Comscore Tracker

Bersurat ke WHO, Pemerintah Minta Subsidi Harga Vaksin

Indonesia dapat jatah 53,6 juta dosis berharga subsidi

Jakarta, IDN Times -  Indonesia kembali akan mendapatkan tambahan pasokan vaksin COVID-19, usai resmi bergabung dengan pentas COVAX Advanced Market Commitment (AMC). Platform itu membantu negara berpenghasilan menengah dan rendah untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19 secara bersamaan.

Menurut ketentuan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjamin Indonesia bakal mendapatkan pasokan vaksin 20 persen dari jumlah penduduk. Itu artinya sekitar 53,6 juta dosisi vaksin.

Memberikan keterangan pers virtual dari Jenewa, Swis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan minat Indonesia memperoleh vaksin melalui platform COVAX/AMC. Pemerintah pun mengirimkan surat kepada organisasi aliansi vaksin bernama GAVI. Sebelumnya pada 18 September 2020 lalu, GAVI melayangkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Isi surat itu pada intinya menyampaikan bahwa Indonesia layak menerima Official Development Assistance (ODA) di dalam COVAX/AMC dalam kerangka kerja multilateral," ungkap Menlu Retno pada Jumat malam, 16 Oktober 2020. 

Namun, menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard, bantuan yang dimaksud bukan berarti Indonesia menerima vaksin secara gratis dari WHO. Melainkan, usai dilakukan peninjauan oleh panel, Indonesia dinyatakan layak memenuhi kriteria sebagai negara yang bisa membeli vaksin COVID-19 dengan harga subsidi, bukan harga pasar. 

"Jadi, itu (vaksin) yang diperoleh Indonesia nanti tidak gratis," kata Febrian melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu (17/10/2020).

1. Para ahli di WHO memperkirakan imunisasi massal baru bisa terjadi pertengahan 2021

Bersurat ke WHO, Pemerintah Minta Subsidi Harga VaksinDirektur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (REUTERS/Denis Balibouse)

Dikutip dari The Straits Times pada 6 September 2020 lalu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan vaksin tidak akan disetujui jika tidak dinyatakan aman dan efektif. Saat ini sejumlah kandidat vaksin COVID-19 sudah pada tahap uji klinis tahap ketiga.

Menurut Juru Bicara WHO Margaret Harris, semua orang harus bersikap realistis dalam proses pengembangan vaksin. Prosesnya disebut tidak bisa terburu-buru.

"Dalam perkiraan waktu yang realistis kami memproyeksikan imunisasi massal vaksin baru akan terjadi pada pertengahan 2021," ungkap Harris. 

Menlu Retno pun ketika bertemu dengan Ghebreyesus menyadari hal itu. Ia juga mengatakan, dalam proses pengembangan vaksin selalu ada risiko dan ketidakpastian. 

"Para ahli di dunia akan terus berupaya untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman, efektif serta adaptasi dan adjusment perlu terus dilakukan di tengah situasi yang sulit ini," ujar Retno. 

Baca Juga: WHO Janjikan Vaksin COVID-19 untuk Indonesia dengan Harga Subsidi

2. COVAX adalah platform agar vaksin COVID-19 didistribusikan secara merata ke semua negara

Bersurat ke WHO, Pemerintah Minta Subsidi Harga VaksinBendera berkibar di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss (www.who.int)

Bagaimana peran COVAX? Febrian menjelaskan, pentas itu hadir untuk memastikan tidak ada negara tertentu yang memonopoli vaksin COVID-19. Tapi di sisi lain, tidak bisa semua orang di setiap negara mendapatkannya.

"Prinsipnya lebih kepada some people in all countries (sebagian orang di seluruh negara)," ujarnya. 

Proses Indonesia bisa dimasukkan ke dalam negara yang akan memperoleh vaksin dengan harga subsidi, lantaran pemerintah mengajukan permintaan tersebut secara resmi ke organisasi aliansi vaksin GAVI. Kemudian, ada panel tertentu yang melakukan penilaian untuk menentukan apakah Indonesia layak menjadi negara yang diberikan vaksin dengan harga subsidi. 

"Jadi, dinilai layak di sini maksudnya setelah dilakukan review, Indonesia diperkenankan membeli dengan harga subsidi dari ODA tadi," tutur Febri. 

Mengutip situs resmi GAVI, saat ini sudah ada 180 negara yang bergabung dengan platform COVAX. Namun, tidak semua negara itu memiliki kemampuan ekonomi yang maju dan kaya. Oleh sebab itu, tujuan utama dibentuknya COVAX/AMC adalah memastikan 92 negara dengan kekuatan ekonomi menengah dan rendah yang tidak mampu membeli dengan harga pasar vaksin COVID-19, bisa mendapatkan akses ke vaksin tersebut. 

Negara dengan berpenghasilan menengah dan rendah akan dibantu melalui ODA, sektor swasta, dan organisasi filantropi. Di dalam situs GAVI, salah satu donaturnya adalah Yayasan Bill & Melinda Gates.

Pada akhir tahun 2020, COVAX/AMC membutuhkan dana sekitar US$2 miliar. Sementara, dana yang terkumpul saat ini baru mencapai US$700 juta. Artinya, masih kurang US$1,3 miliar. Dana yang nantinya terkumpul akan digunakan untuk membeli vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi dan didistribusikan ke 92 negara tersebut. 

3. Indonesia juga memborong vaksin dari Tiongkok dan Inggris

Bersurat ke WHO, Pemerintah Minta Subsidi Harga VaksinPenandatanganan kesepakatan pembelian vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan Indonesia (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Selain mengandalkan fasilitas COVAX, Indonesia juga memborong vaksin COVID-19 dari dua negara berbeda yakni Inggris dan Tiongkok. Ada tiga perusahaan farmasi asal Tiongkok yang akan memasok vaksin yakni Sinovac Biotech, Cansino, dan Sinopharm. Sedangkan dari Inggris, Indonesia mengandalkan vaksin buatan perusahaan farmasi AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford. 

Di antara empat perusahaan farmasi itu, hanya Sinovac Biotech yang melakukan uji klinis di Indonesia dan menggandeng PT Bio Farma. Indonesia memesan 40 juta dosis vaksin COVID-19 yang sebagiannya akan tiba pada November mendatang. 

Sedangkan, kesepakatan dengan AstraZeneca yaitu pengiriman vaksin sebanyak 100 juta dosis baru terwujud pada pertengahan 2021. 

Baca Juga: Jokowi Bentuk Tim Nasional Vaksin COVID-19, Apa Saja Tugasnya?

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya