[FOTO] Menengok Eksistensi Kesultanan Gowa di Separuh Awal Abad ke-20

Kompleks persemayaman terakhir para penguasa Gowa dan keturunannya tampak begitu terawat meski tanpa pembatas. Seluruh makam bersejarah di dekat Masjid Tua Katangka tersebut telah beberapa kali dipugar, yang terbaru yakni pada tahun 2015 lalu.

Sementara itu kompleks pemakaman Raja Gowa ke-16, I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape --atau dikenal sebagai Sultan Hasanuddin-- berada sekitar 300 meter ke selatan.

Tak jauh dari kompleks makam keturunan raja Gowa, berdiri Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Cagar sejarah yang didirikan pada tahun 1604 --masa pemerintahan Raja Gowa ke-14, Sultan Alauddin-- ini menjadi saksi bisu penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Masjid Tua Al-Hilal Katangka masih berdiri hingga sekarang, termasuk bangunan utama yang menjadi tempat ibadah. Namun sejumlah fiturnya kini sudah menghilang. Seperti menara dan selasar tepat di depan gerbang masuk.

Riwayat Istana Balla Lompoa, sebagai kediaman Raja Gowa, baru dimulai pada 1936. Raja Gowa ke-35, I Mangimangi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo --bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin-- sebagai bentuk "pelanggaran" terhadap salah satu pasal Perjanjian Bongaya yang diteken Gowa dan VOC tahun 1667.

Pasal tersebut adalah larangan kepada Raja Gowa mendirikan bangunan tanpa seizin Kompeni. Kini, Kompleks Istana Balla Lompoa beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan peninggalan dan pusaka Kerajaan Gowa.

Tak jauh dari Istana Balla Lompoa, berdiri sebuah bangunan bergaya gabungan tradisional dan Eropa. Di gedung tersebut, Raja Gowa menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Mulai dari urusan kerajaan, menerima tamu hingga berurusan dengan utusan administrasi Hindia-Belanda.

Keberadaannya sudah raib, kemungkinan besar sudah diruntuhkan atau hancur akibat usia.

Dalam hierarki pemerintahan Hindia-Belanda, dikenal sebuah jabatan bernama civiel gezaghebber yang kurang lebih setingkat dengan utusan pemerintah pusat. Mereka bertugas sebagai penghubung antara penguasa wilayahnya bekerja dengan administrasi di Batavia.

Mereka pula yang mengawasi penerapan kebijakan sipil di tempatnya bekerja. Menurut buku catatan Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1814-1914 (Landdrukkerij, 1914), ada dua civiel gezaghabber yang bertugas di Gowa pada awal 1900-an. Mereka adalah H. van der Wal dan S. van den Brink.

Foto di atas adalah kediaman sekaligus kantor mereka. Meski keterangan foto menyebut bangunan ini ada di Sungguminasa, tidak diketahui lokasi persisnya. Kemungkinan besar telah diruntuhkan.

Di sini, terlihat salah satu pejabat Hindia-Belanda yakni Kapten J. van Hecht Muntingh Napjus sedang berpose bersama para Karaeng dan anggota Dewan Adat (Bate Salapang) Kesultanan Gowa saat berkunjung ke Istana Balla Lompoa.

Karaeng adalah salah satu gelar kebangsawanan di Sulawesi Selatan. Jika diikuti dengan nama daerah, seperti Bontonompo (Karaeng Bontonompo) atau Galesong (Karaeng Galesong), maka ia adalah pemimpin atau bangsawan di wilayah tersebut.

Raja Gowa ke-35, I Mangimangi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo, memerintah dari tahun 1936 hingga 1946. Perintah pendirian Istana Balla Lompoa diterbitkan pada masa pemerintahannya.

Lebih jauh, dia turut mendukung Deklarasi Jongaya 15 Oktober 1945, di mana raja-raja dan bangsawan seluruh Sulsel menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia, dengan mengutus putranya yakni Andi Idjo Karaeng Lalolang.

Sementara itu, berdiri paling kanan adalah Gubernur Sulawesi dekade 1930-an yakni G.A. Bosselaar. Tak ada riwayat terperinci tentang Bosselaar. Namun sebuah catatan Hndia-Belanda menyebut ia pernah menjadi kontrolir di Sulawesi Utara (1920-1924) serta asisten residen di Flores.

Jika berdasarkan data yang tersedia, dua foto I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo ini adalah saat ia dilantik sebagai Raja Gowa ke-35, dengan gelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin.

Menurut kebiasaan turun temurun, salah satu prosesi pelantikan Raja Gowa adalah yang bersangkutan harus berdiri di atas sebuah batu sakral yang disebut Batu Pallantikang. Batu saksi bisu tersebut berada di Bukit Tamalate, masuk dalam Kompleks Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu.

Selain itu, raja yang dilantik harus mengenakan dua benda pusaka kerajaan yakni Mahkota Salokoa dan Pedang Sudanga.

Gambar di atas adalah prosesi penandatanganan Deklarasi Pendek (Korte Vorklaring) antara Andi Idjo Karaeng Lalolang (berdiri) dengan perwakilan NICA-Belanda untuk Sulawesi Selatan yakni Dr. Lion Lachet (duduk, paling kiri).

Diteken pada 5 September 1946, Korte Vorklaring ini adalah kesepakatan bahwa Andi Idjo Karaeng Lalolang, menjadi Raja Gowa ke-36, mengganti sang ayah, I Mangimangi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo, yang baru saja mangkat.

Andi Idjo baru benar-benar dilantik sebagai Sultan Gowa pada 25 April 1947. Kelak, dia memainkan peran penting dalam konflik unitaris versus federalis setelah Negara Indonesia Timur (NIT) berdiri pada 24 Desember 1946. Andi Idjo berdiri di kubu kelompok unitaris, dan menyatakan Sulawesi Selatan lepas dari NIT pada 26 April 1950.