BKPM Minta Perizinan Usaha di Sulsel Jangan Berbelit-belit
Rakor DPMPTSP se-Sulsel di Hotel Claro Makassar, Rabu (14/10/2020). Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan (DPMPTSP Sulsel) menggelar rapat koordinasi dengan DPMPTSP kabupaten/kota se-Sulsel di Hotel Claro Makassar, Rabu (14/10/2020).
Rapat bertajuk 'Mewujudkan Sulawesi Selatan yang Ramah Investasi dan Bersih Melayani' itu dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Achmad Idrus.
Rakor ini bertujuan untuk menggenjot peningkatkan dan percepatan pelayanan perizinan dengan sistem digital, dalam mendorong digitalisasi pelayanan di Sulsel. Selain itu juga diharapkan akan mempermudah perizinan dan memanjakan investor.
1. PTSP harus dikuatkan
Ilustrasi pelayanan publik. (IDN Times/Larasatii Reyma)Di kesempatan itu, Achmad Idrus mengakui Sulsel adalah penggerak ekonomi untuk Indonesia Bagian Timur. Dengan demikian, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) harus dikuatkan.
"PTSP itu harus dikuatkan karena untuk melayani perizinan jangan sampai berbelit-belit. Jangan sampai beralasan macam-macam," kata Achmad Idrus dalam sambutannya.
Dia juga mengajak investor nasional agar menjadikan investor lokal sebagai partner saat menanam modal di Sulsel.
"Kalau ada investor datang dari Jakarta atau dari luar mestinya partner dari pengusaha lokal, sehingga jangan sampai ada kasus-kasus sosial antara pengusaha nasional dengan lokal, itu sangat penting," katanya.
2. Pelayanan perizinan mulai dilakukan secara digital
Kepala se-Sulsel tandatangani MoU tentang kemudahan perizinan di Hotel Claro Makassar, Rabu (14/10/2020). Humas Pemprov SulselMenurut Kepala Dinas DPMPTSP Sulsel, Jayadi Nas, saat ini hampir semua pelayanan dilakukan secara digital. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap investor, baik domestik maupun internasional.
Semua ini, kata dia, merupakan dorongan dari Gubernur Sulsel, sehingga praktis semua pelayanan di PTSP Sulsel telah berlangsung secara digital. Maka dari itu, seluruh kepala daerah se-Sulsel membangun kesepahaman tentang seluruh perizinan, yang selama ini dilakukan di Pemprov Sulsel.
"Itu kami berikan kepada pemerintah kabupaten kota. Dan pelayanan ini juga, kami berharap bisa sampai juga di tingkat desa dan kelurahan," jelasnya.
Baca Juga: Sulsel Dapat Rp1 Triliun Dana Pemulihan Ekonomi, 65 Persen untuk UMKM
3. Dorong kemudahan izin
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat memberi sambutan pada Rakor Pilkada 2020 di Hotel Claro Makassar, Senin (21/9/2020). Humas Pemprov SulselSementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengaku selama ini pelayanan di PTSP selalu penuh setiap hari. Nurdin mengaku telah memberikan tantangan kepada DPMPTSP untuk melakukan perubahan di perizinan dalam seminggu.
Salah satu kemudahan izin, kata Nurdin, yakni izin ekspor yang kini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 30 menit. Selain itu, izin penelitian bagi mahasiswa dan dosen.
"Selama ini paling banyak dari mahasiswa dan dosen (53 persen) urus izin penelitian bisa 4 menit, bisa diprint di rumah. Dulu sampai 10 hari," katanya.
Baca Juga: Pemprov Janji Bagikan 20 Unit Kapal Fiber untuk Nelayan di Sulsel
