Comscore Tracker

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri Syariah

Ma'ruf bantah BNI Syariah dan Mandiri Syariah termasuk BUMN

Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin membantah telah melanggar aturan Pemilihan Umum 2019. Hal itu menanggapi tudingan yang disampaikan Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

Tudingan adanya indikasi pelanggaran dari kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu terkait jabatan Ma'ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Ma'ruf menyatakan bahwa BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukanlah perusahaan milik BUMN.

1. Ma'ruf sebut BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak termasuk BUMN

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri SyariahIDN Times/Denisa Tristianty

Tentang pernyataan BW bahwa capres dan cawapres tidak boleh menjabat sebagai karyawan atau pejabat di perusahaan milik BUMN, Ma'ruf menjelaskan BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukan termasuk perusahaan milik BUMN.

"Bukan. Dan itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan," kata Ma'ruf di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Baca Juga: Polemik Jabatan Ma'ruf di 2 Bank, Ini Kata KPU

2. Ma'ruf menilai, posisinya di BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri SyariahANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Soal jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI, kata Ma'ruf, itu bukanlah termasuk jabatan sebagai karyawan atau pejabat. Sehingga, tidak bisa dikategorikan melanggar pemilu.

"Dewan Pengawas Syariah kan bukan karyawan," ujarnya.

3. Arsul minta tim hukum 02 membaca UU BUMN dan dikaitkan dengan UU Pemilu

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri SyariahIDN Times/Denisa Tristianty

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Bidang Hukum, Arsul Sani, juga menanggapi pernyataan BW tersebut. Ia menyarankan agar BW membaca kembali UU BUMN dan Pemilu dengan benar, sebelum memberikan komentar.

Arsul pun menganjurkan agar tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga untuk membaca UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Arsul, berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri jika ia adalah karyawan atau pejabat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

"Unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD. Apa yang dinamakan sebagai BUMN itu ada definisinya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Terkait tim hukum 02 yang mempersoalkan posisi Ma'ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah, Arsul menjelaskan bahwa Ma'ruf diangkat oleh pimpinan perusaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS badan usaha yang bersangkutan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, lanjutnya, bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Karena, pemegang BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sementara, BNI Syariah yamg menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.  

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," tambah Arsul.

4. BW sebut cawapres tidak boleh memiliki jabatan di BUMN

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri SyariahIDN Times/Irfan Fathurohman

Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6) pukul 17.30 WIB.

Dalam perbaikan permohonan ini, tim kuasa hukum paslon 02 memasukkan tambahan argumen yang menyatakan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto, menyebut seseorang tidak boleh memiliki jabatan di BUMN ketika maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Seorang calon atau bakal calon, dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," kata BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, ditemui setelah memasukkan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Baca Juga: BW Tuding Ma'ruf Langgar Pemilu, TKN: Baca Undang-Undang dengan Benar

5. BW menilai Ma’ruf Amin melanggar aturan

Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Posisinya di BNI dan Mandiri SyariahIDN Times/Irfan Fathurohman

BW mengaku punya informasi terkait status Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nama Ma'ruf, kata dia, masuk dalam struktur dua bank itu, meski BW tidak menyebut jabatan yang dipegang Ma'ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

"Pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P," ungkap dia. Lebih lanjut dia mengutarakan bahwa seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat perusahaan BUMN.

BW mengaku sudah mengecek berulang kali status Ma'ruf di dua bank pelat merah. Temuan itu tidak pernah berubah. Nama Ma'ruf masuk di struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

"Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi dan ada pelanggaran yang sangat serius," ucap dia.

Baca Juga: 4 Fakta Penting Soal Gugatan Pilpres oleh Kubu Prabowo-Sandiaga ke MK

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Just For You