DPR RI Berharap Menhub Tengahi Polemik Proyek Kereta Sulsel
Rel Kereta Api Trans Sulawesi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi berharap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menengahi polemik soal proyek kereta api Sulawesi Selatan.
Belakangan terjadi silang pendapat antara Pemerintah Kota Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan mengenai desai rel kereta di wilayah Makassar. Pemkot ngotot jalur kereta api menggunakan rel melayang, sedangkan BPKA ingin pakai jalur konvensional.
"Yang pertama ingin kami sampaikan sebagai anggota DPR dari Dapil Sulsel ini, proyek kereta api merupakan salah satu proyek strategis nasional dan sudah lebih 10 tahun dinantikan oleh masyarakat di Sulsel," kata Muhammad Fauzi dilansir Antara, Selasa malam (19/7/2022).
Baca Juga: Danny Tolak Mentah-mentah Desain Rel dan Stasiun Kereta Api Makassar
1. DPR bangun komunikasi dengan Menhub
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi. (Dok. DPR RI)Fauzi mengatakan, semua anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan sangat antusias dengan proyek kereta api tersebut. Sedangkan dirinya di Komisi V dan bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan beberapa kali membahas agenda pembangunan di Sulsel termasuk kereta api.
Suami dari Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani itu menyatakan akan mengupayakan untuk berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Diharapkan Menhub menengahi silang pendapat antara kedua pemangku kepentingan di Sulsel tersebut untuk mencari solusi terbaik.
"Saat ini kami di DPR sementara melaksanakan reses, jadi sedikit terbatas ruang untuk bisa bertemu dengan pak menteri. Yang pasti, kami akan berupaya sebelum akhir Agustus untuk berkomunikasi dengan Menhub agar ada solusi dari permasalahan yang dipertentangkan oleh pihak balai dan pemerintah kota," katanya.
2. Proyek kereta sudah lama dinanti masyarakat Sulsel
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan rel kereta Makassar-Parepare di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/5/2022). (Dok. Kemenhub)Muhammad Fauzi menuturkan antara pihak Balai Kereta Api dan Pemerintah Kota Makassar masing-masing memiliki alasan dan landasan dalam perencanaan kereta api di Makassar tersebut. Dia sendiri mengaku tidak tahu detail terkait permasalahan.
"Antara pihak balai dan pemerintah daerah itu pastinya memiliki alasan rasional semua kenapa sampai mempertahankan argumen masing-masing. Di sinilah peran Menhub nantinya kami harapkan agar ada solusi terbaik untuk masyarakat Sulsel," terangnya.
Legislator Partai Golkar dari Dapil Sulsel III itu menerangkan proyek kereta api di Sulsel selain akan menjadi kebanggaan juga bisa menjadi alternatif masyarakat dalam memilih moda transportasi.
Selain itu, kehadiran kereta api Makassar-Parepare yang menghubungkan sebagian daerah di utara provinsi Sulsel itu juga bisa menjadi pengurai kemacetan di jalan nasional yang menjadi penyangga Kota Makassar seperti Kabupaten Maros dan Pangkep.
"Kalau berbicara manfaat ini banyak sekali manfaatnya. Ini proyek lama sejak kepemimpinan Pak Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur diharapkan ada kereta api di Sulsel. Nanti akan ada banyak pilihan moda transportasi dan tentunya mengurai kemacetan di wilayah penyangga ibu kota provinsi," ucapnya.
3. Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel sama-sama ngotot
Wali Kota Makassar Danny Pomanto. IDN Times/Sahrul RamadanSebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara tegas menolak desain pembangunan rel kereta api di Makassar dengan menggunakan sistem stasiun di atas tanah. Karena menurutnya, konsep awal pembangunan adalah rel melayang (elevated) dan bukan di atas tanah.
Ia pun mengurai banyak potensi masalah yang ditimbulkan jika pembangunan rel kereta api di atas tanah. Salah atunya adalah banjir di Kota Makassar karena masalah banjir.
"Banyak sekali dampak yang ditimbulkan kalau itu landed. Kan ini rel kereta api mau dibangun di utara kota, nah jika itu konsepnya landed pastinya akan banjir ini kota karena tidak bisa mengalir ke laut," katanya.
Selain itu, pembangunan secara landed dianggap bertentangan dengan aturan yakni Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang ditetapkan pada 2015. Apalagi menurut dia, konsep awal dari perencanaan kereta api tersebut sejak 2012 yakni melayang.
"Kalau kita mau bicara konsep, itu elevated. Saya adalah konsultan pemerintah saat proyek ini direncanakan. Itu elevated kok dan diperkuat melalui Perda RTRW yang disahkan tahun 2015. Kenapa sekarang berubah dan kenapa sebagian daerah di Sulsel seperti Maros itu elevated dan kita landed," ucapnya.
Baca Juga: SK Lokasi Rel Kereta Maros-Makassar Ditarget Terbit Bulan Ini
Baca Juga: Pemprov Sulsel Segera Tetapkan Lokasi Jalur Kereta Api di Makassar