KPU Makassar Siap Lanjutkan Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan siap untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang sempat tertunda akibat pandemik COVID-19. Hal ini juga menyusul kesepatakan pemerintah, KPU RI serta DPR RI untuk tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang.
Komisioner KPU Kota Makassar Gunawan Mashar mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020. Meskipun hasil rapat dengar pendapat (RDP) sudah ada, namun Gunawan mengaku pihaknya masih menunggu PKPU dari kebijakan tersebut.
"Jadi PKPU tahapan yang paling pertama kami tunggu itu semacam jadwal barunya. Meskipun sudah ada pemberitahuan bahwa tahapannya kembali dimulai tanggal 15 Juni tapi kan kita perlu rinciannya," kata Gunawan yang dihubungi IDN Times via telepon, Kamis (28/5).
1. Ad-hoc akan kembali diaktifkan
Pelaksanaan uji coba E-Coklit di Makassar, Jumat (15/5). KPU MakassarSembari menunggu PKPU keluar, lanjut Gunawan, pihaknya sudah mulai melakukan ancang-ancang persiapan, salah satunya dengan mengaktifkan kembali ad-hoc atau penyelenggara pilkada seperti PPK, PPS dan KPPS yang sebelumnya nonaktif karena situasi pandemik COVID-19.
"Kami mungkin dalam waktu dekat ini langsung melakukan komunikasi dengan ad-hoc yang sebelumnya sudah kita nonaktifkan. Jadi diaktifkan kembali," katanya.
2. KPU Makassar akan menghitung ulang anggaran pelaksanaan Pilkada
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Selain mengaktifkan kembali ad-hoc, KPU Makassar juga akan menginventarisir kemungkinan adanya penambahan anggaran, dampak dari dimulainya tahapan pilkada di masa pandemik COVID-19 yang belum reda ini. Pasalnya tahapan pilkada harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Kemarin kan catatannya tetap jalan tahapan tapi dengan protokoler ketat kesehatan untuk pencegahan covid-19. Jadi pasti berdampak kalau tahapan kita mulai pasti akan ada tambahan anggaran terkait untuk penyiapan sejumlah hal-hal yang terkait dengan upaya menerapkan protokoler kesehatan pencegahan COVID-19," kata Gunawan lagi.
Baca Juga: Komisi II DPR: Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020
3. Perhitungan anggaran akan dilaporkan ke KPU RI
idn mediaGunawan memberi contoh bahwa ketika tahapan pilkada nantinya dimulai maka tahapan yang paling dekat adalah pemutakhiran data. Biasanya pemutakhiran data ini dilakukan secara door to door. Jadi otomatis para tenaga PPDP akan dibekali dengan masker atau hand sanitizer.
Namun tahapan pemutakhiran data ini, kata dia, masih ada kemungkinan akan dilakukan secara virtual atau langsung dengan mendatangi ketua RT saja. Akan tetapi, tenaga PPDP tetap harus dibekali dengan alat pelindung seperti masker, hand sanitiezer dan sebagainya.
"Belum lagi tahapan-tahapan yang lain. Jadi itu akan kita inventarisir dalam waktu dekat kemudian akan kita laporkan ke provinsi dan RI meskipun tambahan penganggaran itu belum tentu dari dana hibah, bisa jadi dari APBN. Karena kalau anggaran pilkada kemarin yang masuk di Makassar kan memang pakai dana APBD. Kalau untuk penambahan anggaran ini urusannya KPU RI, yang penting kita laporkan," katanya.
Baca Juga: Aplikasi E-Coklit KPU Makassar Diujicobakan di 12 Daerah Pilkada
