Comscore Tracker

MA Tolak Peninjauan Kembali, Baiq Nuril Makin Dihantui Ancaman Jeruji

Tim kuasa hukum akan mengajukan amnesti ke Presiden Jokowi

Jakarta, IDN Times - Usaha Baiq Nuril Maknun kian panjang untuk mencari keadilan atas tindakan kekerasan seksual yang menimpanya. Peninjauan kembali (PK) yang diajukan pada (3/1) lalu ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal itu disampaikan oleh juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis pada Jumat (5/7). 

"Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pemohon atau terpidana Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atau terpidana tersebut, maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku," ujar Andi. 

Pertanyaannya, bagaimana respons tim kuasa hukum Baiq? Langkah hukum apa yang mereka siapkan untuk mencegah agar Baiq kembali dijebloskan ke penjara?

Baca Juga: Baiq Nuril Laporkan Balik Pelaku Kekerasan Seksual ke Polda NTB 

1. Pengajuan amnesti kepada Presiden Jokowi

MA Tolak Peninjauan Kembali, Baiq Nuril Makin Dihantui Ancaman JerujiIDN Times/Indiana Malia

Joko Jumadi sebagai kuasa hukum Baiq mengaku telah memperoleh informasi bahwa peninjauan kembali (PK) kliennya ditolak oleh Mahkamah Agung.

"Kami dapat informasinya pada pagi tadi. Tapi, kami belum dapat salinan putusannya," kata Joko melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Jumat (5/7). 

Sesungguhnya, Baiq telah divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Ia divonis bersalah telah melanggar UU ITE oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda eksekusinya ke penjara.

Kini dengan adanya penolakan PK membuat Baiq dihantui kembali segera dijebloskan ke dalam sel tahanan. 

2. Tim kuasa hukum terus berusaha agar Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden

MA Tolak Peninjauan Kembali, Baiq Nuril Makin Dihantui Ancaman Jeruji(Baiq Nuril sebelum menjalani persidangan) Istimewa

Dilanjutkan Joko, pihaknya akan terus berupaya mengajukan amnesti bagi kliennya ke Presiden Jokowi.

"Kami dari kuasa hukum mendorong Presiden agar mengeluarkan amnesti untuk Nuril," kata dia. 

Joko mengatakan hingga saat ini tim kuasa hukum masih mengupayakan agar permohonan amnesti bagi Baiq Nuril dikabulkan.

"Kami masih mengupayakan langkah-langkahnya (untuk mendapat amnesti)," tutur dia lagi. 

3. Baiq Nuril tidak akan memilih opsi untuk mengajukan grasi ke Presiden

MA Tolak Peninjauan Kembali, Baiq Nuril Makin Dihantui Ancaman Jeruji(Baiq Nuril di ruang sidang ) Istimewa

Sebelumnya, Baiq Nuril menyatakan tidak akan memilih opsi pengajuan grasi kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu dikarenakan, secara prosedur, Nuril diminta untuk melakukan pengakuan bahwa dirinya telah mencemarkan nama baik mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim.

Presiden Jokowi menyampaikan usulan agar Nuril melakukan pengajuan grasi pada November 2018 lalu di Lamongan, Jawa Timur. Namun, Direktur Eksekutif organisasi Institute Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, mengungkapkan bahwa usulan Presiden Jokowi jelas bertolak belakang dengan keinginan Nuril. 

"Kalau Presiden mengusulkan agar mengajukan grasi, maka itu sama saja meminta Nuril meminta maaf terlebih dahulu atas perbuatan yang tidak ia lakukan, lalu memohon pengampunan," kata Anggara kepada IDN Times pada hari ini melalui pesan pendek. 

Sementara, sejak awal, ICJR justru mendorong agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan amnesti atau pengampunan murni. 

4. Tersebar petisi agar Presiden Jokowi segera mengabulkan amnesti bagi Baiq Nuril

MA Tolak Peninjauan Kembali, Baiq Nuril Makin Dihantui Ancaman Jeruji(Petisi untuk mendorong amnesti bagi Baiq Nuril) screen shot dari www.change.org

Sebuah petisi yang diinisiasi oleh Erasmus Napitupulu muncul dan menyebar luas di media sosial pada akhir 2018 lalu. Petisi itu sebagai bentuk dorongan agar Presiden Jokowi mengabulkan amnesti bagi Baiq Nuril. 

Dari target 300 ribu tanda tangan, petisi itu telah ditanda tangani oleh 241.170 orang. Ia menilai apa yang menimpa Nuril merupakan tindak kriminalisasi. Sebab, di tingkat peradilan negeri, majelis hakim menyatakan dia tidak terbukti telah menyebarluaskan rekaman pembicaraan asusila antara ia dan mantan Kepala SMAN 7, Muslim. 

"Atas dasar tindak kriminalisasi yang tidak berdasar itu, maka dari itu kami mempetisi Presiden Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan," tulis Erasmus. 

Namun sayang,  Jokowi belum merespons soal opsi pemberian amnesti itu. 

Nuril Baiq diputus bersalah setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasasi yang diajukan penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram. MA memutuskan Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila. Padahal, ia justru menjadi korban tindak asusila oleh mantan guru di sekolah tempat ia bekerja.

Baca Juga: Yusril Yakin Mahkamah Internasional Akan Tolak Gugatan Prabowo

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya