Comscore Tracker

Indonesia Geram KJRI Melbourne Diterobos Pengibar Bendera OPM

Kemenlu telah memanggil Wakil Dubes Australia

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia berang atas aksi penerobosan yang dilakukan tujuh orang ke dalam kawasan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia, Selasa, 1 Desember 2020. Penerobos yang diduga warga negara Australia itu mengibarkan bendera bintang kejora milik Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Selain bendera binta kejora, pelaku juga memasang spanduk dengan tulisan "TNI out, stop killing Papua" atau bermakna TNI keluar dan berhenti membunuh rakyat Papua. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah membenarkan aksi penerobosan ke properti milik pemerintah Indonesia. 

"Benar aksi itu terjadi pada 1 Desember 2020 dan hanya terjadi di KJRI Melbourne," ungkap pria yang akrab disapa Faiza itu kepada IDN Times melalui telepon pada Rabu (2/12/2020). 

Aksi penerobosan KJRI Melbourne sambil mengibarkan bendera bintang kejora itu kemudian diunggah ke akun media sosial dan menjadi viral. Kejadian serupa pernah terjadi di KJRI Melbourne pada 6 Januari 2017 lalu. 

Bagaimana pemerintah menanggapi kejadian yang berulang ini?

1. Protes keras dilayangkan Kemenlu kepada Wakil Dubes Australia

Indonesia Geram KJRI Melbourne Diterobos Pengibar Bendera OPMIlustrasi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id)

Faiza menjelaskan, protes keras dilayangkan Kemenlu dengan memanggil Wakil Duta Besar Australia yang bertugas di Jakarta. Duta Besar Indonesia di Canberra, Australia juga melakukan protes yang sama ke Kemenlu di sana. 

"Menlu juga langsung menyampaikan protesnya secara langsung ke Menlu Australia, Marise Payne," kata Faiza. 

Kepada Indonesia, Negeri Kanguru menyesalkan peristiwa penerobosan ke KJRI Melbourne kembali terulang. Pemerintah Australia mengaku akan memberikan penjagaan lebih ketat untuk KJRI Melbourne. 

"Mereka juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum," tutur dia lagi. 

Baca Juga: Papua akan Dibahas di Forum Pasifik, Indonesia Ungkap Kegeraman

2. Pengibaran bendera bintang kejora di gedung KJRI Melbourne tepat di hari kemerdekaan OPM

Indonesia Geram KJRI Melbourne Diterobos Pengibar Bendera OPMWarga Australia terobos KJRI Melbourne dan kibarkan bendera Bintang Kejora (www.twitter.com/@Tbuch2)

Aksi penerobosan ke KJRI Melbourne pada Selasa kemarin diabadikan melalui akun media sosial dengan nama Tim Buchanan. Di dalam akun tersebut juga menggambarkan bagaimana enam orang yang terbagi menjadi dua kelompok terpisah dan mengibarkan bendera bintang kejora. 

Dua orang terlihat mengibarkan bendera bintang kejora di atap gedung utama. Sisa empat orang lainnya mengibarkan spanduk bertuliskan "TNI out, stop killing Papua" di tembok sebelah kiri yang berdempetan dengan bangunan gedung lainnya. Tujuh orang itu diperkirakan menerobos KJRI Melbourne dengan memanjat tembok tersebut. 

Di dalam akun itu, pemilik akun Tim Buchanan menjelaskan mengapa mereka menerobos KJRI Melbourne sambil membentangkan bendera bintang kejora. Ia beralasan aksi tersebut sengaja dilakukan menyusul tindak kekerasan di Papua akhir-akhir ini meningkat. 

"Puluhan warga desa tewas terbunuh oleh pasukan khusus sejak September lalu, termasuk Pastor Yeremiah Zanambani dan bocah berusia 12 tahun, Warius Murib," demikian cuitan di akun yang diduga anonim itu. 

3. Benny Wenda umumkan pembentukan pemerintah sementara West Papua

Indonesia Geram KJRI Melbourne Diterobos Pengibar Bendera OPMAktivis Kemerdekaan Papua Benny Wenda (twitter.com/@BennyWenda)

Selain itu, pada 1 Desember 2020 lalu, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan telah membentuk pemerintahan sementara Papua Barat. Bahkan, ia turut mengklaim sebagai presiden sementara di wilayah tersebut. 

Bagi Benny, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. 

"Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” ungkap Benny melalui keterangan tertulis yang dikutip oleh beberapa media asing. 

Klaim sepihak itu sempat menjadi tanda tanya ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Sebab, dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara dan bukan pemerintahan sementara. 

"Harus ada negara dahulu baru kemudian dibentuk pemerintahan," ungkap Hikmahanto melalui keterangan tertulis hari ini. 

Bahkan, pria yang juga menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu turut mendorong agar kepolisian turun tangan. Sebab, yang dilakukan oleh Benny sudah bisa diklasifikasikan sebagai tindakan makar. 

Di sisi lain, Kemenlu turut mempertanyakan dasar Benny yang mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Papua. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Benny itu termasuk sesuatu yang ilegal.

"Dalam kapasitas apa seseorang yang mengklaim secara sepihak menjadi presiden lalu mengatasnamakan masyarakat Papua," ungkap pria yang akrap disapa Faiza itu melalui telepon pada hari ini. 

Baca Juga: 1 Desember Hari Kemerdekaan bagi OPM, Bukan Papua

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya