Comscore Tracker

Pakar Sebut Situasi Indonesia Bisa Lebih Buruk dari India

PPKM mikro dianggap tidak efektif

Jakarta, IDN Times - Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), HermawanSaputramenilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tidak efektif membendung lonjakan kasus COVID-19.

Dia menyebut laju pergerakan penduduk tetap tinggi meski ada PPKM. Sedangkan kasus COVID-19 di Indonesia kini didominasi varian baru Delta yang menular jauh lebih cepat Di sisi lain, banyak orang mendesak pemerintah memberlakukan karantina wilayah atau lockdown.

"Jadi, memang beginilah kebijakan pemerintah selalu lebih berorientasi ke ekonomi. Sehingga, sulit untuk memprioritaskan kesehatan. Sementara, kita berbicara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19," ujar Hermawan ketika dihubungi oleh IDN Times pada Rabu (23/6/2021).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pernah menekankan bakal memprioritaskan penanganan kesehatan dibandingkan ekonomi. Tapi menurut Hermawan, eksekusinya di lapangan berbeda jauh. Padahal para ahli kesehatan dan epidemiolog sudah mengingatkan ongkosnya akan jauh lebih besar jika sektor kesehatan tak kunjung pulih.

1. India diuntungkan karena produsen vaksin COVID-19, sedangkan Indonesia tidak

Pakar Sebut Situasi Indonesia Bisa Lebih Buruk dari IndiaKremasi masal korban tewas akibat terinfeksi virus corona (COVID-19), terlihat di sebuah lapangan krematorium di New Delhi, India, Kamis (22/4/2021). Gambar diambil menggunakan drone. ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Siddiqui

Hermawan melihat situasi pandemik di Indonesia bisa jadilebih buruk dari India. Saat ini sudah mulai terdengar cerita sejumlah warga meninggal karena COVID-19 saat isolasi mandiri di rumah. Ada juga kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengangkut jenazah pasien COVID-19 menggunakan truk karena ambulans tidak tersedia. 

"Kita (situasi pandemik) bisa lebih buruk dari India karena setelah dilanda badai, India kembali memberlakukan (kebijakan) lockdown. Hasilnya kasus turun drastis meski kasus hariannya masih tinggi, tetapi relaksasi sudah mulai diberlakukan," ungkap Hermawan. 

Merujuk data situs World O Meter, Rabu, penambahan kasus harian di India sebanyak 859 orang. Akumulasi kasus COVID-19 mencapai 30.028.709. Total angka kematian di sana mencapai 390.691.

"Sebenarnya sistem kesehatan di India itu bagus, tetapi karena penduduknya mencapai 1,3 miliar, lalu variabel pendidikan dan budaya tidak berbeda jauh dengan Indonesia, maka kasusnya parah," tutur dia. 

Namun, India memiliki kelebihan yaitu mereka produsen vaksin COVID-19. Salah satu vaksin yang diproduksi yakni AstraZeneca. 

"Sementara, Indonesia kondisinya bisa lebih buruk karena kita bukan negara produsen vaksin, kita punya warga yang tak disiplin, pemerintah juga tidak tegas," katanya. 

Baca Juga: DKI Pakai Truk Angkut Jenazah COVID-19, Begini Penjelasannya

2. Ekonomi akan semakin terpuruk bila sektor kesehatan tak pulih

Pakar Sebut Situasi Indonesia Bisa Lebih Buruk dari IndiaIlustrasi Resesi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir juga pesimistis dengan efektivitas PPKM Mikro. Tapi dia memahami pemerintah memilih PPKM demi alasan finansial.

"Tapi, tetap saja PPKM Mikro yang diperketat bukan pilihan yang tepat karena kalau efektif dari kemarin-kemarin jumlah kasus bisa terkendali. Tetapi, kan faktanya tidak," ungkap Sulfikar kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Selasa, 22 Juni 2021 lalu. 

Pada Rabu, Indonesia mencetak rekor tertinggi selama pandemik, yaitu 15.308 kasus harian. Sehingga total kasus COVID-19 mencapai 2.033.421. Positivity rate pun masih sangat tinggi, pernah mencapai 51,62 persen yang artinya tiap satu dari dua orang di sekitar kita kemungkinan telah terpapar COVID-19. 

Sulfikar mengatakan bila pemerintah tetap ngotot menerapkan kebijakan PPKM Mikro maka membutuhkan sistem data yang akurat dan biosurveilans yang ketat. "Sedangkan, kita kan sampai sekarang saja gak punya detail kasus penularan terjadi di mana saja," tutur dia lagi. 

Sementara, kebijakan yang separuh-separuh seperti PPKM Mikro dinilai Hermawan malah akan membuat sektor ekonomi semakin terpuruk. Ia mengibaratkan situasi di Indonesia kini sedang berhutang di mana semakin lambat membayar, maka utangnya bakal menggunung. 

"Selama hulu persoalannya yakni tak memutus mata rantai COVID-19 maka pemerintah akan keluar uang terus baik dari kas negara mau pun kas warga bangsa," kata Hermawan. 

3. Satgas penanganan COVID-19 sebut lockdown berdampak besar ke sektor ekonomi dan sosial

Pakar Sebut Situasi Indonesia Bisa Lebih Buruk dari IndiaPoin-poin PPKM Mikro yang diperkuat mulai 22 Juni 2021 - 5 Juli 2021 (IDN Times/Aditya Pradana)

Sementara, dalam pemberian keterangan pers pada hari ini Presiden Jokowi tegas menolak usulan dari para ahli kesehatan untuk melakukan lockdown regional atau PSBB total. Bahkan, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, esensi lockdown dan PPKM Mikro sama saja yakni membatasi kegiatan masyarakat. 

"Oleh sebab itu tak perlu dipertentangkan," kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara pada hari ini. 

Ia pun yakin bila penerapan PPKM Mikro di lapangan baik maka laju pengendalian COVID-19 bisa terjadi. Maka, ia pun minta kepada semua kepala daerah untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro. 

Sedangkan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito lebih terbuka mengenai alasan pemerintah tak melakukan PSBB. Menurutnya, kebijakan itu bisa berdampak besar terhadap sektor sosial, ekonomi, hingga keamanan. Maka, pemerintah lebih memilih penerapan PPKM Mikro yang lebih kuat pada periode 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. 

"Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya termasuk keamanan ini juga akan implikasinya terlalu besar," kata Ganip pada Senin, 21 Juni 2021 lalu. 

Ia pun mengklaim sejauh ini PPKM Mikro memberikan dampak signifikan untuk menekan laju penularan COVID-19.

Baca Juga: 1,5 Tahun Pandemik, Indonesia Belum Lewati Gelombang Pertama COVID-19

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya