Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Ingatkan Netralitas ASN

Makassar, IDN Times - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar Andi Arwin Azis mulai bertugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, hari ini, Rabu (25/9/2024). Pada hari pertama bekerja, Arwin memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Arwin memperkenalkan diri sebagai Pjs menggantikan Wali Kota Danny Pomanto yang cuti selama dua bulan untuk kampanye sebagai calon gubernur Sulsel. Arwin menegaskan komitmennya menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh elemen Pemerintah Kota Makassar untuk bekerja sama dan membantu saya dalam mewujudkan Makassar yang lebih baik selama masa transisi ini,” ujarnya.

Arwin menjelaskan lima tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pjs Wali Kota berdasarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tugas pertama, katanya paling penting yakni menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Ia berkomitmen akan menjaga ketentraman, ketertiban dan pelayanan masyarakat berjalan baik.

“Memastikan pelayanan masyarakat berjalan lancar adalah tugas utama dan terpenting. Apalagi Pemerintah kota adalah pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, untuk itu mari bekerja dengan tupoksi masing-masing untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.

Tugas kedua, Ia menyebutkan Pjs wali kota bertugas memastikan pelaksanaan program-program tetap berjalan sesuai rencana. “Program yang sudah direncanakan harus terus dipantau dan dievaluasi agar tetap berjalan pada jalurnya serta untuk mewujudkan serapan anggaran yang tinggi,” tegasnya.

Ketiga, Arwin menyampaikan tugas terpenting dan menjadi fokusnya saat ini yakni menjaga netralitas ASN dan kondusivitas masyarakat menjelang Pilkada. “Menjadi salah satu fokus saya juga memastikan netralitas ASN. Yang cuti dan kampanye adalah Pak Danny, jadi semuanya harus berada di posisi masing-masing dan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” jelasnya.

Arwin juga menggarisbawahi tugas keempat, yaitu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan transparan. “Kita harus memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi atau hal-hal yang dapat mencederai demokrasi,” dia menerangkan.

Tugas kelima, yang tidak kalah penting, adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap langkah yang diambil harus selalu berlandaskan hukum dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ucap Arwin.

Baca Juga: 4 Pjs Kepala Daerah di Sulsel Dilantik, Arwin Azis di Makassar