Ekspansi ke Sulsel, Modalku Ingin Bantu Pelaku UMKM Mengakses Dana
Targetkan penyaluran pinjaman Rp20 miliar di tahun 2022
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Berdasarkan data, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mencapai 1,5 juta. Hal tersebut dianggap sudah cukup bagi platform pendanaan digital (financial technology) Modalku untuk melebarkan sayap ke Tanah Daeng.
Arthur Adisusanto, Head of Growth Modalku, menyatakan bahwa langkah ekspansi ini bertujuan mendukung pertumbuhan UMKM berbadan usaha lewat akses modal yang lebih mudah. Terlebih beberapa sektor ekonomi seperti pariwisata, pertanian dan peternakan menjanjikan potensi yang besar.
"Kami juga sangat terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai partner yang memiliki customer base di Makassar agar dapat mencapai target penyaluran pinjaman sebesar Rp20 miliar selama tahun 2022," ujar Arthur dalam sesi jumpa pers di Makassar pada Kamis siang (7/7/2022).
1. Pinjaman modal hasil urun dana bisa digunakan oleh para pelaku UMKM di Sulsel
Platform yang sudah berdiri sejak 2016 tersebut dapat memanfaatkan dua fitur yang ditawarkan. Pertama adalah Payables Financing, fasilitas pinjaman yang dapat digunakan untuk pembayaran tagihan atas barang atau jasa kepada supplier daring dan luring. Kedua yakni Invoice Financing, pinjaman jangka pendek untuk membiayai invoice dari peminjam ke pembeli.
Arthur turut menjelaskan bahwa para pelaku UMKM dapat memanfaatkan pinjaman modal hasil urun dana (crowdfunding) hingga Rp2 miliar dengan tenor mulai dari 1 hingga 12 bulan. Sama seperti fintech lainnya, pengajuannya cukup mudah dengan berkas-berkas persyaratan. Tapi yang jadi hal yang menarik, Modalku menyediakan opsi restrukturisasi jika peminjam sudah menunjukkan tanda kesulitan membayar cicilan.
"Kita punya opsi restrukturisasi, di mana kita akan memperpanjang masa pembayaran cicilan plus bunga, tanpa menambah lagi biaya apapun. Contohnya, jika ada peminjam sudah 90 hari tak membayar, kita akan meninjau ulang dan memberi kebijakan ini. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kemampuan finansial si peminjam," jelas Arthur.