Comscore Tracker

Jokowi Bilang Dalam UU KPK Tidak Ada Istilah Pengembalian Mandat

Jokowi tidak ragukan kinerja pimpinan KPK

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi perihal pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dirinya. Jokowi pun meminta agar pimpinan KPK bersikap lebih bijak.

Dalam konferensi pers yang digelar Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief beberapa waktu lalu, mereka menyatakan mengembalikan mandat kepada Presiden. Penyerahan mandat kepada presiden ini, buntut adanya pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK (UU KPK), oleh DPR RI pada pekan lalu.

1. Presiden berharap pimpinan KPK bersikap lebih bijak

Jokowi Bilang Dalam UU KPK Tidak Ada Istilah Pengembalian MandatIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Terkait pengembalian mandat KPK kepada Presiden, Jokowi mengingatkan bahwa lembaga antirasuah adalah lembaga negara. Karena itu, menurutnya, pimpinan lembaga ini harus bisa lebih bijaksana. Sebab, pemerintah juga tengah memperjuangkan beberapa substansi dalam revisi UU KPK.

"Jadi perlu saya sampaikan, KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijak lah dalam kita bernegara," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Baca Juga: Seorang Warga Tangerang Mengaku Dibayar Rp150 Ribu untuk Demo di KPK

2. Jokowi tidak ragukan kinerja pimpinan KPK

Jokowi Bilang Dalam UU KPK Tidak Ada Istilah Pengembalian MandatIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jokowi mengaku bahwa kinerja pimpinan KPK saat ini tergolong baik dan ia pun tak pernah meragukan hal tersebut. Menurut dia pemberikan mandat kepada pihak lain dalam bertugas tidak pernah ada dalam UU KPK.

"Dalam UU KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Gak ada," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan dalam UU KPK memang tidak pernah ada istilah memberikan atau menyerahkan mandat kepada pihak lain. Yang ada hanyalah mengundurkan diri, meninggal dunia, dan terkena kasus korupsi.

"Tapi yang namanya mengembalikan mandat itu gak ada," kata dia.

3. Pimpinan KPK memberikan mandat kepada Jokowi

Jokowi Bilang Dalam UU KPK Tidak Ada Istilah Pengembalian MandatANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Untuk kamu ketahui, pimpinan KPK menyerahkan mandat dan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut berlaku hingga presiden secara langsung memberikan perintah kepada KPK, mengenai apa yang harus mereka lakukan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan sudah saatnya pimpinan beserta pegawai KPK mengetahui isi dari revisi UU KPK. Mereka meminta agar presiden mengikutsertakan pimpinan KPK dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Terkait dengan yang sangat prihatin yaitu perihal RUU KPK, sampai hari ini sebenarnya kami tidak mengetahui draf yang sebenarnya, seperti terkesan sembunyi," ujar Agus.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan presiden memberikan gambaran mengenai draf kepada pimpinan KPK, agar bisa diinformasikan kepada publik. Laode juga mengatakan pimpinan KPK telah sepakat memberikan tanggung jawabnya kepada Presiden.

"Agar kami bisa jelaskan kepada publik dan pegawai di KPK. Mulai saat ini kami serahkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas KPK kepada presiden, tapi kami tetap menunggu perintah dari presiden," ujar Laode.

Baca Juga: Revisi UU KPK Dibahas Tertutup, Arsul: Kalau Dibuka Berisik

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya