ARW Ungkap Dapatkan Dua Lahan Pembangkit Listrik di Selayar
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Ridwan Wittiri (ketiga dari kanan) hadir pada acara Sinergis BPH Migas dan DPR RI di Makassar, Kamis (11/5/2023). (Dok. IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Ridwan Wittiri mengungkapkan perannya membantu mendapatkan lahan pembangkit listrik di dua pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pengadaan pembangkit listrik salah satu aspirasi masyarakat di daerah terluar.
ARW menyinggung soal pengadaan lahan itu pada acara Sinergis BPH Migas dan DPR RI di Makassar, Kamis (11/5/2023). Dia meminta masyarakat memberikan informasi jika ada maslaah kebutuhan energi, agar bisa segera diselesaikan.
"Ini untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Bisa komplain ke saya, supaya saya bisa sampaikan. Seperti contohnya kebutuhan listrik di dua pulau di Selayar, sekarang sudah dua pulau dapat lahan pembangkit listrik," kata Ridwan di Makassar, Kamis.
Baca Juga: Jelajahi 7 Spot Wisata Alam Selayar Terindah di Kepulauan Selayar
1. Pengadaan pembangkit di pulau lain menyusul
.jpg)
Ilustrasi listrik (IDN Times/Arief Rahmat)Kedua pulau yang dimaksud adalah Pasimasunggu dan Pulau Takabonerate. Ridwan mengatakan masih ada pulau-pulau lainnya di Sulsel yang masih dalam proses pengadaaan lahan pembangkit listrik.
Kata Ketua DPW PDIP Sulsel ini, proses pengadaan lahan lahan jadi bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menangkap aspirasi masyarakat.
2. Komisi VII berperan mengawasi BPH Migas
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Ridwan Wittiri (ketiga dari kanan) hadir pada acara Sinergis BPH Migas dan DPR RI di Makassar, Kamis (11/5/2023). (Dok. IDN Times/Istimewa)Terkait soal sinergi antara Komisi VII dan BPH Migas, Ridwan menyatakan bahwa ada fungsi pengawasan yang melekat, sehingga masyarakat juga perlu mengetahui pengaturan hilir dan pengangkutan gas yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh BPH Migas.
"Penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur dan diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran," ujarnya.
"Pengawasan penting dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat, yang berhak menerima subsidi dapat menerima dengan baik," Ridwan menambahkan.
3. Potensi SDA untuk kemakmuran rakyat
instagram.com/wahyu_ongkyRidwan menyatakan bahwa bagian dari kewajiban negara untuk mengatur dan menyalurkan potensi sumber daya alam. Semua ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
"Dan paling penting apakah gas dan minyak kita dipergunakan sebenar besarnya untuk kesejahteraan rakyat atau tidak," ucapnya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Bakal Bangun 4 Unit Arsinum di Selayar Tahun 2023