Staf Kepresidenan Geram soal Lahan Kereta Api Sulsel Tak Kunjung Kelar
Rel Kereta Api Trans Sulawesi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Deputi I Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyoroti soal lambannya pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar-Parepare. Pasalnya, masalah ini sudah sangat berlarut-larut, khususnya di daerah Pangkep dan Maros.
Hal ini disampaikan oleh Febry saat rapat koordinasi tentang pembangunan proyek strategis nasional Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/2/2021). Dia menilai, akar permasalahan dari hal tersebut karena kurangnya koordinasi.
"Terlalu lama masalah lahan ini. Saya paham masalah ini bisa diselesaikan jika koordinasi jalan, tapi ini tidak. Kacau semua, bagaimana mau membuat target jika kondisinya seperti ini," geram Febry.
1. Kerja sama dengan kantor pertanahan harus didorong
Ilustrasi jalur kereta api (IDN Times/Dwi Agustiar)Febry sangat menyayangkan berlarutnya masalah pembebasan lahan ini. Dia pun mendesak semua pihak terkait untuk terlibat dalam masalah ini, tak terkecuali TNI/Polri.
Hasil rapat koordinasi hari ini, kata dia, akan diputuskan kembali pada 22 Februari nanti. Dia ingin tidak ada lagi yang membahas masalah tapi lebih kepada bagaimana mencari solusi, apa aksi dan kapan dilaksanakan.
"Nanti kita ceklis semua dengan sangat mendetail sehingga kerja sama yang sangat serius dengan kantor-kantor pertanahan di kabupaten atau pun provinsi harus didorong dengan baik. Karena anggaran sudah tersedia tinggal bagaimana daerah manfaatkan itu," tegas Febry.
2. Pembebasan lahan harus selesai Maret 2021
ANTARA FOTO/Abriawan AbhePembebasan lahan pembangunan rel kereta api tersebut, kata Febry, sudah harus selesai pada Maret 2021 mendatang. Febry menegaskan Kereta Api Trans Sulawesi itu harus tuntas sampai Makassar saat itu.
"Kita dorong supaya 2023 prosesnya sudah selesai semua. Prinsipnya adalah, sebuah program ketika masuk PSN, harus selesai sebelum Presiden Jokowi turun dari jabatannya. 2024 harus selesai semua. Dalam konteks itu kita dorong, kereta api Makassar-Parepare harus selesai sebelum itu," kata Febry.
Namun jika pembebasan lahan itu tidak tuntas, kata Febry, maka tidak ada proses mundur atau pembatalan proyek. Untuk itu, dia menekankan ke seluruh pihak terkait agar optimis proyek ini bisa rampung sesuai target.
"Kita dorong. Kita belajar optimis. Ini bisa kelar dan atas perintah Presiden. Makanya kami di sini datang langsung dan bertanggung jawab melihat proses pembebasan lahan," katanya.
Baca Juga: Pemprov Desak Pemkab Maros Tuntaskan Persoalan Lahan Proyek Kereta Api
3. Status terakhir untuk pengadaan lahan
ANTARA FOTO/Sahrul Manda TikupadangProyek pembangunan rel Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar-Parepare ini dimulai sejak Agustus 2014. Proyek ini dibangun dengan panjang lintasan 142 kilometer dan 16 stasiun. Investasinya sebesar Rp8,25 triliun untuk empat segmen, yakni segmen B Pallanro-Takkalasi, Segmen C Takkalasi-Tanete Rilau, Segmen D Tanete Rilau-Mandai, Maros dan Pangkep, serta lintas cabang.
Pembangunan jalur kereta api tersebut dibangun di atas 7.113 bidang lahan dengan target operasi 2021 untuk wilayah Pallanroe-Tanete Rilau dan Garongkong-Tonasa.
Status terakhir pembangunan rel tersebut untuk pengadaan lahan dan konstruksi segmen B sepanjang 26,1 kilometer dan segmen C 16,1 kilometer semua sudah 100 persen.
Untuk akses Tonada 9,7 kilometer baru rampung tahun 2021 ini, termasuk segmen A Soreang-Pallanroe sepanjang 23 kilometer baru rampung 2023. Sementara untuk akses garongkong sepanjang 4,7 kilometer lahan 100 persen konstruksi 70 persen.
Baca Juga: Proyek Jalur Kereta Api Sulsel Terkendala Anggaran Pembebasan Lahan
