Comscore Tracker

4 Hal Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru Presiden dan Wapres

Mobil dinas yang ada sudah sering rusak

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana membeli mobil dinas baru bagi Presiden dan Wakil Presiden RI. Mobil dinas presiden dan wakil presiden yang ada saat ini sudah berusia 10 tahun lebih. 

Asisten Deputi Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menjelaskan tentang rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurut Eddy, pengadaan mobil dinas baru lantaran sudah tiba saatnya pergantian.

Simak beberapa penjelasan Eddy mengenai pengadaan mobil dinas ini.

1. Usia kendaraan sudah lebih dari 10 tahun

4 Hal Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru Presiden dan WapresIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dalam keterangan tertulis, Eddy menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas presiden dan wapres sudah harus dilakukan karena beberapa alasan. Salah satunya, usia kendaraan dinas yang ada saat ini telah lebih dari 10 tahun.

Terakhir kali, pengadaan mobil dinas baru dilakukan pada tahun 2005 dan 2009. “Kendaraan dinas yang VVIP Kepresidenan dan para menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden, mayoritas telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebagian besar saat ini kondisinya sering mengalami kerusakan dan tidak efisien, serta tidak layak untuk dipergunakan bagi pejabat negara,” kata Eddy.

Baca Juga: MPR Tolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Jokowi

2. Mobil dinas harus sesuai dengan sistem keamanan

4 Hal Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru Presiden dan WapresIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Karena sudah berusia lebih dari 10 tahun, kendaraan-kendaraan itu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian.

"Sesuai dengan anggaran yang tersedia, pada 2019 ini Kemensetneg mengadakan kendaraan keras VVIP Kepresidenan sebanyak dua unit melalui sistem penunjukan langsung, mengingat diperuntukkan bagi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI," jelas dia.

3. Kendaraan pejabat negara lainnya dilakukan melalui sistem tender umum

4 Hal Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru Presiden dan WapresIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara itu, untuk pengadaan 101 unit kendaraan bagi para anggota kabinet 2019-2024 dan pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga negara itu, dilakukan melalui sistem tender umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau daring.

“Dalam prosesnya telah dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri,” tutur Eddy.

4. Anggaran pengadaan mobil dinas sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI

4 Hal Soal Pengadaan Mobil Dinas Baru Presiden dan WapresIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Ada pun anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut, menurut Eddy, tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg yang sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga: Kabinet Jokowi Bakal Dapat Mobil Dinas Baru, PAN Tanya Jumlah Menteri

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Just For You