Comscore Tracker

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang Terbanyak

Sri Mulyani tergolong pejabat yang rajin lapor LHKPN

Jakarta, IDN Times- Salah satu kewajiban menjadi pejabat di negeri ini adalah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), publik bisa melihat berapa jumlah harta seorang pejabat dan pertambahannya. 

Adapun harta kekayaan yang harus dilaporkan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, surat berharga, giro dan setara kas, hingga utang.

IDN Times menelusuri seluruh laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Harus diakui, hanya segelintir pejabat yang rutin melaporkan harta kekayaannya setiap tahun, bahkan ada pejabat yang tidak memiliki rekam LHKPN.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemberian sanksi kepada pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN. Berdasarkan data yang sudah masuk dalam laman https://elhkpn.kpk.go.id, berikut deretan menteri dengan utang paling banyak.

Baca Juga: Pesan Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan Korupsi!

1. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang TerbanyakIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Di urutan pertama menteri dengan utang paling banyak adalah Agus Gumiwang. Terakhir kali dia melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2018, ketika menjabat sebagai menteri sosial.

Dengan harta total senilai Rp220.390.959.541, utang yang dia miliki adalah Rp140.822.677.392.

2. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang TerbanyakIDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Menteri dengan utang paling banyak kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Purnawirawan jenderal TNI ini terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 19 Juni 2015. Kala itu, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Dalam LHKPN 2015 itu, Luhut tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp660.097.217.368 dengan utang senilai US$9.246.783 atau setara dengan Rp129.454.962.000 (dengan catatan kurs dolar Rp14.000).

3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang TerbanyakIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 31 Desember 2018 saat menjabat menteri perindustrian.

Saat itu, Airlangga memiliki harta kekayaan sebanyak Rp81.550.046.868 dengan utang Rp65.540.925.220.

4. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang TerbanyakIDN Times/Dini suciatiningrum

Kemudian, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berada di peringkat keempat dengan total utang Rp10.822.598.814. Namun, jumlah hartanya masih lebih banyak, yakni Rp51.878.221.964. Terakhir dia melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2018 ketika menjadi calon legislatif.

5. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang Terbanyakinstagram.com/smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani tergolong sebagai salah satu pejabat negara yang rutin melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN terakhirnya pada 31 Desember 2018, dengan jabatan yang sama, utang yang dia miliki mencapai Rp9.997.204.000. Ada pun total harta kekayaannya mencapai Rp46.608.517.726.

6. Menristek Dikti Bambang Brodjonegoro

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang TerbanyakIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Terakhir, menteri dengan utang terbanyak adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro. Terakhir dia melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2018 saat menjabat menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan Kepala Bappenas.

Saat itu, harta kekayaannya sebanyak Rp29.225.468.429 dan total utang sebanyak Rp1.166.742.056.

7. KPK imbau pejabat laporkan harta kekayaan

Termasuk Sri Mulyani, Ini 6 Menteri Jokowi dengan Utang Terbanyak(Empat Pimpinan KPK) IDN Times/Santi Dewi

KPK mengimbau supaya pejabat publik rajin memperbarui laporan keuangannya. Kesadaran pucuk pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang bisa ditiru oleh pejabat di lingkungannya.

“Prosesnya juga semakin mudah. Setiap kementerian saat inI telah memiliki Unit Pengelola yang mengurusi pelaporan LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK. KPK juga mengimbau pejabat yang baru dilantik, terutama yang baru menjadi penyelenggara negara, agar menyadari batasan-batasan yang baru diatur secara hukum mengenai suap, gratifikasi, uang pelicin, dan lain-lain,” demikian keterangan tertulis KPK kepada awak media.

Baca Juga: Anggota DPRD Terpilih yang Belum Lapor LHKPN, Tak Akan Dilantik

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Just For You