Comscore Tracker

Tito Meradang karena Banyak Kepala Daerah Gak Paham Atur Anggaran

Anggaran daerah habis untuk seminar penguatan ini dan itu

Jakarta, IDN Times - Duit pemerintah daerah terlalu banyak digunakan hanya untuk belanja gaji dan honor kegiatan pegawai dan biaya-biaya operasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sendiri yang menyatakan hal itu. Dia pun mengungkap bagaimana modus pembodohan terhadap kepala derah di Indonesia dalam hal penyusunan anggararan.

“Kami sudah berkeliling ke beberapa daerah, saya gak ingin sebutkan daerahnya, tidak enak. Hampir semua daerah proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu yang langsung ke masyarakat, apakah untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Tito dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI, Selasa (4/5/2021).  

Baca Juga: Jokowi Ungkap 3 Hikmah Pandemik COVID-19 di Depan Kepala Daerah

1. Gak main-main, hanya untuk belanja pegawai anggaran daerah habis 80 persen

Tito Meradang karena Banyak Kepala Daerah Gak Paham Atur AnggaranIlustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat

Lebih meresahkan lagi, kata Tito, ternyata ada beberapa daerah yang anggaran belanja pegawai dan operasionalnya sampai 80 persen. Anggaran tersebut dicairkan melalui rapat-rapat bertemakan penguatan, yang ujung-ujungnya dibagikan kepada peserta rapat sebagai honor.

“Sebagian besar (daerah belanja pegawai) hampir 70 persen, bahkan ada yang 80 persen. Programnya macam-macam, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuatnya itu,” ungkap Tito.

“Penguatan terus dengan rakor, rakor isinya honor,” tambahnya.

2. Banyak kepala daerah tidak paham mekanisme anggaran

Tito Meradang karena Banyak Kepala Daerah Gak Paham Atur AnggaranWali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balaikota Makassar, Kamis (22/4/2021). Humas Pemkot Makassar

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, mantan Kapolri itu mendapati, anggaran belanja pegawai dan operasional bisa membengkak karena banyak kepala daerah yang tidak memahami mekanisme anggaran.

“Karena diajukan oleh Bappeda, diajukan Sekda, yang penting apa yang dititipkan kepala derah terakomodir, kemudian main tanda tangan saja,” tuturnya.

Dampak dari minimnya belanja modal adalah jalan-jalan yang rusak hingga sampah yang bertebaran. “Kenapa? Karena modalnya kecil.”

Baca Juga: Dorong PEN, Jokowi Minta Dana APBD Jangan Cuma 'Parkir' di Bank 

3. Belanja modal seharusnya lebih besar

Tito Meradang karena Banyak Kepala Daerah Gak Paham Atur AnggaranIlustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)

Di akhir percakapan, Tito berharap supaya anggaran belanja modal ditingkatkan. Dia mewanti-mewanti, tanpa menyebutkan namanya, daerah yang anggaran belanja modalnya hanya 12 persen. 

“Artinya, belanja operasionalnya 88 persen. Nanti 12 persen itu digunakan untuk pegawai rapat-rapat 3-4 persen, jadi yang sampai ke masyarakat 7-8 persen,” terang dia.

Tito menutup, “Tolong kepala daerah baru jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis. Untuk penyusunan RKP, APBD, dan lain-lain. Tolong porsi belanja modal ditambah 30-40 (persen).”

Baca Juga: Sri Mulyani Sesalkan Dana Daerah Tak Digunakan Pemda

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya