Pemprov Sulut Ungkap Hambatan Destinasi Super Prioritas Likupang
Konferensi pers Kemenparekraf usai menggelar Forum Investor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulut, Rabu (16/2/2022). IDNTimes_Savi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Manado, IDN Times – Pembangunan Daerah Super Prioritas (DSP) untuk pariwisata di Likupang, Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), dianggap paling lambat di antara daerah super prioritas lainnya.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dalam kunjungan kerjanya di Sulut selama dua hari, yaitu Selasa, 15 Februari 2022 - Rabu, 16 Februari 2022.
Untuk itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut bersama pihak swasta akan mempercepat pembangunan infrastruktur DSP Likupang.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, semua pembangunan infrastruktur di Likupang harus selesai sebelum akhir tahun 2023,” ujar Sandiaga Uno usai menggelar Forum Investor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Rabu, 16 Februari 2022.
Baik Pemprov Sulut maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut, tak menampik ada beberapa kendala yang menyebabkan lambatnya pembangunan DSP Likupang maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
1. Adanya kendala pembebasan lahan untuk jalan
Proses pembangunan Poltekpar Manado, Sulut. Dok. Humas KemenparekrafGubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan pembebasan lahan jalan akan selesai. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Sam Ratulangi ke Likupang bisa dilaksanakan tahun 2023.
Pembangunan jalan dianggap penting mengingat jarak dari Bandara Sam Ratulangi ke Likupang adalah 32 kilometer dan memakan waktu tempuh sekitar 2 jam.
“Kami targetkan dari Bandara Sam Ratulangi ke Likupang hanya memakan waktu 30 menit. Itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang akan berkunjung ke Likupang,” kata Olly.
Pemprov Sulut berjanji akan segera mempersiapkan lahan dan meminta masyarakat memahami target pemerintah agar tidak ada hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Permasalahan pembebasan lahan juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Sebanyak 1.370 hektare lahan masih dimiliki PTPN XIV
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda. Dok. Humas KemenparekrafBupati Minahasa Utara, Joune Ganda mengatakan, sebanyak 1.370 lahan di sekitar KEK Likupang masih di bawah kepemilikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV termasuk Pantai Paal yang berada dalam lingkup DSP Likupang.
Padahal, negara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut. Karena lahan masih dimiliki PTPN XIV, terpaksa anggaran Rp126 miliar dikembalikan lagi ke pusat.
Joune menyebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PTPN XIV atas lahan tersebut sudah habis pada 2015, namun saat ini mereka sedang mengajukan perpanjangan. Perpanjangan tersebut harus melalui persetujuan Pemkab Minut, sedangkan di sisi lain pemerintah pusat sudah menetapkan area tersebut menjadi destinasi super prioritas.
“Saat ini tengah diusahakan agar lahannya dihibahkan ke Pemda. Kami akan memilah mana yang akan dijadikan lahan pariwisata dan mana yang akan diolah menjadi lahan pertanian seperti bidang usaha PTPN XIV,” terang Joune, Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: W20 di Likupang Ungkap Permasalahan Perempuan di Masa Pandemik
3. Selain pembebasan lahan, pandemik COVID-19 juga menjadi kendala
Peletakan batu pertama pembangunan Pulisanbay di Likupang oleh Menparekraf, Sandiaga Uno, Rabu (16/2/2022). Dok. Humas KemenparekrafSandiaga Uno juga menjelaskan bahwa pembangunan DSP dan KEK Likupang yang lambat disebabkan karena pandemik COVID-19. Penyebab ini juga dibenarkan oleh Bupati Minut, Joune Gandadan Direktur PT Minahasa Permaid Resort Development (MPRD), Paquita Widjaja.
PT MPRD sendiri tahun ini menegaskan akan mulai membangun Pulisanbay Resort ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sandiaga Uno pada Rabu, 16 Februari 2022.
“Hambatan investasi sebenarnya adalah pandemi COVID-19, karena cukup lama ya, 2 tahun orang tidak bisa datang apalagi yang dari luar. Tapi kita berani aja karena ini sudah 2022, sudah tidak bisa menunggu lagi. Beranikan saja sambil jalan dan doa,” ucap Paquita.
Di sisi lain, demi meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata, Pemkab Minut tetap membuka destinasi wisata yang ada di Likupang meski masih di tengah Permberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Sekarang semua orang yang masuk ke Sulut harus dites cepat antigen, nggak semua orang mau. Itu juga menjadi salah satu kendala bagi dunia pariwisata kita. Maka sekarang, kami berharap saja dulu dari kunjungan wisatawan lokal,” tutur Joune.
Baca Juga: Sandiaga Uno Dorong Destinasi Wisata Likupang Sulut Lebih Menggeliat
