Comscore Tracker

Hari Ini Pemerintah Umumkan Nasib Kepemimpinan Demokrat

Kubu mana yang akan diakui oleh pemerintah?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat hari ini, Rabu (31/3/2021). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bakal mengumumkan kepengurusan kubu mana yang diakui.

Pemerintah akan memutuskan apakah kepengurusan yang sah ada di kubu Moeldoko atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kubu Moeldoko yakin kepengurusan mereka yang lahir dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang akan diakui oleh Kemenkumham. 

"Insyaallah iya (optimistis diakui oleh Kemenkum HAM)," ujar politikus PD kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, melalui pesan pendek kepada IDN Times hari ini. 

Sejak awal Ilal meyakini KLB yang digelar pada 5 Maret 2021 lalu sudah sah lantaran menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2001-2005. Menurut dia, bila tidak sah, maka KLB itu tak mungkin terselenggara. 

Apa tanggapan kubu AHY?

1. Demokrat kubu AHY yakin Kemenkumham akan bertindak objektif

Hari Ini Pemerintah Umumkan Nasib Kepemimpinan DemokratKetua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers pada 1 Februari 2021 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin pemerintah bakal bersikap objektif dan adil. Mereka optimistis Kemenkumham akan menolak kepengurusan kubu Moeldoko, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkum HAM No.34 Tahun 2017 maupun AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

"Apalagi SK Menkumham mengenai kepengurusan Demokrat yang dipimpin AHY sudah tercatat di lembaran berita negara," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra, melalui keterangan tertulis pada pagi ini. 

Herzaky berharap kader dan simpatisan Demokrat bisa kembali bekerja membantu rakyat yang terdampak pandemik, setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah.

"Rakyat sedang susah, karena dilanda pandemik dan resesi ekonomi, dan pemerintah butuh bantuan semua pihak agar kita semua dapat menjalaninya dengan baik," tutur dia lagi. 

Baca Juga: Moeldoko: Saya Tidak Pernah Mengemis untuk Pangkat dan Jabatan

2. Yasonna keberatan dituding akan bersikap pro ke Demokrat kubu Moeldoko

Hari Ini Pemerintah Umumkan Nasib Kepemimpinan DemokratMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Pada rapat kerja antara Menkumham Yasonna Laoly dan Komisi III DPR pada 17 Maret 2021 lalu, politikus Demokrat Benny K. Harman sempat mendoakan Yasonna bisa mengambil keputusan yang objektif. Tetapi, pernyataan itu justru ditanggapi lelucon oleh anggota Komisi III dari fraksi lainnya. 

Yasonna, pada rapat itu, mengaku kecewa karena sudah dituding tidak bersikap netral dan mematuhi aturan soal isu KLB Demokrat. Lantaran Ketua Umum Demokrat versi KLB adalah Kepala Kantor Sekretarian Presiden (KSP), maka publik berspekulasi Yasonna akan mengakui kepengurusan Moeldoko. 

"Saya belum pernah ketemu lalu sudah dibilang 'oh Menkumham begini'. Aduh, berat deh. Jadi, ada urusan pribadi, orang punya politik. Tapi, aturannya kan sudah jelas kok. Kami akan mengambil keputusan secara profesional," ucap Yasonna sambil menggeleng-gelengkan kepala. 

3. Andi Arief sebut kubu Moeldoko akan rebut kantor DPP Partai Demokrat sebelum 6 April 2021

Hari Ini Pemerintah Umumkan Nasib Kepemimpinan DemokratANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sementara, politikus Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief melempar tudingan serius di media sosial. Melalui akun twitternya @Andiarief_, ia mengatakan ada indikasi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi akan direbut oleh PD kubu Moeldoko. 

"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkum HAM, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima lengkap atau tidak adalah pada 30 Maret 2021. Namun, batas Depkum HAM umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat). Tetap waspada, karena ada indikasi kantor DPP Partai Demokrat akan direbut paksa," demikian cuit Andi pada Selasa, 30 Maret 2021. 

"KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkum HAM sulit mengesahkan mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi," cuit Andi lagi. 

Partai Demokrat kubu Moeldoko menanggapi cuitan Andi itu hoaks. "Lagi sakaw tuh. Itu (cuitan Andi) hoaks!" kata Ilal kepada IDN Times melalui pesan pendek hari ini. 

Baca Juga: Demokrat Kubu AHY: Bila Sebut Ibas Terlibat Hambalang, Tunjukkan Bukti

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya