Pengamat Politik Unhas: Larangan Poligami Sensitif di Tahun Politik

Menanggapi larangan poligami Partai Solidaritas Indonesia

Makassar, IDN Times - Pengamat politik dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai mundurnya Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bone karena menolak larangan poligami yang dilontarkan Ketua Umum PSI Grace Natalie, adalah isu penting yang patut diperhatikan pengurus PSI jelang Pilpres 2019. 

Meskipun hanya berlaku di internal PSI saja, lanjut Endang, larangan berpoligami harusnya tidak keluar ke khalayak menjadi bola liar yang akhirnya dimanfaatkan lawan-lawan politiknya.

1. Poligami hak individu kaum pria yang harus dihargai

Pengamat Politik Unhas: Larangan Poligami Sensitif di Tahun PolitikFacebook/EndangSari

Menurut Endang, meskipun sebagai perempuan dirinya menolak dipoligami, seharusnya petinggi PSI memikirkan bahwa poligami adalah hak individu setiap pria yang harus dihargai. Apalagi hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mayoritas dianut warga Indonesia dan bukan pelanggaran hukum. 

“Terlalu jauh partai mengurusi hak pribadi orang lain, apalagi saat ini kader-kader partai masih susah mengidentikkan diri dengan partainya. Partai ideolog saat ini susah ditemukan seperti partai-partai di era Orde Lama,” terang Endang. 

 

Baca Juga: Tidak Setuju Poligami Dilarang, Caleg PSI Bone Mundur dari Pencalonan

2. Isu Poligami tidak perlu dilontarkan tokoh partai pendukung

Pengamat Politik Unhas: Larangan Poligami Sensitif di Tahun PolitikInstagram/Gracenat

Pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang melarang kadernya berpoligami dan mendukung poligami sangat rentan dipolitisir oleh lawan-lawan politik PSI, maupun kubu lawan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin karena PSI sudah diidentikkan sebagai partai pendukung yang paling terdepan mendukung Jokowi-Maruf. 


“Seharusnya omongan larangan poligami tidak dilontarkan Ketua PSI, karena dia tokoh penting partai pendukung Jokowi-Maruf, bisa berakibat munculnya isu negatif pendukung Jokowi penentang poligami, sehingga pemilih yang tidak sepaham akan memilih kubu Prabowo,” kata Endang.

3. Poligami dibolehkan bagi pemeluk Islam, tapi ada syaratnya.

Pengamat Politik Unhas: Larangan Poligami Sensitif di Tahun PolitikFacebook/Rahmatbinabdurrahman

Sekretaris Umum Majelis Ulama Sulawesi Selatan Prof Dr Muhammad Ghalib menyebutkan bahwa poligami adalah sebagian kecil dari ajaran Islam bagi kaum pria muslim untuk membina keluarga sakinah dengan beberapa syarat, yaitu mampu berlaku adil dan mampu memberi nafkah bagi istri-istri dan anak-anaknya. 

“Poligami dibolehkan dalam agama Islam, tapi ada banyak pertimbangan juga bagi mereka yang tidak berpoligami seperti pria yang sudah merasa cukup kasih sayangnya pada satu perempuan saja dan mampu menjaga keharmonisan keluarganya,”  ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

4. Yang setuju Poligami tidak usah pilih PSI

Pengamat Politik Unhas: Larangan Poligami Sensitif di Tahun PolitikIDN Times/Fitria Madia

Prof Ghalib menambahkan, tidak ada persoalan bagi PSI melarang kadernya berpoligami. Bagi para pendukung Poligami gampang saja kalau tidak sepakat dengan aturan internal PSI, yaitu bisa mendukung partai lain atau tidak perlu mendukung PSI. 

“Konsekuensinya bagi yang mendukung poligami tidak perlu susah-susah gabung PSI, masih ada partai lain yang tidak melarang poligami, kan jelas dalam kontraknya,” pungkas Prof Ghalib.

 

Baca Juga: PSI Tolak Praktik Poligami di Indonesia

Topik:

  • M Gunawan Mashar

Berita Terkini Lainnya