Comscore Tracker

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMN

Digadang pimpin BUMN di perbankan

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah nama yang digadang untuk menduduki pos-pos strategis. Setelah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama alias Ahok, Erick memanggil Chandra Hamzah. 

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu datang ke Kementerian BUMN, Senin (18/11) pukul 08.30 WIB. Alih-alih naik mobil, Chandra datang mengendarai sepeda motor. 

Tapi, bukan sembarang motor yang ia tunggangi. Ia mengendarai skuter matic Piaggio MP3 500ie Business yang apabila dicek harga di pasarannya mencapai Rp280 juta. Pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu mengaku kendaraan roda dua menjadi andalannya untuk menembus kemacetan ibu kota. 

"Supaya enggak macet (ke mana-mana)," kata Chandra.

Chandra santer diberitakan akan menduduki bos di salah satu BUMN yang fokus di perbankan. Berdasarkan informasi saat ini ada dua bank milik pemerintah yang tengah kosong yakni BTN dan Mandiri. Namun, ia membantah akan ditunjuk sebagai bos BUMN. 

"Saya hanya diajak ngopi-ngopi," kata dia lagi. 

Sesungguhnya, Chandra bukan orang asing di Kementerian BUMN. Sebelumnya, ia sudah duduk sebagai komisaris utama di PLN. 

Seperti apa rekam jejak Chandra Hamzah?

1. Chandra berlatar belakang seorang pengacara

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMN(Eks komisioner KPK Chandra Hamzah) ANTARA FOTO

Berdasarkan data yang ada di situs resmi KPK, Chandra lahir pada 25 Februari 1967. Ia menamatkan pendidikan hukum di Universitas Indonesia tahun 1998.

Setelah lulus, pria yang sempat jadi ketua senat mahasiswa Universitas Indonesia itu ikut membidani lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yakni sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya fokus pada isu legislasi dan peradilan. 

Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi (legislative monitoring), penilaian kinerja legislasi (legislative assessment), dan perancangan peraturan perundang-undangan (legislative drafting).

Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang.

Peneliti PSHK juga mengumpulkan dokumen legislasi yang dapat ditampilkan dalam parlemen.net dan akun twitter @pantauDPR. Sebagian besar dokumen dapat pula diunduh oleh publik untuk mendorong keterlibatan dan mempersempit kesenjangan informasi terkait legislasi antara parlemen dan publik.

PSHK juga terlibat dalam pembentukan portal informasi khusus hukum www.hukumonline.com, mempublikasikan jurnal hukum JENTERA, memproduksi video-video tentang hukum LAWmotion, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Tempatkan Chandra Hamzah di BUMN Sektor Perbankan

2. Chandra memiliki firma hukum bersama suami dari jurnalis senior Najwa Shihab

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMNinstagram.com/najwashihab

Chandra sempat bekerja di beberapa firma hukum. Hingga kemudian, dia mendirikan firma hukum sendiri bersama suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf pada 2001.

Firma itu diberi nama Assegaf Hamzah & Partner (AHP). Kini, firma hukum tersebut menjadi salah satu firma hukum terbesar di Indonesia dengan memiliki 23 partners dan 90 associates. 

Dikutip dari laman hukumonline, pada 2014 AHP kemudian bergabung dengan jaringan Rajah & Tann Asia, yang terdiri atas sejumlah firma hukum ternama di Asia Tenggara. Dengan demikian, klien AHP dapat mengakses jasa hukum lintas batas yang berasal dari 600 penasihat hukum di berbagai negara Asia Tenggara.

Sebelum akhirnya membentuk firma hukum sendiri, Chandra sempat bekerja sebagai asisten di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ia bahkan sempat bekerja di firma hukum ternama lainnya, yakni Lubis Ganie Surowidjojo sebagai advokat senior. 

Ia diketahui memiliki sejumlah lisensi keahlian di bidang hukum, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, lisensi Konsultan Hukum Pajak, lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan lisensi Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat

3. Chandra terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK periode 2007-2011

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMNIDN Times / Istimewa

Di usia terbilang muda, yakni 40 tahun, Chandra dilantik sebagai Wakil Ketua KPK oleh Presiden SBY pada 19 Desember 2007. Dia tercatat sebagai pimpinan KPK termuda.

Ketika memimpin KPK, Chandra langsung membuat aturan ketat dengan firma hukumnya agar tidak timbul konfilik kepentingan di kemudian hari. Ia melarang firma hukumnya menangani kasus yang tengah berperkara di KPK. Selain itu, ia juga akan mengecek setiap masuk ke komisi antirasuah apakah perkara tersebut pernah ia tangani saat masih berprofesi sebagai advokat. 

Apabila dulu pernah ia tangani, maka Chandra meminta tak dilibatkan dalam penanganan perkara tersebut.  "Pencetus adanya perbuatan korupsi, antara lain adanya conflic of interest. Oleh karena itu saya hindari," kata Chandra pada 2007 lalu kepada Majalah Gatra

Namun, menjadi pimpinan KPK tidak mudah. Ia harus dua kali menghadapi tuduhan telah menerima duit suap. Pertama, pada 2009 lalu ketika ia dituduh telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap Dirut PT Masaro, Anggoro Widjojo. Status Chandra yang semula hanya saksi kemudian sempat naik menjadi tersangka. 

Ia tengah berperkara bersama pimpinan KPK lainnya yakni Bibit Waluyo. Setelah tak terbukti, Chandra akhirnya dikembalikan posisinya sebagai nahkoda komisi antirasuah. 

Kedua, pada 2011, Chandra menghadapi tuduhan serupa. Salah satu tersangka yang juga sempat menjadi bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengklaim pernah menyuap Chandra di ruang kerjanya. Bahkan, Nazaruddin bisa menceritakan dengan detial isi ruang kerja Chandra. 

Namun, pernyataan Nazaruddin itu diragukan karena anggota tim kuasa hukum Nazaruddin sempat menjadi sopir bagi pimpinan KPK lainnya, Tumpak Hatorangan Panggabean. Nama sopir yang belakangan diketahui Heri diduga mengetahui persis bagaimana posisi ruang kerja Tumpak. 

Setelah Tumpak tak lagi bekerja di KPK, ruangan itu kemudian diisi oleh Chandra. 

4. Chandra sempat menolak diangkat jadi komisaris utama di BTN

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMN(Eks pimpinan KPK Chandra Hamzah) ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Setelah melepas jabatan sebagai pimpinan KPK, Chandra ditawari duduk menjadi komisaris utama perusahaan pelat merah, Bank Tabungan Negara (BTN) dan PLN. Menolak tawaran BTN, Chandra kemudian menerima menjadi komisaris PLN.

Dia diangkat oleh menteri BUMN kala itu, Rini Soemarno sebagai komut di PLN pada 24 Desember 2014. 

Rini mengatakan dalam bekerja, Chandra didampingi Hasan Bisri (Wakil Ketua BPK periode 2011-2014) dan Budiman (mantan KASAD). Belakangan, Chandra juga ditugasi pemerintah untuk menjadi anggota tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi. 

Namun, uniknya pada September 2015 lalu, Chandra malah ditawari kembali untuk duduk sebagai komut di perusahaan pelat merah yakni BTN. Namun, tawaran tersebut ia tolak. 

Padahal, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT  Bank Tabungan Negara (BTN) menyetujui pengangakatan Chandra untuk menggantikan Sukardi Rinakit. Salah satu alasannya karena ia ingin fokus mengurus PLN. 

"Saya sampaikan kepada Pak Edwin (Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN), saya tidak bersedia ditempatkan menjadi Komisaris Utama BTN," ujar Chandra kepada media empat tahun lalu. 

Ia mengaku masih ingin menuntaskan program di PLN lantaran baru ditunjuk sebagai komut pada Desember 2014. Salah satu program yang ingin ia tuntaskan yaitu proyek pembangkit listrik 35 giga watt (GW).

5. Saat menjadi pimpinan KPK, Chandra punya harta Rp4,04 miliar US$12.817

Mengenal Chandra Hamzah, Eks Pimpinan KPK yang Dipanggil Menteri BUMN(Ilustrasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elhkpn.kpk.go.id

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, pada tahun 2010 lalu, Chandra disebut memiliki harta senilai Rp4,04 miliar dan US$12.817. Ini merupakan data harta tertinggi dibandingkan pimpinan lainnya jilid kedua. 

Sayang, ketika dicek kembali untuk pembaruan data di situs e-LHKPN KPK, IDN Times tak menemukannya. 

Baca Juga: Kenapa Serikat Pekerja Takut Ahok Jadi Bos Pertamina?

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya