COVID-19 Meningkat, 75 Persen Pegawai DPRD Sulsel WFH

Legislator berkantor jika ada agenda rapat

Makassar, IDN Times - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) membatasi kegiatan tatap muka di kantor. Hal itu menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk Sulsel.

Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir mengatakan pegawai yang berkantor (WFO) dibatasi 25 persen. Selebihnya kerja di rumah atau work from home (WFH) secara virtual. Aktivitas legislator juga dibatasi.

"Sesuai kesepakatan, anggota (Dewan) dan pimpinan saja yang teragenda masuk kantor. Itu pun juga kalau bisa melalui Zoom," kata Jabir saat dikonfirmasi IDN Times via telepon, Jumat (9/7/2021). 

Baca Juga: Isi Lengkap Revisi PPKM Makassar: Masjid Ditutup, THM Juga

1. Mengikuti aturan PPKM mikro

COVID-19 Meningkat, 75 Persen Pegawai DPRD Sulsel WFHIlustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Jabir menjelaskan, pembatasan aktivitas di kantor DPRD Sulsel sebagai antisipasi meningkatnya kasus COVID-19. Selain itu, Kota Makassar juga masih berstatus sebagai zona oranye atau risiko sedang.

Dia mengatakan semua pembatasan telah berlaku sejak kemarin. Namun belum ada kepastian kapan hal itu akan berakhir. Pasalnya Kota Makassar juga memang sedang menerapkan PPKM mikro.

"Itu mungkin kita ikuti edarannya. Artinya kan edaran sebelumnya sampai 20 Juli, Kita lihat perkembangannya," kata Jabir.

2. DPRD Sulsel tidak menerima kunjungan tamu

COVID-19 Meningkat, 75 Persen Pegawai DPRD Sulsel WFHIlustrasi Work From Home (IDN Times/Arief Rahmat)

Pembatasan juga bukan saja berlaku bagi pegawai maupun pimpinan dan anggota DPRD Sulsel saja. Untuk saat ini, DPRD Sulsel juga tidak menerima kunjungan atau tamu. Sebisa mungkin, pertemuan hanya digelar secara virtual.

"Saling mengingatkan bahwa kalau di kantor DPRD kan bukan cuma anggota yang datang bekerja, tapi kan banyak tamu-tamu yang datang, baik itu yang sudah terjadwal maupun yang tidak. Jadi kami lakukan pembatasan," kata Jabir.

3. Balai Kota lebih dulu menerapkan lockdown

COVID-19 Meningkat, 75 Persen Pegawai DPRD Sulsel WFHBalaikota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin

Disinggung soal apakah ada pegawai atau anggota DPRD Sulsel yang terpapar COVID-19, Jabir mengaku tidak mengetahui persis. Namun apa pun itu, kantor DPRD Sulsel tetap harus menerapkan pembatasan, apalagi kasus di Sulsel juga kian meningkat.

"Jadi kita antisipasi, DPRD beri contoh bagi lembaga dan institusi pemerintah yang ada di Makassar. Artinya kan menjaga keselamatan kita semua," katanya.

Sebelumnya, aktivitas pegawai Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota sementara waktu dihentikan atau lockdown dan kegiatan beralih menjadi secara virtual. Pasalnya, sebanyak 24 orang ASN terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 orang positif meninggal dunia.

Baca Juga: Data COVID-19 Sulsel Disunat? Ini Penjelasan Dinas Kesehatan

Topik:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya