Mengenang Salawati Daud, Pejuang Perempuan yang Dilupakan Sejarah

Salawati Daud lahir dengan nama asli Charlotte Salawati di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada 20 April 1909. Tak banyak yang bisa dijelaskan dari masa kecil dan remajanya.

Namun beberapa sejarawan sepakat ia berasal dari keluarga terpandang. Sempat aktif di kancah politik Sulawesi Utara, ia memilih pindah ke Makassar pada usia 20-an awal. Di salah satu pusat administrasi Hindia-Belanda tersebut, Salawati pelan-pelan merintis jalan sebagai aktivis perempuan.

Ia memulai karier di dunia politik sebagai anggota Perserikatan Celebes. Beberapa tahun kemudian Salawati jadi bagian dari Partai Indonesia (1933-1937) dan Partai Indonesia Raya (1937-1945). Selain itu, Salawati kerap mengirim beragam tulisannya perihal politik, nasionalisme dan perempuan ke sejumlah surat kabar lokal.

Masuk umur 45 tahun, ia diakui secara luas salah satu tokoh perempuan terkemuka di Sulawesi dan Makassar. Dalam buku Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1954), disebutkan bahwa Salawati memimpin redaksi majalah Wanita yang didirikan tahun 1948. Terbit dua kali sebulan, majalah ini sempat mencapai oplah 1.000 eksemplar.

Setleah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Jakarta tak sempat membentuk pemerintahan di Makassar dan Sulawesi. Seluruh wilayah timur dan sebagian Kalimantan sepakat melebur dalam Negara Indonesia Timur (NIT), negara sempalan bentukan administrasi Belanda-NICA.

Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, dan pejabat-pejabat Republiken kemudian ditangkap oleh polisi Belanda. Kontan ini memicu kemarahan kelompok pemuda dan pelajar. Pada 1946, mereka sepakat tergabung dalam kesatuan gerilya pimpinan Ranggong Daeng Romo.

Akhir tahun 1946, kabar kekejian regu Depot Speciale Tropen (DPT) pimpinan Kapten Raymond Westerling sampai di telinga Salawati. Dalam buku Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 (Depdikbud, 1986), ia dan tujuh tokoh perempuan lain seperti Sikado Dg. Nai, Djohariah dan Tjongkeng mengirim petisi kecaman ke Van Mook, kepala administrasi NICA di Batavia. Salawati bahkan sempat mengkonfrontir alias berhadapan langsung dengan Westerling, saat Si Turki berada di Makassar.

Khawatir dengan keselamatannya, Salawati Daud ikut menyingkir ke hutan. Di sana, ia bertemu dengan sesama pejuang perempuan yakni Emmy Saelan. Tiga tahun jalani medan gerilya, ia berkeliling Sulsel mengajak rakyat menolak kehadiran kembali Belanda.

A. Budi Susanto dalam buku Politik & Postkolonialitas di Indonesia (Kanisius, 2003) bahkan menulis bahwa ia menjadi salah satu inisiator sekaligus pemimpin pejuang di peristiwa "Masamba Affair", saat rakyat Luwu dan pejuang menyerbu pos militer Belanda di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, pada 29 Oktober 1949.

Sempat ditangkap Belanda awal November 1949, Salawati dibebaskan tak lama setelah Konferensi Meja Bundar. Lepas dari terungku, ia diangkat menjadi salah satu dari lima anggota Dewan Kolegial Kota Makassar.

Saat itu, Dewan Kolegial (setingkat Wali Kota) merupakan dewan eksekutif di tingkat kota. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh lokal terkemuka keturunan Belanda, Tionghoa, Indonesia, campuran dan sebagainya. Salawati saat itu jadi satu-satunya perempuan saat itu.

Atas dasar tersebut, peneliti Dhianita Kusuma Pertiwi di tahun 2018 silam menyebut Salawati Daud sebagai "Wali Kota pertama" sepanjang sejarah Indonesia. Pengaruh yang besar di kalangan pejuang mengantarnya duduki satu kursi Dewan Kolegial Makassar pada tahun 1949 hingga 1950, alias tahun-tahun terakhir keberadaan NIT.

Ketika menjabat anggota Dewan Kolegial Kota Makassar, Salawati berperan aktif dalam dinamika lokal pasca KMB dan hengkangnya NICA-Belanda. Salah satunya saat Kapten Andi Azis dan serdadu KNIL lainnya melakukan "pemberontakan melawan Indonesia" pada 5 April 1950 dan awal Agustus 1950.

Padahal selama beberapa bulan sebelumnya, Salawati Daud aktif menjadi penghubung antara Jakarta dan Makassar untuk usaha integrasi para serdadu bekas KNIL ke dalam TNI. Usai upaya integrasi KNIL berakhir buntu, Salawai belum ingin menyerah. Pada 26 Agustus 1950, Salawati melalui Komisi Djasa Baik Masalah Gerilja Sulawesi Selatan bentukannya datang menghadap Presiden Soekarno.

Ditulis Cornelis van Dijk dalam buku Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Pustaka Utama Grafiti, 1987), Salawati berulang kali menemui Bung Karno dan pejabat-pejabat lain membahas nasib para gerilyawan KGSS. Hasilnya, Perdana Menteri Mohammad Natsir pada 10 Oktober 1950 membentuk panitia penyelidik independen untuk masalah integrasi gerilyawan Sulawesi ke TNI.

Di tengah jalan, kubu Kahar Muzakkar terlibat debat sengit dengan Letkol TNI Alex Kawilarang perihal nasib banyak anggota KGSS. Salawati menjadi penengah antara TNI dan Kahar Muzakkar. Ia bahkan rela mendatangi basis pasukan pimpinan Kahar di pedalaman Enrekang sebanyak dua kali. Namun, pecah kongsi tak terelakkan.

Kelak, Kahar menyatakan diri tergabung dalam gerakan DI/TII pimpinan S.M. Kartosuwiryo dan menebar teror hingga 1965. Sementara itu Letkol Kawilarang terlibat dalam peristiwa Permesta di tahun 1958.

Di tahun 1950 juga, Salawati Daud ikut andil dalam membentuk organisasi perempuan nasional Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) dan menjadi pengurusnya. Di kemudian hari, Gerwis ini berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Tahun 1953 ia keluar dari Partai Kedaulatan Rakyat, partai yang ia asuh sejak 1948. Jelang Pemilu 1955, Salawati memilih Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai tempat baru karier politiknya.

Amurwani Dwi Lestariningsih, dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (Gramedia, 2011), menjelaskan bahwa PKI memilih Salawati sebagai salah satu dari enam kader perempuan di DPR-RI usai meraup 6,1 juta suara dalam Pemilu pertama tersebut.

Bekerja sebagai anggota dewan, Salawati memboyong keluarganya ke Jakarta. Di ibu kota, ia kian aktif membesarkan Gerwani dan terpilih menjadi Wakil Ketua II. Jabatan wakil rakyat dan petinggi Gerwani diembannya hingga 1965. Selama kurun waktu tersebut, ia aktif dalam kampanye hak perempuan dan kritik atas pembangunan yang tak merata.

Namun lantaran bersinggungan dengan PKI-Gerwani, Salawati Daud dijebloskan ke penjara pada pertengahan Oktober 1965, dua pekan pascaG30S, tanpa melalui proses pengadilan. Sempat mendekam di Penjara Bukit Duri Jakarta, ia kemudian dipindahkan ke Kamp Plantungan. Ia baru keluar 1978.

Ia mengembuskan napas terakhir di Jakarta pada tahun 1985, di usia 76 tahun. Satu-satunya penghargaan hanya adopsi Salawati Daud menjadi nama salah satu ruas jalan di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.