Konflik Taufan Pawe dan Nurdin Halid Berujung Musdalub Golkar Sulsel?

Golkar Sulsel diterpa isu penggulingan ketua

Makassar, IDN Times - DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), kini sedang dilanda konflik internal. Ada mosi tidak percaya terhadap struktur kepengurusan Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe karena dianggap menyalahi AD/ART.

Buntutnya, Taufan Pawe dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid. Taufan Pawe menyebut Nurdin sebagai otak dari mosi tidak percaya itu, yang membuat Nurdin merasa keberatan sehingga melayangkan somasi. Namun karena somasi itu tidak ditanggapi oleh Taufan, Nurdin akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai kisruh itu jelas akan berpengaruh pada persiapan Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024. Karena Golkar kini sedang menghadapi isu penggulingan ketua.

"Kira-kira mungkin bisa seminggu, dua minggu atau sebulan agenda [persiapan] pileg akan tertunda dan pasti setelah itu akan dilanjutkan dengan konsolidasi lagi. Jadi memang itu [persiapan partai] pasti tertunda," kata Ali, Rabu (27/7/2022).

1. Memuluskan pelaksanaan musdalub

Konflik Taufan Pawe dan Nurdin Halid Berujung Musdalub Golkar Sulsel?DPD I Golkar Sulsel mengumumkan struktur kepengurusan periode 2020 - 2025 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (24/11/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Ali menilai reaksi Taufan Pawe terhadap mosi tidak percaya itu cukup berlebihan, sehingga sangat disayangkan karena menjadi bumerang untuknya. Reaksi itulah yang dimanfaatkan Nurdin dan Kadir Halid untuk melaporkan Taufan Pawe ke Polda Sulsel pada Senin, 25 Juli 2022 lalu.

Dilaporkannya Taufan Pawe ke polisi dinilai akan memuluskan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) untuk pemillihan ketua baru. Sebab jika misalnya Taufan menjadi tersangka atau bahkan terpidana maka akan menimbulkan cacat organisasi yang membuatnya dengan mudah disingkirkan.

"Setidaknya ketika sudah menyandang status tersangka, kemungkinan besar akan dinonaktifkan dan pada saat itulah gerakan Musdalub akan dilaksanakan," kata Ali.

2. Berpengaruh pada persiapan pemilu 2024

Konflik Taufan Pawe dan Nurdin Halid Berujung Musdalub Golkar Sulsel?DPD I Golkar Sulsel mengumumkan struktur kepengurusan periode 2020 - 2025 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (24/11/2020). IDN Times/Istimewa

Berkaitan dengan persiapan pemilu 2024, Ali menilai jika proses musdalub itu bisa dipercepat dalam waktu 1-2 bulan, maka tentu tidak akan terlalu mengganggu kinerja Golkar Sulsel secara keseluruhan. Artinya, banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses konsolidasi.

"Yang jadi masalah memang kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut sampai akhir tahun, tentu persiapannya akan sangat minim untuk menghadapi ini karena butuh proses konsolidasi, rekonsiliasi kembali untuk menyatukan kekuatan partai," katanya.

Selama ini, kata Ali, Taufan Pawe masih bisa bertahan meskipun isu perpecahan itu telah dibiarkan berlarut-larut. Namun meskipun musdalub batal atau tertunda hingga akhir tahun 2022, maka tidak akan berguna lagi sebab posisi Taufan Pawe yang terus digoyang.

"Proses konsolidasi tidak berjalan. Memang kalau mau diganti saat inilah yang tepat untuk menggantinya dengan catatan setelah itu harus digantikan oleh orang yang mampu mengkonsolidasikan Golkar," katanya.

Baca Juga: Nurdin Halid Dorong IAS Pimpin Golkar Sulsel

3. Rapat pleno mosi tidak percaya

Konflik Taufan Pawe dan Nurdin Halid Berujung Musdalub Golkar Sulsel?Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel Kadir Halid mendatangi kantor Golkar Sulsel, Kamis (22/7/2022). IDN Times/Istimewa

Posisi Taufan Pawe akhir-akhir ini terus digoyang. Masih segar dalam ingatan, rapat pleno yang dilaksanakan Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel Kadir Halid berujung keributan. Selain karena memperebutkan tempat rapat juga karena salah satu poin dalam rapat pleno tersebut yaitu meminta DPP mencabut surat keputusan Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I.

Taufan sebelumnya menegaskan rapat pleno itu tidak sah. Karena menurut Petunjuk Pelaksanaan Partai Golkar Nomor 4 Tahun 2020, rapat pleno hanya bisa dipimpin oleh ketua DPD sementara saat itu, Taufan sedang berada di Jakarta dan tidak memimpin rapat.

"Pleno tidak sah, juklak Nomor 4/2020 atur secara jelas pleno hanya bisa dipimpin ketua DPD. Kalau pleno, agenda harus jelas, harus tercantum dengan baik supaya persiapan pleno cukup," kata Taufan.

Kemudian, dia dikirimi surat somasi dari pihak Nurdin Halid atas pernyataannya yang menyebut bahwa mosi tidak percaya itu diotaki Nurdin Halid. Terbaru, Taufan Pawe dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik karena dianggap tak kunjung menunjukkan itikad baik oleh pihak Nurdin Halid.

Baca Juga: Nurdin Halid Laporkan Taufan Pawe ke Polisi Buntut Somasi Tak Digubris

Topik:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya