Akademisi Unhas Deklarasi Ingatkan Jokowi Tetap di Koridor Demokrasi
Jokowi dinilai memicu turbulensi politik dan demokrasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen Unhas juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait iklim demokrasi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Petisi itu dibacakan dalam deklarasi bertajuk 'Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi'.
Petisi itu dibacakan oleh Prof Triyatni Martosenjoyo selaku anggota Dewan Profesor Unhas yang didampingi beberapa guru besar lainnya. Pembacaan petisi itu berlangsung di halaman depan gedung rektorat kampus tersebut, Jumat (2/2/2024).
Petisi akademisi Unhas dibuat setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden RI (Pilpres) 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional.
1. Isi petisi dalam deklarasi Unhas Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi
Para guru besar ini mengingatkan agar Presiden Jokowi senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
"Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," kata Prof Triyatni saat membacakan isi petisi tersebut.
Kemudian, mereka juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
"Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian isi petisi tersebut.