Alasan Kenapa Makassar Juga Disebut Ujung Pandang

Dalam buku Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makasar, 1900-1950 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), Wali Kota Makassar saat itu, Kol. H. Muhammad Daeng Patompo mengaku bahwa perubahan ini sebagai imbas dari perluasan wilayah. Tentu saja pesatnya perkembangan penduduk dan ekonomi jadi faktor utama keputusan tersebut.

Jika awalnya hanya memiliki luas 21 kilometer persegi, Makassar kemudian "membuncit" menjadi 115,87 kilometer persegi. Sebanyak 11 kecamatan dan lebih dari 700 ribu penduduk pun tergabung ke dalam Kota Makassar. Wilayah tambahan seluas 94 kilometer persegi, dulunya menjadi milik Kabupaten Gowa, Maros serta Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

Lantas kenapa nama kota ini harus diubah? Daeng Patompo berkilah ini sebagai kompromi dengan petinggi daerah yang sebagian wilayahnya diadopsi. Dalam buku Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti (Yayasan Losari, 2001), diketahui bahwa Bupati Maros Letkol H. Muhammad Kasim Daeng Marala, dan Bupati Gowa Kolonel K.S. Mas’ud, menentang keras rencana perluasan tersebut.

Beruntung, sikap keras dari dua pemimpin wilayah tetangga bisa diredam. Pangkowilhan III Letjen TNI Kemal Idris turun langsung sebagai penengah. Kesepakatan pun dicapai. Sebagian wilayah akan diberi, dengan catatan nama Makassar harus diganti.

Di sisi lain, DPRD Makassar saat itu menyebut bahwa Makassar dianggap tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota Daerah Tingkat I atas beberapa pertimbangan. Salah satunya, Makassar dianggap merujuk pada nama etnis yang menggunakan bahasa Makassar dan rumpun turunannya.

Nama Ujung Pandang berasal dari salah satu nama benteng milik Gowa-Tallo yang didirikan pada tahun 1595. Mengingat reputasi kesultanan itu sebagai salah satu tujuan perniagaan, maka pemukiman pun tumbuh di sekitar benteng tersebut.

Pemukimnya datang dari berbagai tempat. Mulai dari Jawa, Gujarat (India), Tiongkok hingga Eropa. Lama-kelamaan, wilayah perkampungan pun meluas.

Benteng Ujung Pandang diserahkan pada VOC sebagai salah satu poin Perjanjian Bungaya tahun 1667. Kini basis pertahanan penting tersebut dikenal sebagai Fort Rotterdam, diambil dari nama kota kelahiran pemimpin militer VOC dalam Perang Makassar, Laksamana Cornelis Speelman.

Mendiang sejarawan Hamzah Daeng Mangemba, berpendapat bahwa wilayah Ujung Pandang (atau "Jumpandang" menurut penyebutan orang Makassar) adalah suatu jazirah tanah yang menjorok ke laut. Wilayah pesisir tersebut ditumbuhi oleh semak, pepohonan serta dedaunan pandan. Nah, pandan dilafalkan sebagai "pandang", sesuai dengan sistem fonetis bahasa Makassar.

Ternyata, pro-kontra muncul seiring perubahan nama. Syarif Saleh, dalam artikel berjudul "Mengapa Perlu Dirobah Nama Makassar Menjadi Ujung Pandang" (Harian Berita Buana, 15 Januari 1976), menyebut kubu pendukung berpendapat langkah ini sudah tepat berdasarkan fakta historis.

"Memang nama wilayah yang bernama Makassar itu dulu-dulunya adalah Ujung Pandang. Jadi ini hanya sekadar mengembalikan nama aslinya," tulisnya. Sementara, Daeng Mangemba mengemukakan orang-orang sejak dulu lebih sering merujuk wilayah Ujung Pandang dengan sebutan Makassar.

Menelaah sisi historis, Makassar lebih sering muncul dalam manuskrip kuno. Salah satunya yakni kitab Negarakertagama (1365) karya Mpu Prapanca. Beberapa catatan Eropa tulis menulis Makassar alih-alih Ujung Pandang, termasuk dalam catatan milik Cornelis Speelman dari tahun 1666. Baik VOC, masa kolonial Hindia-Belanda dan rezim pendudukan Jepang turut memakai nama tersebut.

Dugaan motif politik turut mengemuka. "Adapula yang menganggap demikian. Makassar adalah nama suku, sementara penduduk Kota Makassar tidak semuanya bersuku Makassar," tutur Bahri, sejarawan Universitas Negeri Makassar, pada IDN Times Jumat (4/9/2020).

Seiring waktu, sikap menentang PP No. 51 Tahun 1971 kian meruncing. Protes datang dari kalangan akademisi, budayawan dan sejarawan. Bentuknya mulai dari petisi, simposium hingga seminar yang digagas oleh beberapa tokoh seperti Andi Zainal Abidin Farid, Mattulada serta Daeng Mangemba.

Serangkaian protes disuarakan pada tahun-tahun pertama nama Ujung Pandang dipakai. Kendati demikian, pemerintah Kota Madya Makassar tetap pada sikap kukuh mempertahankan keputusan. Tahun berganti, dan suara-suara menentang tak kunjung surut. Titik terang baru ditemui setelah Orde Baru tumbang.

Tepat pada 9 November 2000, Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000, memutuskan nama Makassar kembali dipakai. Sayang, tak semua pentolan gerakan protes bisa menyaksikan momen tersebut. Mattulada, guru besar Fakultas Sejarah Universitas Hasanuddin, wafat pada 10 Oktober 2000, sebulan sebelum Perda No. 1 terbit.

Selain itu, suara masyarakat didengar oleh wakil rakyat. "Dalam konsideran itu, sangat jelas gejolak keinginan masyarakat Makassar, didukung oleh legislatif, untuk mengembalikan nama atau identitas Kota Makassar, sebagai lambang kejayaan yang bersejarah, bagi masyarakat Makassar khususnya dan Sulsel pada umumnya," ucap Bahri.

Kritik dan penentangan secara eksplisit atas masalah ini, seolah menjadi ejawantah dari makna Makassar, yang berarti "menampakkan diri atau bersifat terbuka".

Meski kembali bernama Makassar sejak akhir 2000, kode penerbangan untuk ibu kota Sulsel masih memakai Ujung Pandang (UPG) hingga sekarang.