Cerita Transpuan di Makassar, KTP, dan Akses Layanan Pemerintah
Ilustrasi KTP Elektronik (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia dua tahun terakhir, berdampak ke semua sektor pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Mulai dari transportasi, ekonomi hingga pelayanan kesehatan.
Di Kota Makassar, proses pelayanan publik bagi transgender terkesan sulit karena untuk mengurus segala sesuatu dibutuhkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi itulah yang dirasakan Dewi, seorang transpuan yang berprofesi sebagai penata rias di sebuah salon.
"Sebelum saya punya KTP, akses saya sangat sulit apalagi di saat ingin bepergian. Terutama untuk akses kesehatan di masa pandemi," kata Dewi saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (11/9/2021) malam.
1. Sebelum punya KTP, Dewi pakai KK untuk urus segala sesuatu
.jpg)
Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)Dewi menuturkan, sebelum memiliki KTP, dia hanya menggunakan kartu keluarga (KK) untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah. Namun, kata Dewi, KK bukan jaminan pengurusan layanan publik bisa tuntas dalam waktu singkat dibandingkan dengan KTP. Sebab, sebagian orang masih mempersoalkan ekspresi gender dari pemilik KTP.
"Perbedaan sebelum punya KTP mungkin lebih was-was ketika ingin melakukan sesuatu. Tapi setelah memiliki KTP semua hal yang berhubungan dengan identitas saya lebih mudah khususnya terkait akses kesehatan," jelasnya.
2. Punya KTP cukup memudahkan berbagai urusan pelayanan publik
Ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)Sederet pengalaman itulah yang membuat Dewi berkeinginan membuat identitas diri. Dewi bilang, dia telah mengurus KTP pada Oktober 2020 lalu. Dia pun bersyukur sudah memiliki kartu identitas yang menjadi syarat agar bisa mengakses berbagai pelayanan publik.
"Kurang lebih 4 bulan saya sudah buat KTP. Alhamdulillah untuk kesulitan sendiri tidak ada," imbuhnya.
Baca Juga: Curhat Transpuan Depok Hidup Berpindah-pindah karena Dikucilkan Warga
3. KTP digunakan sesuai kebutuhan
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaBagi Dewi yang berprofesi sebagai penata rias, KTP sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Kartu itu dia pakai hanya untuk mengurus hal lain yang menjadi haknya sebagai warga negara. Antara lain, bantuan sosial hingga asuransi kesehatan.
"Saya sendiri kerja disalon untuk penggunaan KTP sendiri tidak diprioritaskan. Lebih ke akses kesehatan dan untuk bantun sosial," ucapnya.
Dewi menambahkan, meski telah memiliki kartu identitas, bukan berarti dia bebas untuk melakukan berbagai hal seperti orang lain. Kadang kala, kata dia, masih ada saja hambatan yang dihadapinya. "Kesulitannya mungkin terkait ekonomi sih dan psikologis," imbuhnya.
Baca Juga: Bisakah Transpuan Alami Menstruasi?
