauma masih membekas dalam benak para korban selamat atau kerabat yang melihat langsung anggota keluarga mereka meregang nyawa di tangan korps pimpinan Westerling.