Beredar Video Dukung Jokowi, 15 Camat Makassar Dilaporkan ke Bawaslu
IDN Times / Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan melaporkan 15 atau seluruh camat di kota Makassar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan dugaan berpolitik praktis.
Para camat dianggap menyalahi batasan aparatur sipil negara (ASN), karena mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo - Ma’ruf Amin, secara terang-terangan.
Laporan berdasarkan bukti sebuah video yang tersebar di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video berdurasi 1 menit 27 detik, para camat berdiri bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Setelah memperkenalkan diri satu persatu, mereka berseru bahwa dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf adalah harga mati.
“Sebagai camat, mereka adalah pembina politik di tingkat kecamatan. Bukan mempertontonkan kepada masyarakat melalui video, menunjukkan dukungannya kepada calon tertentu,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Edy Arsyamm, usai melapor ke Kantor Bawaslu Sulsel, di Makassar, Kamis (21/2).
1. Pelapor mencari bukti pendukung lain
IDN Times / Aan PranataEdy menerangkan, pihaknya melapor ke Bawaslu Sulsel seputar dugaan para camat melanggar netralitas PNS. Menurut dia, perbuatan para camat sangat mempengaruhi masyarakat calon pemilih.
Edy menyatakan, akan mencari bukti tambahan untuk memperkuat dugaan. Terlebih, ada kemungkinan sikap para camat berdasarkan tekanan atau perintah atasannya.
“Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita akan tetap cari bukti. Saya kira, kalau mereka menyatakan dukungan kepada calon presiden, otomatis pendukung capres lain tidak akan pernah mau menerima,” ujar Edy.
2. Video para camat jadi bahan investigasi Bawaslu
IDN Times / Aan PranataHumas Bawaslu Makassar Muhammad Maulana menyatakan, informasi soal dugaan camat tidak netral sudah didapatkan dari awal. Video yang beredar kemudian dijadikan bahan temuan untuk menggelar rapat pleno internal. Kini Bawaslu tengah melakukan investigasi, untuk memastikan ada tidaknya indikasi pelanggaran.
Maulana menyatakan, investigasi diperkirakan makan waktu 14 hari. Bawaslu juga akan mengklarifikasi secara langsung, dengan memanggil orang-orang di dalam video.
“Kalau dalam proses investigasi nanti kita temukan ada indikasi pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke proses hukum. Kita belum bisa memastikan, karena akan ada hasil dalam investigasi nanti,” kata Maulana.
3. Wali Kota pasang badan untuk anak buahnya
IDN Times / Aan PranataWali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan telah mengetahui soal beredarnya video para camat yang kontroversial. Menurut dia, apa yang dilakukan para camat merupakan hak pribadinya sebagai warga negara
Danny -sapaan Ramdhan- menampik tuduhan bahwa camat tidak netral. Meski berstatus ASN yang harus netral, camat tetap punya hak pribadi untuk berpolitik. Dalam hal ini, kegiatan politik dilakukan pada hari libur atau Sabtu-Minggu, serta tidak menggunakan fasilitas negara.
“Wajar, aspirasinya orang dilindungi Undang-Undang Dasar. Setiap orang punya hak politik,” katanya.
Mengenai proses hukum yang menanti para camat, Danny menyatakan siap pasang badan. Dia berjanji mendampingi para jajarannya, jika Bawaslu menindaklanjuti laporan yang masuk. “Secara pribadi saya bantu, karena ini juga masalah pribadi,” Danny menambahkan.
Baca Juga: Besok, Danny Pomanto Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Makassar
