Rekapitulasi Tamalate Terancam Tak Rampung, KPU Siapkan 2 Opsi
IDN Times / Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga Senin (13/5) belum menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat kota. Penyebabnya, KPU belum menerima laporan dan hasil rekapitulasi dari tingkat Kecamatan Tamalate.
Tamalate kini satu-satunya dari 15 kecamatan di Makassar yang belum menyelesaikan rekapitulasi sejak dimulai pada 18 April lalu. Padahal KPU Makassar juga mesti meneruskan hasil rekapitulasi ke tingkat provinsi, yang telah melampaui tenggat pada 12 Mei 2019.
“Tamalate ada kendala masalah data sehingga harus ada sinkronisasi kembali. Mudah-mudahan siang ini sudah masuk, dan malam ditindaklanjuti di tingkat kota,” kata Ketua KPU Makassar Farid Wajdi kepada wartawan di lokasi rekapitulasi tingkat kota, Hotel Grand Asia Makassar, Senin (13/5).
Baca Juga: Bawaslu Makassar Selidiki Form DA1 Palsu yang Dipegang Saksi Parpol
1. KPU siapkan dua skenario jika Tamalate gagal selesaikan rekapitulasi
IDN Times / Aan PranataFarid mengatakan, KPU Makassar menunggu PPK Tamalate menyelesaikan rekapitulasi paling lambat Senin (13/5) siang ini. Jika gagal, pihaknya sudah mempersiapkan dua opsi. Pilihannya, diturunkan bantuan tenaga untuk membantu selesaikan rekap, atau lokasi rekapitulasi dipindahkan ke tempat rekapitulasi tingkat kota.
Pemindahan lokasi, menurut Farid, sebagai solusi agar rekapitulasi berjalan lebih terarah. Apalagi di rekapitulasi tingkat kota dihadiri lebih banyak saksi dan pengawas.
“Kami hanya ingin memudahkan saja, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di sana. Kita tunggu malam ini. Kalau tidak selesai, kami menggelar rapat pleno untuk bersikap atas (Kecamatan) Tamalate,” ucap Farid.
2. Lamanya rekapitulasi akibat masalah sinkronisasi data
IDN Times / IstimewaKecamatan Tamalate merupakan daerah terpadat di Makassar pada Pemilu 2019, dengan jumlah pemilih 138.311 orang. Pemilih tersebar pada 576 tempat pemungutan suara, yang juga terbanyak di antara kecamatan lain.
Menurut Farid, banyaknya TPS dan jumlah pemilih mempengaruhi waktu rekapitulasi. Sebab petugas mesti menghitung banyak data untuk lima jenis pemilihan.
Pada aspek lain, rekapitulasi di Tamalate juga disebut paling dinamis. Sebab dalam prosesnya banyak protes dan masukan, termasuk rekomendasi dari Bawaslu yang harus ditindaklanjuti oleh petugas PPK dan PPS.
“Ada pada satu kelurahan angka (hasil suara) yang bergerak, PPK sedang mengkaji. Seharusnya data sudah masuk ke KPU tadi pagi, tapi ditunda karena harus ada sinkronisasi kembali. Ini bagian proses demokrasi,” Farid menjelaskan.
3. KPU Sulsel perpanjang rekapitulasi tiga hari
IDN Times / Aan PranataKPU Sulsel seharusnya menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi pada 12 Mei lalu. Namun karena data dari Makassar dan Kabupaten Gowa belum masuk, maka rekapitulasi diperpanjang tiga hari hingga Rabu (15/5).
Perpanjangan masa rekapitulasi sesuai hasil koordinasi dengan KPU RI. “Kita diinstruksikan untuk supervisi dan advokasi untuk dua daerah yang belum selesai, yaitu dengan membantu proses rekapitulasi,” kata Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Jalankan Program Satu Desa Satu Hafiz
4. Real count di Makassar belum bergerak
IDN Times / Aan PranataSenada dengan rekapitulasi penghitungan suara manual, real count Pemilu untuk wilayah Makassar pun berjalan lamban. Hingga Senin (13/5) belum ada perubahan data signifikan pada laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI. Data ini sejatinya berasal dari salinan hasil penghitungan suara dari setiap TPS usai pemungutan suara.
Untuk Pemilihan Presiden, data real count Makassar masih berkisar 39 persen. Dari total 3.998 TPS, data yang masuk baru 1.560 TPS. Pada Pemilihan Anggota DPR RI lebih parah, karena datanya belum tersedia.
Data real count Pemilihan Anggota DPRD Provinsi pun tak berbeda jauh. Untuk wilayah Makassar, data yang masuk baru 132 TPS atau 3,3 persen. Sedangkan untuk Pemilihan Anggota DPRD Makassar, baru 1 TPS atau 0,025 persen.
“Tak masalah, karena real count bukan rujukan hasil akhir Pemilu,” dalih Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar.
Baca Juga: [LINIMASA] Fakta dan Data Arus Mudik Lebaran 2019
