Bawaslu Sulsel Nyalakan Alarm Pengawasan Pemilu 2024
Ilustrasi -apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak tahun 2024 di halaman kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (14/6/2022). (Dok. Bawaslu Sulsel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Selasa (14/6/2022). Apel tersebut bersamaan dengan hari pertama pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024.
Apel Siaga Pengawasan di Bawaslu Sulsel dipimpin ketuanya, Laode Arumahi. Apel dihadiri pimpinan dan jajaran staf Bawaslu Sulsel. Dalam sambutannya, Arumahi menjelaskan apel siaga digelar berdasarkan instruksi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Apel siaga disebut menandai kebulatan tekad dan komitmen bersama jajaran pengawas Pemilu seluruh untuk bersatu padu mengawasi Pemilu 2024. Di sisi lain, Bawaslu dapat bersinergi dengan komponen bangsa lain seperti sesama penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pemilih untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu.
“Ke depan adalah masa-masa awal dan krusial dalam pelaksanaan Pemilu, dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tentu Bawaslu, khususnya Bawaslu Sulsel harus satu suara, satu pemahaman, Bawaslu harus dipastikan hadir untuk mencegah semua bentuk pelanggaran terutama politik uang,” kata Arumahi.
Baca Juga: Kerja Sama dengan Media Sosial, Bawaslu Akan Takedown Berita Hoaks
1. Bawaslu berharap peserta Pemilu berkompetisi sehat
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. IDN Times/Asrhawi MuinMenurut Arumahi, berdasarkan pengalaman dalam mengawal Pilkada maupun Pemilu selama ini, Bawaslu utamanya para staf harus menunjukkan profesionalisme dan integritasnya.
"Dua hal ini yang harus kita jaga. Bawaslu harus bertanggung jawab kepada publik dengan menjaga kedua hal tersebut dalam tiap tugas dan fungsi," katanya.
Arumahi juga berharap semua pihak terutama peserta Pemilu untuk berkompetisi secara sehat, tanpa dinodai oleh tindak pelanggaran.
"Selain bertujuan membunyikan alarm atas kesiapan pengawas dalam melakukan pencegahan, Apel pengawasan ini dapat dimaknai sebagai gerakan etik dan moral yang berbasis pada keyakinan Bawaslu bahwa, Indonesia sanggup menunjukkan suatu keunggulan demokrasi pada basis karakter sejati anak bangsa yang beradab, kekeluargaan, dan menghargai setiap perbedaan," papar Arumahi.
2. Apel Siaga Serentak se-Indonesia
Apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak tahun 2024 di halaman kantor Bawaslu RI, Selasa (14/6/2022). (Dok. Istimewa)Bawaslu menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 secara serentak yang melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai simbol Bawaslu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, pengawasan tahapan, dan penindakan pelanggaran seperti perintah UU.
“Sebagaimana kebiasaan pengawas, maka pengawasan dimulai sebelum pelaksanaan tahapan dimulai. Inilah kegunaan apel siaga pengawasan ini, yaitu semangat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya sebagai pembina apel.
3. Petugas Bawaslu harus jeli mengawasi pergerakan orang
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Dok. Bawaslu)Bagja berpesan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bapak meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam mengawasi tahapan pemilu. Bawaslu, menurutnya, harus jeli dalam mengawasi pergerakan orang yang akan melakukan politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan pelanggaran lainnya dalam pemilu.
“Bulan-bulan ke depan adalah bulan pengawasan di luar tahapan kampanye, entah itu sosialisasi, pergerakan massa atau apa pun itu. Inilah kegunaan kita berada di kantor, untuk saling berdiskusi, merencanakan program,” ucap Bagja.
Bagja mengingatkan jajarannya untuk mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pemantau, media massa, KPU, kepolisian, kejaksaan dan pemabku kepentingan lain. Hal itu penting untuk mencegah pelanggaran dan meindaklanjuti jika kemudian ada pelanggaran.
Dia mengingatkan, tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai pada September, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dia meminta jajarannya menyiapkan potensi adanya sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU pada November 2022. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memperkuat kemampuan dalam penyelidikan, pemantauan, pencegahan, pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, dan penindakan.
“Pada bulan ini sampai tiga bulan ini, kita membenahi organisasi perbaikan organisasi, kedepan kemampuan pengawas dalam pencegahan dan peindakan adalah hal yang paling utama,” katanya.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda, Siap Pemilu 2024