Pemblokiran Data Penduduk Tak Berlaku Penuh di Sulsel
IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat wajib KTP agar segera merekam data e-KTP. Masyarakat tetap bisa merekam data, tanpa takut data kependudukannya terblokir.
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pencatatan Sipil mengimbau pemerintah daerah memblokir data kependudukan warga yang tidak merekam e-KTP. Batas akhir perekaman pada 31 Desember 2018 lalu.
Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan, baru 13 daerah di Sulsel memberlakukan pemblokiran. Namun kebijakan itu bukan berarti pembekukan data administrasi penduduk.
"Yang terblokir datanya, bisa dibuka kembali saat datang merekam e-KTP. seperti kalau listrik menunggak, segel bisa dibuka setelah kita membayar," kata Sukarniaty di Makassar, Rabu (9/1/2019).
1. Upaya meningkatkan kesadaran penduduk
ANTARA FOTO/Feny SellySukarniaty mengungkapkan, pemblokiran data kependudukan bukan bermaksud membatasi hak warga dalam bidang administrasi. Pemblokiran itu dianggap sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama wajib KTP, agar secepatnya merekam e-KTP.
Dia mengingatkan pentingnya data kependudukan dalam berbagai keperluan administrasi. Terlebih selama berlakunya sistem nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara.
"Apalagi menjelang Pemilu, merekam e-KTP jadi syarat utama untuk masuk daftar pemilih," ujarnya.
Baca Juga: Stok Habis, Pemkot Makassar Tunggu Blangko E-KTP dari Pusat
2. Perekaman data e-KTP di Sulsel di angka 96 persen
IDN Times/Ilyas Listianto MujibPemprov Sulsel mencatat bahwa tingkat perekaman e-KTP di daerahnya terbilang tinggi. Dari 6,1 juta lebih wajib KTP, sekitar 96 persen di antaranya telah merekam e-KTP. Kondisi itu, menurut Sukarniaty, telah masuk zona hijau.
Sebaliknya, terdapat 300 ribu lebih warga yang belum merekam e-KTP. Perekaman tetap terbuka di kantor dinas catatan sipil maupun kantor kecamatan di 24 kabupaten/kota.
"Ini kemajuan yang cukup signifikan karena begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, dan inovasi terkait dengan pelayanan kependudukan di mana semua kegiatan ini dilakukan secara masif," kata dia.
3. Krisis blangko terjadi pada skala nasional
IDN Times / Bernardinus Amanda NugrahaSebelumnya, Pemerintah Kota Makassar menyatakan stok blangko untuk pencetakan e-KTP sedang kosong. Sebanyak 16 ribu warga antre, sementara Pemkot masih menunggu distribusi dari Kemendagri.
Sukarniaty menyatakan masalah krisis blangko terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Sulsel, melainkan daerah lain. Setiap daerah menunggu distribusi dari pusat.
"Mungkin karena tahun anggaran baru, jadi tender baru. Untuk sementara ada Suket yang bisa dipakai."
Baca Juga: Belum Punya e-KTP? Dukcapil Buka Layanan Jemput Bola pada 27 Desember
