SK Berakhir, Pokja Ini Masih Leluasa Atur Proyek di Pemprov Sulsel  

Panitia Angket nilai lelang proyek berpotensi masalah hukum

Makassar, IDN Times - Panitia Angket DPRD Sulawesi Selatan menemukan satu lagi titik terang terkait dugaan pelanggaran di Pemerintah Provinsi. Setelah ditelusuri, terdapat kelompok kerja pengadaan barang dan jasa yang bekerja mengatur lelang proyek tanpa dasar administrasi.

Hal itu terungkap saat tiga anggota Pokja 1 pada Biro Pembangunan Pemprov Sulsel memenuhi panggilan Panitia Angket sebagai terperiksa, Senin (5/8). Mereka masing-masing bernama Dasri Lanu, Hasyim, dan Asyirah.

Pokja 1 Biro Pembangunan bekerja atas surat keputusan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang terbit Februari 2019. SK itu dianggap keliru, sehingga Gubernur Nurdin Abdullah menerbitkan SK baru pada 9 Juli 2019. Pada SK baru tidak terdapat tiga nama di atas, namun mereka tetap bekerja mengurusi lelang proyek.

"Anda bukan lagi Pokja, tapi masih bekerja. Ini kacau banget ini. Seharusnya dengan (SK Gubernur) ini, semua SK sebelumnya gugur," kata Ketua Ketua Panitia Angket Kadir Halid di hadapan tiga terperiksa. 

Baca Juga: Wagub Sulsel: SK Pokja Tak Serta Merta Sebabkan Serapan APBD Rendah

1. Pokja berperan dalam seleksi pemenang tender pengadaan

SK Berakhir, Pokja Ini Masih Leluasa Atur Proyek di Pemprov Sulsel  Ilustrasi (pexels.com/ Marc Mueller)

Biro Pembangunan Provinsi Sulsel, berdasarkan SK Wagub, menaungi enam Pokja. Masing-masing beranggotakan lima orang. Pada SK terbaru yang diterbitkan Gubernur, jumlah tenaga bertambah dari 30 menjadi 35 orang.

Dasri Lanu, salah seorang anggota Pokja 1 menjelaskan bahwa pihaknya bertugas menentukan seleksi dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Dalam artian sederhana, dia berwenang menetapkan pemenang lelang tender proyek. Peran mereka berlanjut pada proses pengumuman hingga menanggapi sanggahan.

Sejak bertugas pada Maret hingga Juli 2019, setidaknya 93 seleksi tender yang mereka kerjakan. "Di antaranya ada juga yang lelang ulang," ucap Dasri.

Soal SK terbaru yang menggugurkan keberadaannya di Pokja, Dasri mengaku kurang paham. Dia hanya mengerjakan lelang paket yang terlanjur berjalan di masa tugasnya. "Kita jalankan saja. Yang ada di sistem tetap dilanjutkan," dia melanjutkan.

2. Proses lelang berpotensi pelanggaran hukum

SK Berakhir, Pokja Ini Masih Leluasa Atur Proyek di Pemprov Sulsel  IDN Times/Abdurrahman

Kadir Halid menyatakan lelang paket tender yang selama ini dikerjakan Pokja 1 bisa dianggap pelanggaran hukum. Sebab mereka bekerja tanpa dasar administrasi, seiring berakhirnya surat tugas mutasi. Pekerjaan tanpa dasar hukum ini juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Lelang tender yang digarap Pokja 1 juga cukup besar nilainya. Misalnya, terdapat proyek pembangunan ruas jalan Sabbang-Tallangsae Seko, Luwu Utara dengan anggaran Rp13,3 miliar. Lalu ada proyek pembangunan jalan ruas Bua-BTS di Toraja Utara senilai Rp24 miliar.

"Sudah ada beberapa (lelang) paket yang dia selesaikan, padahal bukan Pokja lagi. Itu pelanggarannya. Ada 90 lebih paket yang belum dihitung nilainya, tapi lumayan besar," kata Kadir.

Baca Juga: Tegaskan Keluarga Tak Terlibat Proyek, Nurdin Abdullah: Lillahi Ta'ala

3. Secara administrasi Pokja dianggap bodong

SK Berakhir, Pokja Ini Masih Leluasa Atur Proyek di Pemprov Sulsel  IDN Times/Sukma Shakti

Anggota Panitia Angket Imran Tenri Tatta meminta pimpinan melibatkan ahli dalam menelaah persoalan Pokja. Dengan berakhirnya SK mutasi pengangkatan, seharusnya saat itu juga pekerjaan berhenti. Namun berdasarkan pengakuan tiga terperiksa, mereka masih aktif mengurusi lelang hingga Juli.

Di lain sisi, Imran menyebutkan bahwa SK teranyar yang ditandatangani Gubernur menyatakan bahwa isinya berlaku sejak ditetapkan. Arinya, semua orang dalam SK sebelumnya yang bekerja setelah itu, batal demi hukum.

"Makanya saya tanya, mereka masih Pokja atau bukan. Karena yang bertugas itu seharusnya Pokja. Jika bukan lagi, maka secara administrasi itu bodong," kata Imran.

Baca Juga: Disetujui, Ini 5 Materi Hak Angket DPRD untuk Gubernur Sulsel  

Topik:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya