Walhi Siap Penuhi Tantangan Danny Pomanto soal Data Banjir Makassar
Sejumlah warga terpaksa mendorong motor yang mogok saat banjir di jalan Pendidikan Raya Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin siap memaparkan langsung kritik dan data terkait banjir Kota Makassar di hadapan Wali Kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Amin merespons komentar Danny yang meminta kritik disertai data serta disampaikan lewat diskusi langsung. Sebelumnya Amin menyampaikan bahwa alih fungsi kawasan hijau jadi penyebab banjir di Makassar, dan itu jadi tanggung jawab wali kota dan gubernur.
"Sejatinya Walhi senang karena diundang dan berdiskusi langsung dengan Walikota atau Gubernur tentang persoalan banjir kemarin. Kami akan datang ketika diminta untuk datang dan membawa data soal banjir," ucap Amin, Jumat (17/2/2023).
Baca Juga: Banjir Makassar, LBH: Warga Bisa Gugat Pemkot-Pemprov ke Pengadilan
1. Amin janji bawa data soal banjir saat ketemu Danny
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin - Sahrul Ramadan/IDN TimesAmin menyatakan, jika Wali Kota mengundang, dia siap datang dengan membawa data sebagai dasar dan rujukan kritik tentang banjir. Dia bersikukuh bahwa Danny dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman harus bertanggung jawab atas bencana berulang.
"Kami akan sampaikan pendapat kami dan data-data mengenai banjir yang terjadi di Makassar. Walhi adalah lembaga publik walaupun bukan instansi pemerintah tapi dioperasikan oleh publik dan seluruh data dan informasi serta kajian Walhi itu milik publik, jadi kami akan bawa itu," ujar Amin.
2. Walhi sebut alasan pemerintah tiap tahun sama
Kondisi rumah yang terendam banjir di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/12/2022). ANTARA FOTO/Abriawan AbheTiga tahun terakhi, kata Amin, intensitas banjir di Makassar terus naik, dan terkesan dibiarkan berlarut-larut. Seperti banjir yang terjadi tahun 2021, pihak pemerintah mengklaim bahwa itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan kenaikan air laut.
"Tentu kita tidak mau alasan itu kita dengar tiap tahun dari pemerintah, seakan-akan ini air pasang laut dan curah hujan yang tinggi terus dijadikan alasan. Sementara kita ini manusia yang punya akal tentunya harus mencari cara bagaimana agar persoalan itu bisa diurai, ya salah satu harus buat kebijakan, mitigasi juga," kata Amin.
Menurut Amin, mitigasi tidak sekadar memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum datang hujan. Melainkan juga mengatasi banjir yang terus melanda setiap musim hujan.
"Kami tentunya akan tunjukan data seperti lahan resapan di Makassar dari ekspansi bisnis properti yang nyata," Amin melanjutkan.
3. Danny minta Walhi bawa data dan diskusi langsung
Wali Kota Makassar Danny Pomanto. IDN Times/Sahrul RamadanSebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Sulsel, Muhammad Amin menminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyusun program mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.
"Pemerintah Andi Sudirman harus belajar untuk berhenti melanjutkan reklamasi di Laelae, karena dampaknya bisa lebih besar. Untuk ruang terbuka hijau kita meminta kepada pemerintah Danny Pomanto untuk berani melakukan moratorium perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti," ungkap Amin.
Amin menilai, alih fungsi kawasan hijau menjadi kawasan perumahan komersial di Makassar memicu banjir besar. Selain itu, sistem drainase yang disebut buruk memperparah bencana di Makassar.
"Penyebab utama karena ruang terbuka hijau di Makassar sudah mulai menurun sangat signifikan, kemudian drainase kita sangat buruk sekali dan ditambah lagi di pesisir kita ditimbun, direklamasi. Sehingga saat banjir seperti kemarin," ungkap Amin.
Merespons pandangan Walhi Sulsel, Danny Pomanto meminta organisasi lingkungan hidup tersebut menunjukkan bukti adanya dampak alih fungsi kawasan hijau menjadi perumahan terhadap banjir di Makassar. Begitu juga dengan reklamasi Pantai Losari yang dinilai memicu banjir besar.
"Bagusnya dengan Walhi langsung (bertemu), supaya jelas dan tidak bias. Sebaiknya diskusi langsung dan bawa data," kata Danny.
Baca Juga: Makassar Bakal Bentuk Ekosistem Penanganan Limbah Elektronik
