Wilayah Kepulauan di Kota Makassar Rawan Banjir Rob

Banjir rob jadi ancaman serius wilayah kepulauan di Makassar

Makassar, IDN Times - Makassar merupakan salah satu kota yang langganan banjir rob, khususnya di daerah pesisir. Pada akhir Desember 2021 lalu, banjir sempat menggenangi wilayah pesisir Kota Makassar bersamaan dengan hujan deras dan cuaca ekstrem.

Kejadian banjir rob dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Hal ini diamini pula oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin.

Namun menurut Hendra, wilayah yang paling terdampak banjir rob justru adalah wilayah kepulauan lepas pantai di sekitar perairan Makassar. Sebut saja Pulau Kodingareng dan Pulau Barrang Caddi yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sangkarrang.

"Kota Makassar berdampak di daerah pesisirnya, tapi itu lebih berdampak lagi kepada pulau-pulau yang ada di luar karena pasti yang duluan terdampak dan dampaknya akan sangat besar," kata Hendra ketika diwawancarai IDN Times, Rabu (3/8/2022).

1. Dampak perubahan iklim dan pembangunan

Wilayah Kepulauan di Kota Makassar Rawan Banjir RobIlustrasi gelombang tinggi (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Menurut Hendra, faktor penyebab utama dari banjir rob di Makassar dipengaruhi perubahan iklim yang terjadi secara global. Hal ini dapat terlihat dari gelombang pasang yang tidak biasa. 

"Seperti contoh, kemarin dampak dari La Nina. Gelombang begitu tinggi, intensitas hujan yang begitu tinggi pula dan berlangsung cukup lama. Ini saja musim kemarau kan masih ada dampak La Nina," kata Hendra.

Selain itu, faktor lain yang juga menambah banjir kian parah yaitu dampak perubahan iklim.  

"Jadi hal paling penyebab utama jika terjadi banjir rob itu adalah iklim. Di samping itu kalau daerah perkotaan, mungkin saja faktor pembangunan dan itu pasti akan berdampak," kata Hendra. 

2. Kendala anggaran untuk alat pengaman pantai

Wilayah Kepulauan di Kota Makassar Rawan Banjir RobIlustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD telah berupaya untuk meminimalisasi dampak banjir rob. Hendra mengatakan pihaknya tak lupa mengidentifikasi aset-aset untuk mencegah terjadinya gelombang pasang air laut. 

Di perairan Makassar, pemerintah kota memasang alat pengaman pantai atau pemecah ombak di pulau-pulau terluar Kota Makassar. Alat-alat itu dibangun sekitar tahun 1980-an meski ada juga yang dikerjakan tahun 2017 

"Tapi kita tidak tahu, panjang pesisir pantai kita itu begitu luas sehingga pengaman pantai ini perlu juga dibangun sesuai dengan posisi, kondisi dan panjang daerah pesisir itu sendiri," imbuhnya.

Sayangnya kondisi alat pemecah ombak sudah jauh dari kata layak. Kondisinya tinggal batu yang berserakan sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya abrasi di beberapa pulau, terutama di Kodingareng dan Barrang Caddi.

Belum lagi, biaya membuat alat pemecah ombak atau pengaman pantai tidak murah. Hendra menyebutkan bahwa pengadaan alat itu butuh belasan hingga puluhan miliar rupiah. 

"Oleh sebab itu, kami mencoba melihat akses penganggaran yang tidak bergantung kepada APBD. Kita baru keluar dari masa pandemik, APBD kita baru saja recovery untuk PAD. Jadi kita coba membuka akses-akse baru seperti komunikasi dengan BNPB," kata Hendra.

Baca Juga: Perempuan Pulau Kodingareng Membentuk Organisasi untuk Perjuangkan Hak

3. Mengedukasi masyarakat agar lebih sadar bencana

Wilayah Kepulauan di Kota Makassar Rawan Banjir RobIlustrasi banjir (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Untuk saat ini, upaya jangka pendek yang bisa dimaksimalkan untuk mengurangi dampak banjir rob yaitu sosialisasi kepada masyarakat pesisir utamanya mengenai lingkungan hingga kondisi alam yang berubah-ubah. 

"Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana. Siapa yang dihubungi. Pencegahan atau pengurangan risiko bencana dari kita menyiapkan personil jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti evakuasi dan lain-lain," kata Hendra.

Hendra juga mengimbau masyarakat hanya mengakses informasi soal alam dari kanal resmi seperti BMKG. Dia juga menekankan penyadaran kepada masyarakat tidak bisa satu kali dan berhenti. 

"Kegiatan kami stimultan, terukur, dan bertahap. Itu tidak bisa satu kali. Itu harus dilakukan secara periodik kepada masyarakat supaya timbul rasa sadar bagi masyarakat terhadap kondisi lingkungannya," kata Hendra.

Baca Juga: Solusi Banjir Makassar ala Danny: Rumah Rawan Banjir Dibuat 2 Lantai

Topik:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya