7 Fakta Demokrasi, Sistem Politik Paling Banyak Dianut di Dunia

Kota Athena di Yunani merupakan leluhur kelahiran sistem demokrasi. Sebagaimana dilansir History.com, pada tahun 507 SM, pemimpin Athena saat itu, Cleisthenes memperkenalkan sistem reformasi politik yang disebutnya demokratia, atau "pemerintahan oleh rakyat" (dari demos, "rakyat", dan kratos, "kekuasaan"). Pemerintahan yang dibentuk Cleisthenes tersebut merupakan sistem demokrasi pertama yang dikenal di dunia. Demokrasi dijalankan oleh penduduk yang disebut “warga negara.” Namun warga negara ini tidak mencakup wanita, budak, orang asing maupun pria di bawah 30 tahun.

Corak demokrasi yang dijalankan di Athena bersifat langsung. Setiap warga negara dapat memberikan suaranya dalam suatu keputusan penting tanpa melalui suara perwakilan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat komposisi dan jumlah warga negara Athena saat itu tidak lebih dari 5000 orang laki-laki.

Sistem demokrasi yang dijalankan Athena merupakan suatu terobosan besar dalam sejarah politik. Hal itulah yang dibangga-banggakan Yunani selama berabad-abad dan memandang tanah mereka sebagai tanah orang-orang merdeka. Kebanggaan mereka cukup beralasan, karena pada saat yang sama, hampir seluruh belahan bumi menerapkan sistem monarkhi ataupun tirani. Persia, yang merupakan saingan maupun ancaman bagi kedaulatan negara-negara federasi Yunani, menempatkan seorang Kaisar yang membawahi raja-raja atau pangeran-pangeran lokal.

Selama berabad-abad, dunia dikuasai oleh sistem pemerintahan monarki yang sangat membatasi suara rakyat, bahkan sampai pada abad kemunculan renaissance dan zaman pencerahan pun, hampir seluruh negara yang ada di dunia dipimpin oleh kekusaan mutlak sang raja ataupun kaisar.

Di Tiongkok, sejak Kaisar Shih Huang Ti  bertakhta pada tahun 246 SM, ia menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat. Ia sendiri membawahi puluhan pejabat lain yang berlaku sebagai gubernur, bupati dan tuan tanah. Sistem itu berlaku sampai sistem dinasti tumbang di Tiongkok pada tahun 1912.

Pada sistem monarkhi, sang pemimpin memiliki kekuasaan yang mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Kata-katanya adalah undang-undang yang mengikat siapa saja. Hal itu diakui sebagai peraturan yang harus ditaati tanpa suara penentangan. Di Prancis puncak hegemoni seorang raja terdapat dalam diri Louis XIV yang mengatakan: L’etaat Cest Moi (negara adalah saya).

Dengan sistem seperti ini sangat riskan terjadi penyalahgunaan wewenang. Negara berjalan sesuai kehendak raja, dan kehendak raja seringkali menyakiti hati mayoritas rakyat. Dalam monarkhi absolut, tidak terdapat suara konsultatif yang dapat membatalkan atau pun mengubah kata-kata sang raja. Memang para raja memiliki dewan penasehat. Tetapi suara mereka bersifat konsultatif belaka. Keputusan final tetap berada di tangan raja

Jika dilihat dari kehadiran konstitusi yang secara resmi menjamin demokrasi, maka negara modern pertama yang menerapkan demokrasi  adalah Republik Krosika, yang menurut Wikipedia.org, menempatkan konstitusi republik pada tahun 1755 dan menyatakan kemerdekaan dari Genoa. Konstitusi itu juga menjamin suara dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Sayang, aneksasi Prancis atas Krosika mengakhiri riwayat negara demokratis itu pada tahun 1770.

Negara modern tertua yang menerapkan demokrasi dalam arti sebenarnya (dengan kehadiran trias politica) dan masih eksis sampai hari ini adalah Amerika Serikat. Ketika negara itu memilih George Washington sebagai pemimpin mereka pada tahun 1788, para bapa bangsa Amerika tidak memilih salah satu gelar pemimpin bangsa yang sudah ada seperti raja, pangeran, ataupun kaisar, tetapi Presiden. George Washington merupakan pemimpin negara pertama dalam sejarah yang menggunakan gelar Presiden, dan dipilih secara demokratis.

Di masa modern, demokrasi dipelopori secara teoretis di Eropa oleh filsuf seperti JJ. Roseau, Montesqieu dan John Locke. Mereka juga sudah memikirkan mengenai pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, yudakatif dan legislatif. Sayangnya, tak ada satu negara pun yang secara praktis menjalankan ajaran atau teori-teori demokrasi itu di Eropa. Baik Inggris sebagai negara induk AS dan Eropa daratan sebagai induk ideologi Barat, semuanya adalah negara monarkhi, tinggallah ajaran ini bersifat teori belaka, sampai Amerika serikat mewujudkannya pada tahun 1778.

India dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Negara ini memiliki penduduk terbanyak kedua di dunia, namun dikenal sebagai negara demokratis terbesar di dunia karena Tiongkok tidak menggunakan sistem demokrasi dan bersifat tertutup.

Dilansir laman Hitc.com, dengan populasi lebih dari 1,3 miliar orang – dan terus bertambah – India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, dan negara terbesar kedua di planet ini setelah China. Pada pemilihan umum 2014 – yang terbesar di dunia, BJP Narendra Modi memenangkan kursi terbanyak dan kemudian membentuk pemerintahan.

Di masa kini hampir tidak ada negara yang menerapkan sistem monarkhi absolut lagi. Tercatat oleh Wikipedia.org, monarki absolut hanya meliputi 6 negara saja: Brunei, Eswatini, Oman, Arab Saudi, Kota Vatikan, dan masing-masing emirat yang membentuk Uni Emirat Arab.

Sampai hari ini, kedudukan dan arti penting demokrasi telah diterapkan oleh mayoritas negara di dunia, bahkan diadopsi pula oleh negra-negara monarkhi kolonial seperti Inggris, Spanyol, Belanda dan Jepang. Negara-negara ini memodifikasi bentuk pemerintahannya dengan menggunakan parlemen. Kekuasaan raja kemudian dibatasi dan setiap keputusan praktis ada di tangan parlemen yang demokratis. Kesimpulannya, pada masa kini demokrasi tidak hanya dijalankan dalam pemerintahan negara republik tetapi juga negara monarkhi. Pemerintahan yang demokratis bahkan menjadi salah satu indikator negara maju.

Secara teknis demokrasi memiliki kelemahan yang cukup berbahaya jika tidak disikapi dengan baik. Sistem penggunaan keputusan berdasarkan suara terbanyak akan menjadi sia-sia dan justru merusak kepentingan umum, ketika orang-orang yang menggunakan suara mereka tidak tahu menahu cara menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya.

Filsuf sekelas Plato menyadari hal ini dan mengkritik keras sistem demokrasi. Dikutip dari Medium.com, Plato mengumpamakan demokrasi seperti awak kapal yang memilih kapten mereka. Awak kapal dapat saja salah memilih kapten kapal karena kedekatan mereka, atau karena terpengaruh penampilan fisik yang gagah. Padahal kualitas yang sangat diperlukan dari seorang kapten adalah pengetahuan navigasi. Dalam konteks polis Athena saat itu, Keputusan atau pilihan para filsuf yang sangat berkualitas (karena telah melewati pertimbangan yang matang dan berimbang) dapat dikalahkan atau lebih tepatnya dirusakkan oleh pilihan atau keputusan seribu orang tak berpendidikan yang gampang disuap dengan uang.

Bagaimanapun, demokrasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terbaik, terutama karena ia menempatkan setiap manusia setara bukan karena kemampuan berpikirnya, atau pun status sosialnya. Demokrasi menempatkan setiap individu setara karena martabatnya dan kebebasan moralnya sebagai manusia.

Keberhasilan menjalankan demokrasi secara murni dan efektif hanya terjadi jika pelaku utama demokrasi, yakni rakyat sendiri telah siap. Maksudnya adalah bahwa mereka telah cukup terdidik dan memiliki kemandirian dalam memilih. Para pelaku demokrasi yang mudah disuap dan tertipu oleh berita-berita hoaks justru akan merusak wajah demokrasi.