Gubernur Sulsel: Pilkada Bisa Ditunda jika Kasus COVID-19 Terus Naik
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat Rakor Pilkada Serentak di Posko Penanganan COVID-19 Sulsel, Kamis (10/9/2020). Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar,IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan, seluruh pihak yang mengikuti tahapan pilkada, khususnya bakal pasangan calon kepala daerah, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab jika tidak, maka akan berakibat negatif.
Hal itu ditegaskan Nurdin dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Posko Penanganan COVID-19 Sulsel, Balai Kemanunggalan TNI Rakyat, Makassar, Kamis, (10/9/2020).
"Kita ingin sampaikan protokol kesehatan menentukan keberhasilan pilkada. Karena kalau kasus positif terus naik di sebuah daerah yang akan melaksanakan pilkada tidak menutup kemungkinan bisa ditunda," kata Nurdin.
1. Bapaslon maupun penyelenggara diminta patuhi protokol kesehatan
Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando berfoto bersama usai mendaftar di KPU Makassar, Minggu (6/9/2020). IDN Times/Asrhawi MuinNurdin pun meminta kepada semua pihak, baik kepada bakal pasangan calon kepala daerah maupun kepada penyelenggara untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses tahapan pilkada. Hal itu karena kondisi pandemik COVID-19 di Sulsel belum berakhir meski cenderung melandai.
"Maka satu-satunya jalan adalah protokol kesehatan secara ketat. Hindari kerumunan. Itu juga kita kendalikan dengan jumlah tertentu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan," katanya.
2. Gubernur tidak ingin ada klaster baru selama pilkada
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat pencanangan Gerakan Trisula di Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (10/9/2020). Humas Pemprov SulselNurdin tidak ingin ada klaster baru COVID-19 di 12 daerah yang menyelenggarakan pilkada di Sulsel. Pasalnya, pada proses pendaftaran pekan lalu, tidak sedikit calon kepala daerah baik pendatang baru maupun petahana yang ditegur Menteri Dalam Negeri karena membawa massa dengan jumlah banyak saat pendaftaran.
"Kami berharap, tidak ada klaster baru dari proses pilkada ini. Tentu ini bisa kita cegah kalau kita semua menyadari, kita semua tingkatkan disiplin diri masing-masing," kata Nurdin.
Baca Juga: 5 Provinsi Kasus COVID-19 Terbanyak, Sulsel Urutan 4
3. Nurdin menyayangkan hadirnya massa di tahapan pilkada
Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal-Fadli Ananda berfoto bersama parpol pengusung usai mendaftar di Kantor KPU Makassar, Jumat (4/9/2020). IDN Times/Asrhawi MuinNurdin berharap, tahapan pilkada serentak selanjutnya, termasuk pengambilan nomor urut, beberapa sosialisasi dan sebagainya agar betul-betul memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Menurutnya, selama belum ada vaksin serta obatnya, maka selama itu juga kondisi pandemik COVID-19 sangat berbahaya bagi semuanya.
Nurdin cukup menyayangkan kegiatan deklarasi dan tahapan pendaftaran yang menghadirkan massa. Maka dari itu, dia tak ingin hal serupa terjadi di tahapan selanjutnya.
"Saya ingin menyampaikan rasa penyesalan atas kejadian pada saat proses pendaftaran kemarin, di mana semangat semuanya kami menghargai itu, tapi kami juga menyampaikan bahwa kita sekarang masih dalam kondisi sangat berbahaya bagi masyarakat kita," katanya.
Baca Juga: Kasus COVID-19 di Sulsel Naik 84,4 Persen
