Kasus Nurdin Abdullah, ICW: Proyek Infrastruktur Lahan Basah Korupsi
Peneliti ICW, Egi Primayogha, dalam diskusi virtual yang digelar JATAM dan WALHI Sulsel, Rabu (17/3/2021). Tangkapan layar YouTube
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah menjadi sorotan nasional. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Sulsel tahun anggaran 2020-2021.
Proyek infrastruktur, menurut data lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), masih menduduki peringkat atas kategori lahan basah praktik korupsi. Infrastruktur berada di posisi kedua setelah pengadaan barang dan jasa.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, dalam diskusi virtual yang digelar JATAM dan WALHI Sulsel, Rabu (17/3/2021), mengatakan sekitar 17,3 persen kasus korupsi di Indonesia terkait infrastruktur yang dilakukan oleh para kepala daerah.
"Jadi ini telah menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi lahan basah dalam hal praktik-praktik korupsi," kata Egi.
1. Sanksi untuk tindak pidana korupsi tergolong sedang
Petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan lima orang lainnya pada Minggu (28/2/2021) (IDN Times/Aryodamar)Egi menjelaskan kasus Nurdin Abdullah bukan yang pertama, dan bukan tidak mungkin kasus serupa akan kembali terulang. Hal itu bisa terjadi ketika tidak ada perbaikan sistem kepartaian dan elektoral yang selama ini berlaku di Indonesia.
Fakta miris lainnnya, terang Egi, vonis hukum bagi kepala daerah yang tersandung korupsi masih tergolong kategori sedang yaitu 6 tahun 4 bulan. Hal ini dinilainya tidak akan memberikan efek jera.
"Saya yakin ini tidak akan memberikan dampak yang baik untuk kepala daerah itu sendiri. Dalam arti mereka tidak akan memberi efek jera di situ karena vonisnya sangat sedang, tidak seperti yang kita harapkan," kata Egi.
2. Salah satu pemicu tindakan korupsi karena biaya politik mahal
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)ICW menilai, korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari gelaran pemilihan umum. Sejak pemilu langsung digelar pertama kali pada 2004, biaya kontestasi politik pun semakin melambung.
Pasalnya, tambah Egi, kandidat kepala daerah membutuhkan sokongan dana yang besar untuk kampanye, mahar kepada parpol, dan uang untuk pemilih. Hal ini pun lambat laun menjadi kebiasaan.
"Bicara soal parpol, kita juga melihat bahwa hampir semua parpol memberi sumbangan, hampir semua anggotanya atau orang yang pernah dicalonkan di Pilkada tersangkut kasus korupsi," kata Egi.
3. Kasus Nurdin Abdullah disayangkan banyak pihak
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kananh) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno EsniLebih jauh Egi menerangkan, pihaknya belum bisa menyimpulkan ada utang budi yang mengikat Nurdin, meski kemungkinan itu tetap ada.
"Bisa saja dia (Nurdin) merasa perlu membayar balas budi atau yang lain sehingga ada praktik korupsi yang menyangkut dirinya," Egi menerangkan.
Jeratan korupsi yang menyeret Nurdin, juga disayangkan Egi. Lantaran selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang bersih dan inovatif. Ditambah lagi dengan berbagai penghargaan yang diraihnya.
Egi yakin bahwa pencapaian Nurdin Abdullah itu dicontoh oleh banyak orang. Namun hal itu sekaligus menjadi beban moral bagi Nurdin sendiri ketika ada orang lain yang mencotoh dirinya.
"Ketika saat ini dia tersangkut kasus korupsi, bebannya semakin bertambah. Dia mencoreng beban moral yang pernah dia miliki," kata Egi.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Bantah Semua Tuduhan, Sebut KPK Menyita Uang Masjid
4. KPK didesak usut proyek Makassar New Port
Sejumlah peselancar melakukan latihan di sekitar lokasi aktivitas bongkar muat peti kemas di Makassar New Port, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/7/2019). PT Pelindo IV (Persero) mendatangkan sebanyak enam unit alat Rubber Tyred Gantry (RTG) dengan menggunakan anggaran investasi sebesar Rp90 Miliar, sehingga jumlah RTG di Makassar New Port bertambah menjadi 16 unit yang diharapakan dapat memaksimalkan produktivitas pelabuhan dalam rangka menyukseskan Proyek Strategis Nasional. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.ICW turut mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Nurdin Abdullah, termasuk soal adanya dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek tambang pasir laut dalam proyek Makassar New Port (MNP).
Nurdin disebut-sebut memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan AMDAL terhadap dua perusahaan pertambangan pasir yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indo Timur. Nurdin diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan AMDAL.
Dua perusahaan tersebut disebut terafiliasi dengan Nurdin dan berisi orang-orang yang pernah menjadi tim sukses saat pemilihan Gubernur Sulsel 2018 lalu. Perusahaan tersebut diketahui memasok pasir laut untuk proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.
"Ada dugaan keterlibatan Nurdin dengan perusahaan penambangan pasir yang menggali di wilayah proyek Makassar New Port. Jadi ini juga perlu ditelusuri lebih jauh," kata Egi.
Baca Juga: Arman Hanis Bukan Lagi Kuasa Hukum Nurdin Abdullah
