Comscore Tracker

Mendagri Usul Persiapan Pemilu 2024 Dianggarkan Rp1,9 Triliun

Memajukan jadwal pencoblosan masih sebatas wacana

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian persiapan pemilihan umum serentak pada 2024 dianggarkan Rp1,902 triliun. Tahapan pemilu sudah dimulai pada tahun 2022.

Tito menyebut sebanyak Rp1,6 triliun anggaran disiapkan untuk Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan dan Umum Kemendagri. Dana bajkal dipakai untuk mengembangkan teknologi informasi layanan publik yang terintegrasi hingga seleksi penyelenggara pemilu di daerah.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," ujar Tito ketika melakukan rapat dengan Komisi II di DPR Senayan seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Rabu (9/6/2021). 

Mendagri menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terutama dengan KPU dan Bawaslu.

"Salah satu hasil (rapatnya) meminta kepada kementerian atau lembaga, termasuk Kemendagri untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024," katanya.

1. Kemdagri akan gunakan dana Rp282,275 miliar untuk sinkronisasi data kependudukan

Mendagri Usul Persiapan Pemilu 2024 Dianggarkan Rp1,9 TriliunIDN Times/Gregorius Aryodamar P

Kemendagri memperkirakan bakal butuh dana sekitar Rp282 miliar untuk mengembangkan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem pemilih atau Sidalih. Apalagi Kemendagri juga perlu menyiapkan data daftar penduduk potensial pemilih (DP4). 

Dana persiapan pemilu juga bisa dipakai untuk mendata dan menerbitkan dokumen penduduk rentan dalam rangka pemilu 2024, memfasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, hingga mempercepat proses penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik. 

Dana Rp1,9 triliun itu, menurut Tito, juga akan dimanfaatkan untuk pemetaan daerah rawan konflik pada 2024, pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman ketertiban umum, hingga masalah keamanan pandemik COVID-19. 

"Kami berharap penyelenggaraan pemilu serentak yang mungkin diselenggarakan secara bersama-sama, pilpres, pileg nasional, dan pilkada, betul-betul berlangsung aman serta berjalan demokratis," kata Tito. 

Baca Juga: Bertepatan Hari Galungan, Tanggal Pencoblosan Pilpres 2024 Direvisi

2. Mendagri sebut pencoblosan pada 28 Februari 2024 belum keputusan final

Mendagri Usul Persiapan Pemilu 2024 Dianggarkan Rp1,9 TriliunIlustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)

Pemerintah mengusulkan pencoblosan pada pemilu 2024 berlangsung pada 28 Februari. Tapi itu belum keputusan final. Apalagi sempat ada protes dari pemuka agama Hindu, karena tanggal itu bertepatan dengan perayaan Galungan.

Namun, Tito mewanti-wanti bila jadwal pencoblosan digeser ke April, maka beban kerja penyelenggara pemilu lebih berat. Sebab, bisa bentrok dengan tahapan Pilkada 2024. Kemendagri pun kini tengah mengkaji waktu pencoblosan pada Januari hingga Maret.

"Kalau (tanggal pencoblosan digeser) April akan terjadi overlapping. Kita gak tahu berapa pasangan calon (yang akan ikut). Kalau ternyata ada tiga pasangan calon, ada putaran kedua, nanti akan tabrakan, tabrakan overlapping pekerjaan yang sangat berat sekali," ujar dia.

Sementara, kata Tito, bila pileg dan pilpres dilaksanakan pada Januari 2024, ia khawatir anggaran untuk pelaksanaan belum cair. Sedangkan, jika pileg dan pilpres dilaksanakan pada Maret maka akan bertepatan dengan Ramadan.

"Maret, itu ada bulan puasa, kalau dilaksanakan nanti kelelahan akan timbul dan lain-lain," kata dia lagi.

3. Tim akan kembali bertemu bahas tanggal pencoblosan pemilu di DPR

Mendagri Usul Persiapan Pemilu 2024 Dianggarkan Rp1,9 TriliunIlustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan kembali bertemu dengan tim untuk membahas tanggal pencoblosan pada kontestasi demokrasi 2024. 

"Belum (final tanggal pencoblosan). Tim akan bertemu sekali lagi," ungkap Ilham kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 7 Juni 2021. 

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Ia mengatakan akan ada pertemuan lagi untuk membahas tanggal pencoblosan. 

Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada Kamis, 10 Juni 2021. Ia mengatakan pembahasan tersebut untuk menghormati perayaan keagamaan. "Secara prinsip kan memang tidak boleh bentrok dengan hari raya keagamaan," tutur dia. 

Baca Juga: Momen-Momen Mesra Megawati-Prabowo, Sinyal Koalisi di Pilpres 2024?

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya