2. Bencana ekologis akibat kerusakan tutupan hutan di kawasan DAS 24 kabupaten dan kota di Sulsel

Ilustrasi aliran sungai. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Dampak bencana ekologis yang ditimbulkan karena kerusakan hutan di daerah aliran sungai, jelas Amin, sudah dialami 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Mulai dari bencana banjir rob hingga tanah longsor. Tak hanya kawasan DAS, daerah pesisir pun rusak karena masifnya proyek pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

Ancaman bencana lain yang sudah sekian lama terjadi, kata Amin, adalah kekeringan di wilayah pesisir. Dia mencontohkan di Kota Makassar, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, harus tiap hari mengantre air bersih pada musim kemarau.

"Sudah pasti kondisi ini akan parah ke depan," jelasnya.

WALHI juga mencatat, sepanjang 2021, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban akibat kerusakan lingkungan. Selain korban jiwa, dampak lain yang ditimbulkan adalah rusaknya fasilitas umum dan lahan pertanian. Seperti sawah, kebun, rumah, tambak, hewan ternak, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas lain seperti jembatan.

Baca Juga: 3 Penyebab Utama Banjir di Makassar Menurut WALHI Sulsel

3. Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Kampanye WALHI Sulsel di hari lingkungan hidup internasional. IDN Times/Sahrul Ramadan

Situasi kerusakan lingkungan dikhawatirkan akan semakin parah bila pemerintah tidak kunjung mencari solusi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan. 

"Jangan karena setiap musibah bencana kirim bantuan daan segala macam, bukan itu yang mendasar yang masyarakat butuhkan, tapi solusi," imbuh Amin.

WALHI Sulsel pun merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah agar bencana alam bisa berkurang karena dampak kerusakan lingkungan. Desakan itu tertuang dalam tujuh poin, yaitu;

1. Pemerintah didesak untuk meninjau ulang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362 Tahun 2019, tentang Penetapan Kawasan Hutan Sulsel;
2. Revisi Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Sulsel, dan hapus alokasi ruang reklamasi dan tambang pasir laut;
3. Mendesak penghapusan alokasi ruang tambang dan Ranperda Rencatan Tata Ruang dan Wilayah Sulsel. Serta, desakan untuk mengusut kebijakan pelepasan kawasan hutan di Sulsel untuk kepentingan bisnis;
4. Lindungi masyarakat, nelayan dan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulsel.
5. Cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang dalam kawasan hutan;
6. Reforestasi DAS di Sulsel;
7. Tindak pengusaha atau perusahaan yang mencemari lingkungan dan mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup.

Kerusakan ekologis, khususnya akibat deforestasi seperti yang terjadi di Sulsel, secara langsung berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Salah satu dampak utama dari deforestasi adalah terjadinya penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gases yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah radiative forcing. Ada empat gas rumah kaca utama yang berkontribusi dalam proses tersebut, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O) dan klorofluorokarbon (CFCs). Pemanasan global tersebut berpotensi untuk mendatangkan bencana yang sangat membahayakan. Diprediksikan
bahwa pemanasan global yang terus bertambah akan dapat menyebabkan perubahan pola produksi pertanian global, mencairnya es di kutub Artic dan Antartic,
peningkatan suhu air laut dan peningkatan permukaan air laut yang dapat mengancam kehidupan di berbagai pantai di dunia (Humphreys 1996).

Baca Juga: WALHI Sulsel Ungkap Dampak Ekologi Rusaknya Hutan di Torut