Kerumunan Jokowi di NTT, Standar Ganda Prokes Dipertanyakan

2. Kerumunan yang terjadi di NTT tak bisa dibenarkan

Presiden Jokowi saat berkunjung ke NTT (Dok. IDN Times/Istimewa)

Meski begitu, epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menilai kerumunan yang terjadi di NTT tak bisa dibenarkan. Apalagi fasilitas kesehatan di NTT masih terbatas. 

"Pandemik di Indonesia ini kan masih belum terkendali dan NTT bisa jadi potensi (penularan besar) berikutnya. Apalagi, Indonesia ini kan negara kepulauan, pandemiknya malah tidak selesai-selesai karena pola penularannya silih berganti. Semakin lama pandemik ada di Indonesia," ujar Dicky ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 23 Februari 2021.

Dia menilai, seharusnya sebelum Jokowi tiba di NTT, sudah diantisipasi bila terjadi kerumunan warga. Di sisi lain, warga di daerah pasti semangat bila tahu ada pemimpin negara yang berkunjung, apalagi bila membagikan suvenir. 

"Tapi menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengkoordinasikan dan mengamankan prokes itu," tutur dia lagi. 

Dicky mengatakan seharusnya Jokowi mengingatkan anak buahnya, pandemik COVID-19 di Indonesia belum selesai. Bahkan, kasus harian dan kematiannya masih tergolong tinggi. 

"Kalau mau memberikan bantuan, maka berikan saja secara langsung melalui jalur di dinas sosial atau bisa juga lewat perwakilannya yang diundang, sehingga jumlahnya tidak banyak," ungkap pria yang kini sedang menyelesaikan studi doktornya itu. 

Dalam menyelesaikan pandemik, kata dia, dibutuhkan teladan dan contoh dari para pemimpin negara. Termasuk, ketika menyampaikan sesuatu, maka ditepati. 

"Harus dihindari kegiatan seperti ini (yang menimbulkan kerumunan), baik itu di level pejabat pusat atau daerah. Hingga situasi wabah di Indonesia dianggap terkendali," tutur dia. 

Dicky juga mengingatkan meski Jokowi sudah menerima dua dosis suntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech, bukan berarti kebal terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus Sars-CoV-2 itu. Protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan tetap harus dilakukan. 

"Ini kan juga berbahaya buat Presiden (berkerumun). Kan kita seharusnya melindungi Presiden (dari kemungkinan terpapar COVID-19)," ungkap Dicky. 

Kunjungan Jokowi ke NTT, diapresiasi Dicky. Tapi, sebaiknya Presiden juga memberikan contoh kepada pemerintah setempat dan masyarakat, saat ini Indonesia masih dalam kondisi prihatin. 

Merujuk kepada data yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 mengenai kondisi pandemik di NTT, angka harian per 23 Februari 2021 lalu sudah mencapai 8.391 kasus positif. Sebanyak 6.040 individu berhasil sembuh dan 223 orang meninggal dunia. 

3. Mardani usul pelanggaran protokol kesehatan jangan diatasi dengan pendekatan hukum

IDN Times / Irfan Fathurohman

Sementara, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, sejak awal sudah tak setuju bila pelanggaran protokol kesehatan diatasi menggunakan pendekatan hukum yakni dengan dibui. Justru semakin banyak orang dibui bisa menimbulkan masalah baru, yakni muncul klaster COVID-19 di dalam penjara. 

Di sisi lain, ia memahami bila publik kini mempertanyakan apakah ada standar ganda dalam penanganan pelanggaran prokes yang terjadi di Maumere, NTT dengan di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab kini tengah mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena melanggar aturan protokol kesehatan saat menggelar peringatan Maulid Nabi di Petamburan dan pernikahan putrinya. 

"Menurut saya, kasus ini justru jadi momentum penegakannya jangan dengan penegakan hukum, apalagi dengan pemenjaraan. Basisnya semua menjadi momen untuk penyadaran karena COVID-19 ini gak akan reda bila dipenjara, malah yang ada menyebar," ujar Mardani yang dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu. 

Apalagi situasi penjara di seluruh Indonesia sudah penuh dan tak bisa dilakukan jaga jarak. 

4. Istana harus meminta maaf karena kunjungan Jokowi ke NTT memicu kerumunan

Presiden Jokowi ketika meresmikan Bendungan Napun Gete di NTT (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Mardani kemudian mengusulkan agar Istana atau Jokowi mengakui secara lapang dada, telah melakukan pelanggaran prokes dan meminta maaf kepada publik. 

"Jadi, sebaiknya Pak Jokowi atau siapa pun yang bertanggung jawab harus meminta maaf (pelanggaran protokol kesehatan)," ungkapnya. 

Mardani mengatakan, tidak bisa menganggap NTT aman dari COVID-19 lantaran kasus hariannya tidak setinggi di Ibu Kota. Saat ini persepsi yang harus dibangun yaitu ada kerumunan maka COVID-19 lebih cepat menular di sana. 

"Setiap ada kerumunan, potensi munculnya klaster baru selalu ada. Pendekatannya harus menggunakan saintifik, jangan pakai perasaan," tutur dia. 

5. Warga sudah menanti rombongan presiden lewat

Presiden Jokowi saat berkunjung ke NTT (Dok. IDN Times/Istimewa)

Sementara, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, membenarkan isi video itu. Kerumunan itu terjadi ketika Jokowi sedang dalam perjalanan untuk meresmikan Bendungan Napun Gete, Maumere, pada 23 Februari 2021. 

Menurut Bey, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap mengingatkan masyarakat untuk mengenakan masker. Hal itu ditunjukkan karena Jokowi juga memakai masker. 

Sedangkan, soal pembagian suvenir, Bey menyebut itu merupakan sikap spontan Jokowi karena menghargai antusiasme warga. 

"Suvenirnya itu buku, kaos, dan masker. Tapi poinnya, Presiden tetap mengingatkan warga taati protokol kesehatan," tutur dia. 

Ia menjelaskan warga sudah menanti rombongan presiden untuk lewat. Mereka sengaja berdiri di pinggir jalan. Saat rombongan melambat, warga maju ke tengah jalan dan mengerubungi mobil yang ditumpangi Jokowi. 

Baca Juga: Mardani PKS: Presiden Marah PPKM Tak Efektif Tapi Malah Picu Kerumunan