Comscore Tracker

Aturan Baru, Presiden Kini Berhak Penuh Angkat dan Mutasi PNS

Kewenangan bisa didelegasikan kepada pihak lain

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kini bisa memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil (PNS). Itu sesuai dengan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PP yang baru sebagai perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017. Pada PP yang baru, ada sejumlah ketentuan pasal yang ditambah atau diubah dari aturan sebelumnya.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," tulis Pasal 3 ayat 1 dalam PP tersebut.

Baca Juga: Jokowi Teken PP Program Pemulihan Ekonomi Nasional Atasi Dampak Corona

1. Jokowi bisa delegasikan kewenangan pada menteri hingga kepala daerah

Aturan Baru, Presiden Kini Berhak Penuh Angkat dan Mutasi PNSDok. Biro Pers Kepresidenan

Dalam PP tersebut ditetapkan bahwa presiden bisa mendelegasikan kewenanganya soal manajemen PNS. Dia bisa menyerahkannya kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, serta sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan nonstruktural.

Kewenangan juga bisa dilimpahkan kepada gubernur hingga bupati/wali kota di tingkat kabupaten kota.

2. Presiden dapat menarik pendelegasian kewenangan

Aturan Baru, Presiden Kini Berhak Penuh Angkat dan Mutasi PNSDok. Biro Pers Kepresidenan

Hal yang juga baru dalam PP adalah aturan bahwa presiden dapat menarik pendelegasian kewenangan. Soal itu tertuang dalam Pasal 3 ayat 7.

"Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis Pasal 3 ayat 7.

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

3. Pengangkatan jabatan fungsional bisa melalui promosi

Aturan Baru, Presiden Kini Berhak Penuh Angkat dan Mutasi PNSDok. Biro Pers Kepresidenan

Dalam Pasal 74, tertulis bahwa pengangkatan jabatan fungsional bisa melalui promosi. Sebelumnya di PP Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan promosi tidak tertuang di dalamnya.

"Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi," tulis Pasal 74.

Baca Juga: Jokowi: Alat Kesehatan Bikinan dalam Negeri Diproduksi Akhir Mei

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya